Pembangunan IKN Dipastikan Dorong Ekonomi dan Libatkan Masyarakat Setempat

Liputan6.com, Jakarta - Juru bicara tim komunikasi rencana pemindahan IKN Sidik Pramono mengungkapkan, pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur dipastikan bisa menggerakan berbagai sektor ekonomi. Sebab, semua rantai bisnis mulai dari bahan bangunan hingga kebutuhan logistik sangat diperlukan sepanjang prosesnya.

"Pekerjaan konstruksi banyak runutannya. Selama pekerjaan, pasti butuh pasokan makan, minum, dan lain-lain. Konstruksi butuh semen, paku, besi. Tentu ada ekonomi yang bergerak dan jadi penggerak sektor ekonomi yang lain," kata Sidik Pramono, dalam keterangan pers diterima, Rabu (8/6/2022).

Sidik percaya, masyarakat setempat adalah yang pertama akan paling merasakan dampak positif dari pembangunan IKN. Menurut dia, pembangunan IKN pasti melibatkan tenaga kerja setempat, sesuai kapasitas masing-masing.

"Pembangunan akan membutuhkan banyak tenaga kerja, sesuai pergerakan tahapan. Tentu akan melibatkan masyarakat di sana," ujar Sidik.

Sidik menegaskan, pembangunan IKN membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat. Karena pembangunan IKN merupakan upaya menjawab tantangan menuju Indonesia emas tahun 2045.

"Ini adalah upaya kita mewujudkan pembangunan Indonesia sentris yang adil untuk semua. Mari kita bergerak bersama untuk menjawab tantangan. Dukungan dari masyarakat di Kalimantan sangat besar," katanya.

Sebelumnya, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menjelaskan pembangunan IKN akan menyerap 150 ribu hingga 200 ribu pekerja di lapangan pada 2023. Pekerjaan lapangan pembangunan IKN akan dimulai pada semester kedua tahun ini.

Pembangunan tahap awal akan fokus pada pematangan tanah, pembangunan akses logistik, dan jalur menuju infrastruktur. “Kami berharap nanti ada pola di mana masyarakat bisa terlibat langsung dalam pembangunan ini,” kata Bambang.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Menurut dia, waktu pembangunan IKN terbilang sempit dan ada beberapa target yang harus dicapai. Sehingga, pembangunan IKN membutuhkan banyak tenaga kerja.

"Kenapa sebanyak itu? Karena memang dalam pelaksanaan ini karena waktunya sempit dan kita ada beberapa target tentunya jumlah pekerja dan nanti jumlah material akan cukup banyak," Bambang menjelaskan.

Bambang menyampaikan pembangunan IKN akan dimulai pada paruh kedua 2022. Pada tahap ini, akan dilakukan pematangan tanah atau land development, akses logistik, dan jalur menuju infrastruktur yang hendak dibangun.

"Harapan agar nanti di 2023 kita akan mulai membangun dalam skala-skala yang memang sudah kita targetkan," ujar Bambang.

Dia memastikan pemerintah akan tetap memperhatikan kondisi lingkungan hidup dalam membangun IKN. Bambang berharap masyarakat dapat terlibat dalam proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara.

"Memudian juga kondisi bagaimana berinteraksi dengan masyarakat kami juga mengharapkan nanti ada pola-pola di mana masyarakat bisa terlibat langsung di dalam pembangunan ini," tutur Bambang.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan kebutuhan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, mencapai Rp 466 triliun. Menurut dia, sekitar 20 persen kebutuhan anggaran itu akan diambil dari APBN.

"Hitungan sementara Rp466 triliun, itu kurang lebih 19-20 persen berasal dari APBN," jelas Jokowi seperti dilihat dari tayangan Sekretariat Presiden, Selasa (15/3/2022).

Selain APBN, kata dia, anggaran pembangunan IKN juga akan beradal dari public private partnership (PPP) dan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Kemudian, dari investasi sektor swasta, BUMN, hingga obligasi publik.

"Saya kira kita ingin otorita ini fleksibel dan lincah dan bisa mendapatkan skema-skema pendanaan dari berbagai akema yang ada," ujarnya.

Jokowi menekankan pemindahan IKN dilakukan untuk pemerataan ekonomi yang selama ini hanya berpusat di Pulau Jawa, khususnya Jakarta. Dia berharap pemindahan IKN dapat mengurangu beban yang ada di Pulau Jawa.