China Bakal Jadi 'Raja' Investasi di IKN

Potensi investasi dalam negeri masih kalah besar dibanding investasi asing untuk proyek IKN

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 20 Des 2024, 20:00 WIB
Diterbitkan 20 Des 2024, 20:00 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan peresmian Taman Kusuma Bangsa, atau yang sebelumnya disebut Memorial Park di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Senin (12/8/2024).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan peresmian Taman Kusuma Bangsa, atau yang sebelumnya disebut Memorial Park di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Senin (12/8/2024). (dok: PUPR)

Liputan6.com, Jakarta Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) melaporkan, ketertarikan investor asing untuk menanamkan modalnya di proyek IKN sangat besar. Bahkan, total potensi investasinya bisa mencapai Rp 1.042,21 triliun.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan, saat ini sudah masuk 531 surat pernyataan minat atau Letter of Intent (LoI) untuk berinvestasi di IKN. Mayoritas memang masih berasal dari investor dalam negeri.

"Kalau dilihat dari situs investara.ikn.go.id, kita bisa melihat, dari 531 LoI, 329-nya yang domestik, 202 investasi luar negeri," ujar Agung di Kantor Otorita IKN di Nusantara, Kalimantan Timur, Jumat (20/12/2024).

Meskipun secara jumlah lebih dominan, namun potensi investasi dalam negeri masih kalah besar dibanding investasi asing. Adapun dari 329 LoI yang masuk, potensi investasi dalam negeri sekitar Rp 461,78 triliun.

Sementara dari 202 LoI investasi asing yang masuk ke OIKN, proyeksi nilainya bisa mencapai Rp 580,43 triliun. "Jadi potensi totalnya (dalam dan luar negeri) sekitar Rp 1.042,21 triliun," sambung Agung.

Investasi China Paling Dominan

Adapun minat investasi asing itu datang dari banyak negara. China jadi yang paling banyak dengan 35 LoI, dengan potensi investasi mencapai Rp 112,54 triliun. Disusul Singapura dengan 30 LoI (Rp 5,92 triliun), dan Malaysia dengan 26 LoI (Rp 74,45 triliun).

Namun, potensi dari ketiga negara tersebut masih kalah dibanding minat investasi Amerika Serikat (AS) ke IKN. Meskipun hanya mengirimkan 10 LoI, proyeksi nilai investasi yang bisa dihimpun mencapai Rp 247 triliun.

Negara-negara lain yang telah mengutarakan minatnya terhadap IKN, antara lain, Korea Selatan dengan 18 LoI (Rp 98,49 triliun), Austria dengan 3 LoI (Rp 18,98 triliun), Uni Emirat Arab 5 LoI (Rp 3,3 triliun).

Ketertarikan investasi juga datang dari negara-negara Uni Eropa dan Brittania Raya. Sebut saja Belanda dengan 3 LoI (Rp 0,1 triliun), Inggris dengan 5 LoI (Rp 0,3 triliun), Perancis dengan 3 LoI (Rp 2,75 triliun), Jerman dengan 5 LoI (Rp 0,53 triliun), hingga Rusia dengan 1 LoI (Rp 0,8 triliun).

 

 

 

 

Kejar Target Rampung 2028, Progres Pembangunan IKN Capai Segini

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan peresmian Taman Kusuma Bangsa, atau yang sebelumnya disebut Memorial Park di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Senin (12/8/2024).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan peresmian Taman Kusuma Bangsa, atau yang sebelumnya disebut Memorial Park di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Senin (12/8/2024). (dok: PUPR)

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) terus mengejar pembangunan tahap awal proyek IKN agar bisa tuntas dan dioperasikan pemerintah pada 2028. Saat ini, pembangunan IKN masih berfokus pada infrastruktur dasar dan gedung-gedung pemerintahan, yang terdiri dari 109 paket.

"Dari 109 paket pembangunan dari APBN yang terkontrak mulai 2020 hingga 2024, progres pembangunan di IKN sudah mencapai 61,7 persen," jelas Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik Troy Pantouw dalam pesan tertulis, Rabu (18/12/2024).

Hingga kini, Troy melanjutkan, pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) berjalan sesuai rencana. Dengan infrastruktur eksekutif hampir rampung dan direncanakan fungsional pada awal 2025, guna mendukung perpindahan aparatur sipil negara (ASN) alias PNS secara bertahap.

"Selaras dengan target pemerintah, pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif kini menjadi fokus utama yang mana akan dibangun oleh Otorita IKN," imbuh Troy.

Pembangunan gedung MPR/DPR hingga lembaga kehakiman ini dirancang untuk memastikan IKN Nusantara dapat berfungsi secara penuh sebagai pusat pemerintahan. Dengan ketiga fungsi utama, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang hadir dan berjalan.

 

Infrastruktur Legislatif

Sejarah, Detik-detik Proklamasi Dipenganti di Ibu Kota Negara Nusantara
Rangkaian Peringatan Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Negara (IKN), Nusantara sudah dimulai pukul 00.00 WITA. Dimulai dengan Apel Kehormatan dan Renungan Suci di Taman Kusuma Bangsa IKN.

Infrastruktur legislatif meliputi pembangunan gedung-gedung DPR/MPR/DPD. Sementara infrastruktur yudikatif akan mencakup gedung Mahkamah Agung dan institusi hukum lainnya.

"Pembangunan ini ditargetkan selesai pada tahun 2028, seiring dengan upaya menjadikan Nusantara ibu kota yang sepenuhnya fungsional," kata Troy.

Dari sisi investasi, Otorita IKN telah mencatat Rp 58,4 triliun dari 8 groundbreaking yang telah dilaksanakan. Beberapa investasi swasta telah selesai dan mulai beroperasi, seperti Hotel Nusantara dengan 191 kamar, Rumah Sakit Mayapada dengan 200 bed layanan patologi, serta Rumah Sakit Hermina yang menyediakan 200 bed layanan gawat darurat.

Selain itu, terdapat Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) IKN Nusantara yang telah beroperasi di mana mampu menyuplai 10 MW listrik energi terbarukan yang merupakan kerjasama PLN dan Sembcorp Singapore.

"Sebagai penunjang pembangunan kompleks legislatif, yudikatif, serta investasi yang telah terbangun di IKN tersebut, dalam waktu dekat di awal 2025 akan dibangun jaringan jalan dan MUT (Multi Utility Tunnel) di kawasan 1B dan 1C KIPP IKN," tuturnya.

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya