5 Ragam Tanggapan soal Koalisi Indonesia Bersatu Jelang Pemilu 2024

Beragam tanggapan dari berbagai pihak bermunculan usai dibentuknya Koalisi Indonesia Bersatu jelang Pemilu 2024 pada Kamis malam 12 Mei 2022.

oleh Devira Prastiwi diperbarui 16 Mei 2022, 18:10 WIB
Diterbitkan 16 Mei 2022, 18:10 WIB
Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto didampingi Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Ketum PPP Suharso Monoarfa mengumumkan koalisi parpol untuk Pemilu 2024 bernama Koalisi Indonesia Bersatu.
Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto didampingi Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Ketum PPP Suharso Monoarfa mengumumkan koalisi parpol untuk Pemilu 2024 bernama Koalisi Indonesia Bersatu. (Liputan6.com/Delvira Hutabarat)

Liputan6.com, Jakarta - Beragam tanggapan dari berbagai pihak bermunculan usai Koalisi Indonesia Bersatu terbentuk pada Kamis malam 12 Mei 2022.

Cikal bakal terbentuknya koalisi itu adalah pertemuan selama satu setengah jam yang digelar pada Kamis malam 12 Mei 2022 di Rumah Heritage Jakarta. Pertemuan itu dihadiri oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa.

Koalisi Indonesia Bersatu pun terbentuk. Koalisi ini nantinya bukan hanya berlaku pada tingkat pilpres, tapi juga pilkada pada Pemilu 2024.

Founder Cyrus Network Hasan Hasbi menilai, terkait pencapresan tidak melulu bergantung kepada elektabilitas semata. Melainkan, kata dia, kemampuan membungkus koalisi partai pengusung jauh-jauh hari.

"Ujian terberat copras capres itu bukan soal elektabilitas, tapi kemampuan membungkus koalisi partai pengusung jauh-jauh hari. Elektabilitas tanpa partai pengusung itu ibarat kepala yang melayang-layang tanpa badan dan kaki," kata Hasbi saat berbincang dengan merdeka.com, Jumat 13 Mei 2022.

Sementara itu, disampaikan Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar-Puan (LGP) Mochtar Mohamad, tiga Partai yakni Golkar, PPP, dan PAN yang dinamai dengan Koalisi Indonesia Bersatu perlu diuji kesolidannya.

Pasalnya, kata Mochtar, banyak yang menduga koaliasi tersebut memiliki tujuan lain di tengah menguatnya isu reshuffle kabinet pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi.

"Pertemuan ketum tiga partai sengaja diekspose agar ada kesan sebagai langkah awal Koalisi 2024. Padahal patut kita curigai, bukan itu tujuan terbentuknya Koalisi ini," ujar Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar-Puan (LGP), Mochtar Mohamad, dalam keterangannya, Sabtu 14 Mei 2022.

Berikut sederet tanggapan dari berbagai pihak usai dibentuknya Koalisi Indonesia Bersatu oleh 3 partai politik jelang Pemilu 2024 dihimpun Liputan6.com:

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

1. Cyrus Network

Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas, dan Ketum PPP Suharso Monoarfa
Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas, dan Ketum PPP Suharso Monoarfa saling bertemu. (Foto: Ahda Bayhaqi/Merdeka.com).

Tiga partai politik sepakat menjalin koalisi Pemilu 2024 lebih awal. Adalah Tiga Ketua Umum Partai, Airlangga Hartarto (Partai Golkar), Zulkifli Hasan (PAN) dan Soeharso Manoarfa melakukan pertemuan di Rumah Heritage, Gondangdia, Jakarta, Kamis 12 Mei 2022.

Dalam pertemuan tersebut disepakati ketiga partai akan bekerja sama dan bersatu. Lewat kerja sama yang dibangun lebih awal.

Airlangga berharap, ke depan bisa membangun budaya politik baru, yang dijalankan dengan kerja sama yang berjenjang dan bertahap. Di mana kerja sama ini tidak dilakukan secara terburu-buru tetapi dari hasil kajian yang mendalam.

Menanggapi koalisi tersebut, Founder Cyrus Network Hasan Hasbi mengatakan perihal pencapresan tidak melulu bergantung kepada elektabilitas semata. Melainkan, kemampuan membungkus koalisi partai pengusung jauh-jauh hari.

"Ujian terberat copras capres itu bukan soal elektabilitas, tapi kemampuan membungkus koalisi partai pengusung jauh-jauh hari. Elektabilitas tanpa partai pengusung itu ibarat kepala yang melayang-layang tanpa badan dan kaki," kata Hasbi saat berbincang dengan merdeka.com, Jumat 13 Mei 2022.

Dia menggarisbawahi, kemampuan membangun koalisi dari jauh-jauh hari menunjukkan jiwa kepemimpinan alias leadership yang kuat.

"Selain berani, ini juga akan jadi trendsetter budaya politik baru di Indonesia yang selama ini terbiasa membangun koalisi dengan sistem kebut semalam, atau koalisi injury time," ungkapnya.

Sebab, jika dalam posisi injury time, pembahasan yang terjalin tidak lebih dari sekedar angka atau keterpaksaan karena tidak punya pilihan lain.

"Apa yang dilakukan oleh Airlangga semalam menunjukkan dia seperti Air Tenang yang menghanyutkan. Landscape politik Indonesia akan berubah secara drastis," jelas Hasan Hasbi.

 

2. Laskar Ganjar-Puan

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menerima kunjungan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan istrinya Atalia Praratya
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menerima kunjungan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan istrinya Atalia Praratya di rumah dinas Menko Perekonomian, Widya Chandra, Jakarta Selatan, Minggu (15/5/2022). (Merdeka.com/Intan Umbari Prihatin)

Koalisi Tiga Partai yakni Golkar, PPP, dan PAN yang dinamai dengan Koalisi Indonesia Bersatu perlu diuji kesolidannya. Pasalnya banyak yang menduga koaliasi tersebut memiliki tujuan lain di tengah menguatnya isu reshuffle kabinet pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi.

"Pertemuan ketum tiga partai sengaja diekspose agar ada kesan sebagai langkah awal Koalisi 2024. Padahal patut kita curigai, bukan itu tujuan terbentuknya Koalisi ini," ujar Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar-Puan (LGP), Mochtar Mohamad, dalam keterangannya, Sabtu 14 Mei 2022.

Mochtar menduga, koalisi ini cenderung memburu jabatan pada saat nantinya Jokowi jadi melakukan reshuffle kabinet.

"Bisa jadi nanti formasi baru reshuffle kabinet ada penambahan nama dari koalisi tersebut," kata dia.

Kecurigaan Mochtar bukan tanpa dasar, sebab tiga partai tersebut tidak punya jagoan mumpuni untuk ditandingkan pada Pilpres 2024. Dari hasil survei terakhir yang dirilis Charta Politika misalnya, elektabilitas ketiga Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Bersatu rata-rata di bawah satu persen.

Dengan fakta tersebut, Mochtar berkeyakinan bahwa, koalisi tiga partai bukanlah koalisi yang dipersiapkan untuk Pilpres 2024. Bahkan, menurut Mochtar, koalisi tersebut hanya akan bertahan seumur jagung.

"Koalisi semacam ini berpeluang tidak tahan lama dan bisa bubar di tengah jalan," kata dia.

Menurut Mochtar, koalisi tiga partai ini bisa jadi lahir tanpa sepengetahuan Jokowi. Apalagi Koalisi ini lahir dari partai koalisi pemerintah. Jika itu yang terjadi, maka bisa saja hal ini dimainkan oleh satu anggota kabinet Jokowi.

Namun jika tidak diketahui, maka pantas bagi Jokowi mereshuffle para pembantunya, dalam hal ini menteri yang kinerjanya kurang memuaskan.

"Pantas mereka di reshuffle, karena persoalan ekonomi bangsa tahun ini merupakan terparah sepanjang kepemimpinan Jokowi," kata dia.

Mochtar mengatakan, munculnya Koalisi tiga partai yang lahir dari koalisi besar pemerintah, juga menunjukan kesan tidak solid dalam tubuh pemerintahan Jokowi. Menurutnya, hal ini merugikan pemerintah.

"Kesan lain yang muncul kalau tiga partai yang telah membentuk Koalisi tersebut tidak percaya diri menghadapi Pileg dan Pilpres," pungkasnya.

 

3. Partai Garuda

Partai Garuda
Pidato politik Ketua umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana saat peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-7 Partai Garuda di Jakarta. (Liputan6.com/ Ist)

Peta politik menjelang Pemilu 2024 kian memanas dengan manuver para Ketua Umum Partai Politik yang sudah mulai melakukan safari politiknya.

Terbaru, tiga pimpinan partai politik, yakni Golkar, PAN, dan PPP menggelar pertemuan untuk membentuk Koalisi Indonesia Bersatu demi kepentingan pencalonan presiden 2024.

"Secara hitungan threshold, mereka sudah bisa dan memenuhi syarat untuk mengusulkan calon presiden di Pilpres 2024, asalkan mereka semua konsisten tetap bersama hingga hari H nanti," ujar Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu 14 Mei 2022.

Teddy menegaskan, pada dasarnya calon presiden yang disuguhkan kepada masyarakat sudah ditentukan oleh partai politik pengusung.

Menurut dia, rakyat tidak memiliki hak untuk menentukan calon presiden, melainkan hanya punya hak memilih calon yang sudah ditentukan.

"Rakyat bisa menentukan calon presiden yang sesuai dengan kriteria dengan jalur melalui pemilihan anggota DPR RI dari parpol yang ada. Hanya itu jalur satu-satunya. Jadi, rakyat jangan berantem untuk sesuatu yang bukan urusannya," papar Teddy.

Oleh karena itu, ia mengimbau kepada masyarakat untuk tidak terlibat dalam keributan capres dan cawapres hingga saling melemparkan makian, hinaan, dan sejenisnya.

"Rakyat jangan mau terpancing dengan keributan yang bukan domainnya," tandas Teddy.

 

4. Partai Demokrat

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)
Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sumut di Hotel Santika Premiere Dyandra, Kota Medan

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan perlu penjajakan dan pembicaraan lebih lanjut jika ingin bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu.

"Tentu mesti ada penjajakan dan pembicaraan lebih lanjut untuk sampai pada keputusan ikut bergabung atau membentuk poros baru," ujar Kamhar di Jakarta.

Kamhar mengaku mendukung Golkar, PAN dan PPP dalam membentuk koalisi. Hal ini untuk menghindari terbentuknya dua poros saja dalam Pemilu 2024.

"Kami memiliki kesamaan pandangan dan komitmen untuk menghindari pembelahan pada 2024 nanti agar tak hanya terbentuk dua poros yang bisa kembali memicu dan melanggengkan pembelahan di masyarakat seperti pengalaman pemilu sebelumnya. Ini selalu ditegaskan Mas Ketum AHY pada berbagai kesempatan," ujarnya.

"Kami menghargai dan menghormati kesepahaman yang terbangun antara Partai Golkar, PPP dan PAN. Ketiga partai ini juga punya pengalaman pernah tergabung pada koalisi yang sama dengan Partai Demokrat pada dua periode Pemerintahan Pak SBY yang menempatkan kader-kadernya pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid I dan jilid II," kata Kamhar.

 

5. PKS

Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dr Salim Segaf Al-Jufri bersama Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini.
Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dr Salim Segaf Al-Jufri bersama Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini. (Liputan6.com/Istimewa)

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyambut baik kehadiran koalisi Partai Golkar, PPP, dan PAN atau Koalisi Indonesia Bersatu. Jubir PKS Pipin Sopian berharap, semakin banyak poros koalisi di Pilpres 2024 maka akan lebih baik.

"Kami menghormati inisiasi yang dilakukan oleh Golkar-PAN-PPP. Ini sebetulnya harapan baik, supaya nanti porosnya (Pilpres 2024) akan lebih banyak. Tidak hanya dua, tapi bisa tiga atau empat akan lebih baik ke depannya. Dan yang paling penting, supaya masyarakat tidak terbelah lagi seperti Pilpres 2019," ujar Pipin dalam diskusi kasak kusuk koalisi partai dan capres 2024.

Meski begitu, PKS belum memutuskan akan bergabung atau tidak di Koalisi Indonesia Bersatu. Pasalnya, membangun koalisi butuh pertimbangan matang.

"Bagi kami, membangun koalisi itu butuh pertimbangan matang dan komunikasi intensif dengan mitra-mitra koalisi. Dan saya kira ini butuh waktu, tidak bisa sehari atau dua hari pertemuan," tuturnya.

Pipin mengungkapkan, ada dua pertimbangan PKS dalam membangun koalisi. Pertama, adalah kesamaan visi misi dengan mitra koalisi yang membutuhkan waktu.

"Yang kedua adalah tentu juga harus mencari dalam komunikasi koalisi partai ke depan memang sosok capres cawapres yang kira-kira memiliki integritas kapasitas akseptabilitas dan elektabilitas yang mumpuni," jelasnya.

Infografis Pemilu Serentak 2024 dan Arahan Tegas Jokowi. (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis Pemilu Serentak 2024 dan Arahan Tegas Jokowi. (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya