Masuk 3 Besar Survei Litbang Kompas, Demokrat: Capaian Ini Dekati Perolehan 2014

Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrat masuk tiga besar survei Litbang Kompas terbaru. Demokrat hanya kalah suara dari PDI Perjuangan menempati urutan pertama dengan meraih elektabilitas 22,8 persen, dan Gerindra posisi kedua dengan elektabilitas 13,9 persen. 

Sedangkan, Partai Demokrat bertengger di urutan 3 dengan 10,7 persen. Posisi Demokrat itu menggeser Partai Golkar yang sebelumnya masuk tiga besar.

Menanggapi hal tersebut, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menyatakan pihaknya mengapresiasi dan bersyukur atas capaian Partai Demokrat.

"Capaian ini telah mendekati perolehan 2014 sebesar 10,9%. Ini menjadi capaian yang berkualitas jika dibandingkan hasil dua Pemilu sebelumnya yang mengalami trend penurunan (descline) setelah perolehan gemilang pada 2009, kini telah melewati titik balik dan berhasil rebound yang secara konsisten di masa kepemimpinan Mas Ketum AHY ini terus mengalami trend kenaikan (increase),” kata Kamhar pada wartawan, Selasa (22/2/2022).

Menurut Kamhar capaian ini tak lepas dari kerja-kerja tim dalam merespon berbagai dinamika berbangsa dan bernegara, dinamika politik, muli dari respons terhadap badai pandemi Covid-19.

"Juga dari sukses mengawal Pilkada serentak 2020 yang lalu dengan capaian melampaui target. Dari 35% target, memperoleh 47% kemenangan. Ini menghantarkan semakin banyak kader utama Partai Demokrat yang mengemban mandat rakyat,” jelasnya. 

Selain itu, lanjutnya, capaian ini juga karena Demokrat berhasil memimpin perlawanan terhadap Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat oleh KSP Moeldoko.

"Tentu tak mudah sebagai partai oposisi melawan KSP Moeldoko, namun ujian kepemimpinan ini bisa dilewati dengan gemilang yang membawa kemenangan demokrasi dan akal sehat, sekaligus membawa Partai Demokrat dan Mas Ketum AHY naik level,” katanya. 

"Juga karena advokasi kebijakan yang secara konsisten disuarakan Mas Ketum AHY dan kader-kader Partai Demokrat. Penolakan terhadap revisi UU KPK, UU Ciptaker serta berbagai kebijakan lainnya yang tidak pro rakyat. Termasuk yang paling aktual kritik terhadap Peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang Jaminan Hari Tua (JHT),” pungkas dia.