Usai Pertemuan Prabowo-Megawati, Demokrat Dukung PDIP Gabung Koalisi

Liputan6.com, Jakarta Partai Demokrat mendukung penuh jika PDIP bergabung resmi ke koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Koordinator Juru Bicara Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyatakan kewenangan koalisi maupun penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini menanggapi pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, di kediamannya di Jalan Teuku Umar, Jakarta, pada Senin malam (7/4/2025).

"Untuk kemungkinan koalisi, kita tunggu saja dari Pak Presiden, ya. Beliau punya hak prerogatif dalam menyusun kabinet maupun membentuk pemerintahan ini," kata Zaky saat dihubungi, Kamis (10/7/2025).

"Untuk rakyat, Demokrat dalam posisi mendukung penuh keputusan beliau terkait ini. Kita upayakan apa pun keputusannya, itu yang terbaik untuk demokrasi, rakyat, dan negeri ini," sambungnya.

Zaky mengatakan, Prabowo selalu mengajak dan merangkul para pemimpin sebagai teladan untuk bersatu demi kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Terlebih, tantangan besar yang dihadapi Indonesia ke depan, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun geopolitik, memerlukan kerja sama antara seluruh elemen bangsa.

Oleh karena itu, Zaky menyebut, pertemuan Prabowo dengan Megawati bisa menjadi momentum yang baik untuk mengajak semua pihak berpikir konstruktif, serta mencari titik untuk membawa solusi bagi kemajuan bangsa.

"Apalagi ini kan masih dalam momentum lebaran. Ini adalah saat yang tepat bagi para pemimpin untuk menunjukkan bahwa kedewasaan politik dan komitmen terhadap kepentingan bangsa jauh lebih besar daripada perbedaan ideologi atau kepentingan kelompok semata," kata Zaky.

Menurutnya, hal ini juga sejalan dengan apa yang selalu diingatkan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono kepada seluruh kader Partai Demokrat bahwa 1.000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak.

"Dibutuhkan kerja sama yang kuat untuk membangun bangsa ini agar Indonesia tetap menjadi tempat yang aman, adil, dan makmur bagi umat lintas agama, suku, serta kelompok etnis," pungkasnya.

Semenara itu, Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron menegaskan partainya mengikuti arahan Prabowo sebagai pimpinan koalisi jika membuka pintu bagi PDIP gabung di pemerintahan.

"Terkait apakah memang ada kemungkinan merapat ke KIM Plus ke depanya, hal ini sepenuhnya menjadi otoritas Presiden Prabowo Subianto sebagai pemimpin koalisi," kata Herman, Kamis (10/4/2025).

Herman pun meminta pertemuan antara Prabowo dan Megawati jangan selalu dipandang sebagai langkah politik. Sebab, silaturahmi merupakan adat bangsa Indonesia.

"Presiden memahami betul bahwa persatuan dan keutuhan antartokoh bangsa menjadi pondasi yang penting dalam pembangunan nasional, serta jalan mewujudkan mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu, silaturahmi ini jangan selalu dipandang dalam perspektif dan langkah politik," ujar Herman.

Sementara itu, Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Mabruri menilai pertemuan Prabowo dengan Megawati menjadi energi positif bagi bangsa Indonesia.

"Silaturahmi Pak Prabowo dengan Ibu Megawati sangat baik, terlebih dalam suasana Idul Fitri. Pertemuan kedua toko, insyaallah menjadi energi yang positif untuk bangsa," kata Mabruri.

Perihal sinyal PDIP bergabung dengan Pemerintahan, PKS menegaskan akan mendukung apa pun keputusan Prabowo. Termasuk jika membuka pintu bagi PDIP di pemerintahan.

"Kita ikut Pak Presiden Prabowo. Yang terbaik buat Indonesia kita akan dukung," imbuhnya.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan posisi tetap berada di luar pemerintahan pasca-pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, beberapa waktu lalu.

Juru Bicara PDIP Guntur Romli menegaskan bahwa pertemuan dua tokoh itu tidak membahas posisi PDIP di pemerintahan.

"Posisi PDI Perjuangan sampai saat ini masih ada di luar pemerintahan. Pertemuan Ibu Megawati dan Pak Prabowo juga tidak membahas hal itu," kata Guntur saat dikonfirmasi, Kamis (10/4/2025).

Menurut Guntur, sikap atau perubahan sikap PDIP baru akan diketuk palu pada kongres mendatang. "Perubahan posisi PDI Perjuangan, kalau ada, akan ditentukan di kongres," pungkasnya.

Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani membeberkan pembahasan yang terjadi pada pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Muzani menyatakan Megawati mendoakan dan mengharapkan Prabowo bisa membawa kebaikan bagi bangsa selama memimpin. "Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif, untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat," kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 9 April 2025.

Namun, Muzani memastikan pertemuan kemarin tidak menghasilkan kesepakatan PDIP akan merapat menjadi bagian koalisi pemerintah.

"Karena itu, jika dianggap perlu silakan menggunakan PDIP sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi," kata Muzani.

Menurut Muzani, PDIP akan tetap berada di luar pemerintahan atau opisisi, namun hubungan antara dua ketum tetap terjaga dan saling mendoakan.

"Ya kira-kira seperti itu (PDIP di luar pemerintahan) pokoknya begitu. Jadi pada prinsipnya ibu Megawati juga berharap agar masa kepresidenan Pak Prabowo bisa efektif sebagai kepala pemerintahan dan Kepala Negara menggunakan kekuatannya untuk kepentingan rakyat dan rakyat Indonesia," ungkapnya.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra/Alma Fikhasari

Sumber: Merdeka.com