Anies Baswedan Minta Bantuan Pemerintah Pusat, PDIP: Dulu Enggak Mau

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, mengkritik pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang meminta pemerintah pusat membantu program-program kerja di Jakarta.

Anies sebelumnya menyatakan, bantuan dari pemerintah pusat untuk persiapan Jakarta menjadi kota global. Menurut Gembong, sesungguhnya pemerintah pusat telah memberikan bantuan kepada Jakarta, baik fiskal maupun kebijakan yang meringankan Jakarta. Tapi, Gembong berpendapat, bantuan tersebut tidak dapat dieksekusi oleh Anies hingga menjelang masa tugasnya sebagai Gubernur DKI berakhir pada Oktober 2022.

"Campur tangan pemerintah pusat sudah banyak, tapi pemerintah daerah ini enggak mau melakukan itu," ujar Gembong, Senin (18/4/2022).

Gembong mengungkit kembali program normalisasi sungai yang tak kunjung dikerjakan oleh Anies sejak awal hingga jelang masa jabatannya. Padahal, normalisasi sungai bukan pekerjaan muda, khususnya saat pembebasan lahan, di mana sebaiknya dilakukan saat Anies masih awal-awal menjabat Gubernur DKI.

"Padahal pembebasan lahan enggak mudah. tapi ini dilakukan di ujung masa jabatan karena Pak Anies masih yakin program unggulannya yaitu memasukkan air ke perut bumi melalui sumur resapan, ternyata program sumur resapan gagal total," terangnya.

Pembebasan lahan, kata dia, merupakan tugas dari Pemprov DKI, sedangkan pembangunan infrastruktur untuk normalisasi sungai dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Gembong mengingatkan agar Anies memanfaatkan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk penanganan banjir secara optimal. "Baru di tahun 2022 ini ada alokasi untuk pembebasan lahan melalui dana PEN sekitar Rp1,1 triliun," tutur Gembong Warsono.

Permintaan bantuan Anies tersebut disampaikan dalam Musrenbang yang digelar pada Kamis (14/4). Dia berujar bahwa menyiapkan Jakarta sebagai kota global bukanlah perkara mudah, dan tidak dapat terlihat hasilnya secara instan.

Anies juga menjelaskan, menjadikan Jakarta sebuah kota tidak hanya pada perencanaan pembangunan. Tetapi juga menyelesaikan permasalahan perkotaan.

Pemprov DKI, katanya, sangat mengharapkan dukungan termasuk dari pemerintah pusat. Seperti terkait penanganan kapasitas aliran sungai yang melewati lintas provinsi yakni Ciliwung-Cisadane berupa Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung.

Selain itu, pembangunan dan peningkatan tanggul laut dan bangunan pengaman pantai lainnya di kawasan pesisir utara, serta penuntasan rencana induk (master plan) hulu-hilir agar pengendalian air sungai bisa terintegrasi, efektif dan efisien.

Selanjutnya, dukungan dalam penuntasan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) I Jatiluhur dan Serpong-Karian untuk lingkup hilir Jakarta dan pembangunan sistem limbah di DKI.

Reporter: Yunita Amalia

Sumber: Merdeka