Hasto Kristiyanto Tersangka dan Yasonna Laoly Dicekal, Jadi Pukulan Beruntun PDIP?

Infografis Klaim Temuan Lahan IKN Nusantara Bukan Tanah Negara

Diklaim ada beberapa masalah fundamental di lokasi IKN Nusantara. Bahkan, menurut Konsorsium Pembaruan Agraria, lokasi IKN bukanlah tanah yang dikuasai negara, melainkan oleh petani atau lokasi adat.

oleh Anri SyaifulAbdillah diperbarui 16 Mar 2022, 09:01 WIB

Diterbitkan 16 Mar 2022, 09:01 WIB

Banner Infografis Klaim Temuan Lahan IKN Nusantara Bukan Tanah Negara. (Liputan6.com/Abdillah)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah dinilai terlalu terburu-buru memulai proses pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Padahal, merujuk data Komite Nasional Pembaruan Agraria atau KNPA, ada beberapa masalah fundamental di lokasi lahan IKN Nusantara.

Adanya permasalahan itu kembali ditegaskan Kepala Advokasi Kebijakan Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA Roni Septian Maulana pada Senin 14 Maret 2022. Menurut Roni lokasi IKN bukanlah tanah yang dikuasai negara. Alasan KPA, lahan IKN telah lama dikuasai petani atau lokasi adat.

Roni pun menjelaskan, permasalahan IKN Nusantara bukan hanya pengadaan tanah dan proses pembangunan infrastruktur yang sangat luas. Masalah IKN juga termasuk problem ekonomi, sosial, agama, pendidikan, hingga kesehatan.

Adapun beberapa hari sebelumnya, tepatnya pada Rabu 9 Maret 2022, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Alexander Marwata mengungkap adanya dugaan bagi-bagi lahan kaveling di lahan IKN Nusantara. Alex menyebut KPK menerima informasi tersebut dari masyarakat.

Apa tindakan yang akan diambil KPK terkait dugaan bagi-bagi lahan kaveling tersebut? Bagaimana pula konsep pembangunan kota di IKN Nusantara? Simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini: