Pimpin Rapat Tentang Papua, Wapres Singgung Isu Keamanan hingga Dana Otsus

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin memimpin rapat koordinasi pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat di Istana Wapres, Rabu (27/07/2022). Rapat membahas sejumlah isu di antaranya keamanan Papua, implementasi Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (UU DOB), dan dana otonomi khusus (Otsus) Papua.

Pada rapat tersebut, Ma’ruf Amin meminta kementerian, lembaga, dan semua pihak terkait untuk menyusun langkah-langkah komprehensif khususnya untuk melindungi masyarakat, memperlancar pelaksanaan UU DOB yang telah disahkan 30 Juni lalu, serta pemanfaatan dana Otsus Papua yang tepat sasaran.

“Saya minta semua peserta (rapat) untuk terus berkoordinasi untuk merumuskan dan melaksanakan langkah-langkah komprehensif untuk menciptakan keamanan yang kondusif di Papua dan juga mempercepat proses persiapan dan implementasi dari 3 DOB di Papua,” kata Ma’ruf dalam keterangannya, Rabu (27/7/2022).

Ma’ruf meminta ada upaya lebih baik dalam melindungi masyarakat dari segala ancaman, memperkecil gangguan terhadap persiapan dan pelaksanaan pemekaran daerah, serta meningkatkan efektivitas pembangunan di Papua dan Papua Barat.

“Termasuk dana-dana supaya efektif untuk mewujudkan pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat,” imbuhnya.

Terkait dana Otsus, secara khusus Wapres meminta Kementerian Dalam Negeri untuk mengevaluasi pemanfaatannya di Papua dan Papua Barat agar benar-benar tepat sasaran.

“Perlu dievaluasi Pak Mendagri, supaya tidak hilang tidak berbekas di masyarakat. Jangan sampai itu terjadi,” ujarnya.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Lebih jauh, pada rapat kali ini Ma’ruf Amin kembali menegaskan pentingnya perumusan operasi keamanan yang tepat untuk Papua yang bersifat humanis, dinamis, antisipatif, dan simultan dengan pendekatan teritorial serta tetap memperhatikan penegakan hukum.

“Ini saya kira (ranah) Pak Menkopolhukam,” tutur dia.

Hadir dalam rapat kali ini, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mohammad Mahfud Md, Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, Wakil Jaksa Agung Sunarta, Wakil Kepala BIN Laksmana Madya TNI (Purn.) Teddy Lhaksmana serta Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi.