Ainun Najib Tak Mau Pulang, Pemerintah Diminta Berdayakan Talenta Digital Dalam Negeri

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah dinilai perlu memberdayakan talenta digital di dalam negeri usai tidak memulangkan berbagai talenta yang ada di luar negeri.

Seperti diketahui, baru-baru ini, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta para praktisi teknologi asal Indonesia yang bekerja di luar negeri agar pulang untuk merambah peluang di tanah air.

Mereka yang diminta pulang adalah Head of Analytics, Platform, and Regional Bussiness Grab Singapura Ainun Najib, Software Engineer Google UK Chairuni Aulia, dan Technology Lead of SeaMoney Singapura Rangga Garmastewira.

"Talenta digital Indonesia masih banyak yang belum dapat kesempatan dan masih tersebar di seluruh Indonesia," ujar Ketua Komite Penyelarasan Teknologi Informasi Komunikasi (KPTIK) Dedi Yudiant, melalui keterangan tertulis, Sabtu (5/3/2022).

Ia menilai, pemberdayaan talenta digital di dalam negeri bisa terwujud apabila pemerintah memiliki Masterplan TIK yang jelas.

Menurut Dedi, Masterplan TIK sangat krusial, apalagi pada 2030 Indonesia menuju Bonus Demografi sehingga membutuhkan pedoman TIK yang terarah dan bukan hanya Roadmap per lima tahun.

"Yang penting adalah bagaimana membangun 74 ribu desa sehingga muncul talenta-talenta digital. Jadi kita tidak hanya mengirim SDM kerah biru, tetapi juga SDM kerah putih yang profesional," papar dia.

Dedi mengatakan, memulangkan talenta digital dari luar negeri juga bisa merugikan karena menghilangkan devisa negara.

Lebih lanjut Dedi menyarankan agar pemerintah melakukan seleksi dan mapping talenta digital di Indonesia. Pemberdayaan talenta digital di dalam negeri akan menjawab permintaan dunia usaha kerja akan SDM berkualitas.

"Selain itu, Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang mampu menciptakan inovasi teknologi, dan bukan hanya akan menjadi konsumen teknologi," ucap dia.

Akan tetapi, inisator Warkop Digital itu menekankan, pemerintah juga jangan asal menunjuk organisasi TIK dan menjadikan program masterplan TIK sebagai proyek oriented, karena bagaimana pun masterplan TIK harus dikelola oleh pihak yang kompeten dan memang berpengalaman di bidang TIK.

"Dengan adanya masterplan TIK, kita akan memiliki ketahanan teknologi yang terarah. Presiden Jokowi juga akan berjasa mewariskan pondasi pembangunan TIK nasional sebelum selesai menjabat," kata Dedi.

Kenyataannya, menurut dia, saat ini semua kementerian masih euforia dengan pelatihan berbasis TIK secara masif, namun belum ada pemetaan yang komprehensif.

"Padahal pemetaan TIK yang komprehensif membuat anggaran lebih terarah dan optimal, dan bukan sekadar memenuhi administrasi pelatihan tanpa mengukur hasil dan efektivitas pelatihan tersebut," jelas Dedi.