3 Pernyataan Gubernur Jakarta Pramono Anung Usai Layanan Bank DKI Terganggu, Copot Direktur IT

Liputan6.com, Jakarta - Bank DKI sempat melakukan pemeliharaan sistem sebagai bagian dari upaya peningkatan keandalan dan penguatan keamanan infrastruktur digital perbankan.

Pemeliharaan tersebut merupakan langkah strategis yang dilakukan secara berkala untuk memastikan layanan perbankan tetap aman dan optimal, terutama menjelang periode libur nasional dan cuti bersama Idul Fitri 2025.

Usai pemulihan, layanan transaksi antarbank melalui ATM Bank DKI kini telah kembali beroperasi secara penuh. Nasabah kini dapat kembali melakukan berbagai transaksi seperti tarik tunai, cek saldo, transfer lintas bank (off us), hingga pembayaran tagihan.

Meski begitu, Gubernur Jakarta Pramono Anung mencopot Direktur IT dari Bank DKI. Hal ini dilakukan usai para nasabah mengeluhkan sistem layanan Bank DKI yang bermasalah, yakni tidak dapat melakukan transaksi perbankan secara normal sast momen Ramadhan dan Idul Fitri.

"Jadi untuk itu saya akan putuskan pembebastugasan Direktur IT-nya segera dilakukan dan harus dilakukan sekarang," kata Pramono melalui akun Instagramnya, seperti dikutip Rabu 9 April 2025.

Pramono juga meminta, kendala teknis IT yang terjadi di Bank DKI dilaporkan kepada pihak berwajib untuk diproses hukum. Dia menilai, keluhan yang menimpa nasabah dari perusahaan daerah milik Jakarta itu sudah kelewat batas.

Pramono Anung menyatakan, hal tersebut bukan kali pertama. Menurut catatannya, sudah kali ketiga hal serupa terjadi di Bank DKI.

"Kejadian di Bank DKI ini bukan pertama kali. Ini sudah ketiga kali dan kejadiannya hampir serupa. Di mana, IT tidak dilaksanakan, tidak dijaga secara baik dan hal itu terlihat, terus terang ada kebocoran," kata Pramono.

Pramono pun mengambil kebijakan tegas, pertama melaporkan semua pihak diduga terlibat kepada pihak berwajib. Kedua, meminta lembaga independen internasional melakukan audit.

"Semuanya dilaporkan kepada Bareskrim, ambil tindakan. Kami sudah meminta kepada lembaga independen yang internasional untuk melakukan audit, tracing, monitoring kemana saja jejak digital uang lari, dalam sistem sekarang pasti kelihatan," yakin Pramono.

Berikut sederet pernyataan Gubernur Jakarta Pramono Anung terkait Bank DKI sempat lakukan pemeliharaan sistem dihimpun Tim News Liputan6.com:

Gubernur Jakarta Pramono Anung mencopot Direktur IT dari Bank DKI. Hal ini dilakukan usai para nasabah mengeluhkan sistem layanan Bank DKI yang bermasalah, yakni tidak dapat melakukan transaksi perbankan secara normal sast momen Ramadhan dan Idul Fitri.

"Jadi untuk itu saya akan putuskan pembebastugasan direktur IT-nya segera dilakukan dan harus dilakukan sekarang," kata Pramono melalui akun Instagramnya, seperti dikutip Rabu 9 April 2025.

Pramono meminta, kepada siapa pun di jajaran internalnya tidak ikut campur dalam menangani hal ini. Dia pun mewanti, akan ada tindakan tegas jika ada pihak yang kedapatan terlibat.

"Nggak boleh siapapun di dalam internal kita, terutama pemerintah DKI ini ikut campur urusan ini. Siapapun yang ikut campur, saya akan ambil tindakan," kata Gubernur Jakarta ini memperingatkan.

Politikus PDIP ini ingin pengusutan problem Bank DKI dilakukan transparan dan tuntas. Tujuannya agar rasa percaya publik kembali terbangun dan layanan terhadap nasabah tidak terganggu.

"Kenapa ini dilakukan? untuk membangun trust kepada publik, bahwa publik ini tidak ada yang terganggu. Ini (gangguan layanan) ini yang terakhir. enggak boleh lagi ada kejadian keempat," ucap Pramono Anung.

Pramono Anung memberhentikan Direktur IT Bank DKI, Amirul Wicaksono. Keputusan ini diambil setelah gangguan layanan transaksi perbankan di Bank DKI berlangsung selama seminggu, dimulai 29 Maret 2025 hingga nasabah kesulitan bertransaksi melalui aplikasi JakOne Mobile.

Pencopotan juga dilakukan lantaran ini bukan kali pertama Bank DKI mengalami gangguan layanan serupa.

"Kejadian di Bank DKI ini bukan pertama kali. Ini sudah ketiga kali. Dan kejadiannya hampir serupa. Di mana IT tidak dilaksanakan, tidak dijaga secara baik," ujar Pramono.

Ia juga menegaskan adanya kebocoran dana, meskipun nominalnya belum diungkapkan.

"Terus terang ada kebocoran. Jumlah angkanya yang tahu direksi Bank DKI," kata dia.

Jabatan Direktur IT Bank DKI kini diisi oleh Direktur Umum Agus Haryoto Widodo, efektif sejak Selasa 8 April 2025.

Karena masalah ini sudah terjadi berulang kali, Pramono pun memutuskan melapor ke Bareskrim Polri. Pihaknya juga telah meminta lembaga independen internasional untuk melakukan audit, tracing, dan monitoring terhadap aliran dana.

"Nanti selain Bank DKI, Bareskrim pasti akan segera mengetahui ini. Karena yang namanya apapun tentang jejak digital uang lari kemana saja. Dalam sistem sekarang pasti kelihatan," papar Pramono.

Dalam rapat tertutup bersama Bank DKI pada Selasa 8 April 2025, Pramono Anung meminta Direktur IT Bank DKI, Amirul Wicaksono, dibebastugaskan.

Nasabah Bank DKI sebelumnya mengeluhkan tidak bisa melakukan transaksi online sejak malam takbiran Idul Fitri 1446 Hijriah atau 30 Maret 2025.

Pramono Amnung pun mengambil kebijakan tegas, pertama melaporkan semua pihak diduga terlibat kepada pihak berwajib. Kedua, meminta lembaga independen internasional melakukan audit.

"Semuanya dilaporkan kepada Bareskrim, ambil tindakan. Kami sudah meminta kepada lembaga independen yang internasional untuk melakukan audit, tracing, monitoring kemana saja jejak digital uang lari, dalam sistem sekarang pasti kelihatan," yakin Pramono.

Sebagai langkah pencegahan berikutnya, Pramono juga meminta semua password dan PC di departemen terkait diganti.

Pramono memastikan, dana nasabah aman dan tidak hilang. Sebab masalahnya ada di rekening Bank DKI yang ada di Bank BNI.

"Sama sekali tidak ada dampak kepada nasabah. Karena yang diganggu itu adalah rekeningnya Bank DKI yang ada di Bank BNI. Sehingga dengan demikian sebenarnya kepada nasabah tidak sama sekali," yakin Pramono.

"Saya sudah meminta untuk seluruh fasilitas transaksi yang dimiliki oleh Bank DKI dinormalkan kembali. Sehingga dengan demikian sama sekali tidak ada nasabah yang dirugikan," imbuhnya menandasi.

Pramono Anung menekankan bahwa tidak ada pejabat Pemprov DKI atau BUMD DKI yang kebal hukum dan akan menindak tegas siapa pun yang menghalangi penyelesaian masalah ini.