Polemik Amplop Kiai, Wakil Ketua DPW PPP Aceh Usul Gelar Rapimnas Khusus untuk Minta Maaf

Liputan6.com, Jakarta - Situasi internal Partai Persatuan Persatuan terkait pidato Ketua Umum Suharso Monoarfa di KPK yang kemudian viral dengan istilah amplop kiai belum mereda, meskipun Suharso sudah menyampaikan permintaan maaf di hadapan sejumlah Kiai pimpinan pondok pesantren.

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Aceh, Tgk. H. Musannif secara pribadi sebagai kader PPP, pimpinan Pesantren Darul Ihsan Aceh Besar dan Wakil Ketua OKK (Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi) 3 DPW PPP Aceh menyatakan satu suara dengan tuntutan para pimpinan Majelis PPP. Ia menyatakan polemik itu bersumber dari narasi Ketua Umum PPP yang sangat buruk.

“Dari kejadian ini saya melihat memang narasi ketua umum terlalu buruk, maksudnya kenapa mengambil contoh hal-hal yang sangat sensitif. Padahal selama menjadi Ketum sejak Muktamar PPP terakhir, beliau kan selalu sowan ke Kiai-Kiai dan atau berbagai Ponpes, namun mengapa yang diambil contoh malah mereka terkait hal itu,” kata Musannif saat dikonfirmasi Jumat (26/08/2022).

Hal itu menjadi ironis, sambungnya, karena PPP adalah parpol yang notebene didirikan oleh para Kiai dan pimpinan pesantren-pesantren. “Seakan-akan sekarang ini kok kita malah “menyerang” mereka (para pendiri PPP),” tuturnya.

Apalagi, menurut Musannif, kondisi PPP sedang tidak baik-baik saja. Ia mencontohkan persoalan citra PPP sejak pilkada DKI Jakarta (terkait dukungan PPP kepada kandidat petahana Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok) dengan segala macam dinamikanya.

“Oleh karena itu, saya sebagai salah satu pimpinan pesantren bereaksi, saya pun didatangi berbagai kalangan, dari kader, konstituen atau pimpinan pesantren lainnya yang mempertanyakan sikap terhadap hal itu, tentu saja saya harus membela diri. Jangan sampai hanya gara-gara satu orang, rusak ini seluruh partai. Maka saya merasa sikap yang diambil pimpinan Majelis Syariah, Majelis Pertimbangan dan Majelis Kehormatan PPP, wajar-wajar saja bereaksi seperti itu,” paparnya.

Musannif memberikan usulan solusi untuk meredam polemik internal tersebut dengan mengadakan rapimnas khusus, sebagai ajang untuk melakukan klarifikasi dan permintaan maaf secara resmi kepada seluruh elit pengurus, kader dan simpatisan PPP.

“Dan seharusnya jika memang Pak Suharso bilang sudah meminta maaf, paling tidak dibuatlah Rapimnas Khusus yang mengundang seluruh Ketua DPW se-Indonesia dan Ketua Majelis yang ada untuk mengkomunikasikan bahwa “saya bersalah”. Ini tidak ada, (yang dilakukan) hanya datang ke beberapa Kiai yang dianggap mungkin tidak begitu berbeda dengan beliau, menyatakan “saya sudah minta maaf, semua sudah beres dan ini hanya karena ada yang memanas-manasi”. Bukannya meredam polemik tapi malah membela diri. Memang ini sudah salah. Makanya saya berani mengungkapkan itu meski saya kader, dengan segala resikonya,” tegas Musannif.

Musannif pun menjelaskan bahwa Sekjen PPP sudah menelpon dirinya, menjelaskan bahwa hal itu adalah kekhilafan Ketum PPP dan memintanya untuk tidak memperbesar polemik. Ia mengaku bukan memperbesar, namun lebih karena kepedulian sebagai kader dan pimpinan pesantren kepada partai, termasuk adanya persoalan mendasar terkait PPP dalam beberapa waktu terakhir.

“Saya bilang bukan memperbesar, tapi karena memang kondisi kita ini sedang tidak baik-baik saja. Tidak ada hal yang signifikan yang dilihat masyarakat bahwa PPP sudah berubah setelah kasus Ahok kemarin. Atas dasar itu, ditambah kekhilafan pernyataan Ketum itu, saya rasa semoga beliau legowo misalnya memberikan kesempatan kepada kader lain, yang kira-kira bisa membawa PPP ini menuju kemenangan di 2024, karena waktunya sudah sangat singkat,” pungkas Tgk H. Musannif.

Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) dalam waktu dekat akan menggelar rapat dengan sejumlah fungsionaris. Hal itu, guna membahas soal surat desakan dari Pimpinan Majelis PPP agar Suharso Monoarfa mundur sebagai ketua umum.

"Jadi institusi PPP DPP akan segera menggelar rapat untuk menyikapi problem yang berkembang, agar persoalan ini selesai dan tidak berkembang berlarut-larut mencari solusi bersama," kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi, saat dihubungi, Kamis (25/8/2022).

Lebih lanjut, Awiek panggilan sapaannya mengatakan, rapat tersebut akan digelar di Kantor DPP PPP dan akan membahas bagaimana solusi yang akan diambil untuk menyelesaikan permasalahan internal di partai berlogo Kabah ini.

"Kemarin sudah dengan Pak Kiai Muhajir, nah yang lain tentu dicarikan formulasi forumnya, kalau tabayun itu kan bisa personal tapi kan kalau atas nama institusi resmi harus dibahas di rapat harian," jelasnya.

Awiek pun menegaskan, hingga saat ini PPP tetap solid dan menganggap jika desakan kepada Ketua Umum PPP Suharso untuk mundur adalah hal yang biasa.

"Ini permasalahan biasa hanya seorang ketua umum yang diminta mundur. Oleh karenanya DPP akan menyikapi permasalahan ini secara organisasi. Dalam rapat resmi," imbuhnya.

Beredar surat dari Pimpinan Majelis (Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, Majelis Pertimbangan) PPP meminta Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa mundur dari kursi ketum. Permintaan ini menyusul pernyataan Suharso soal amplop kiai saat acara pendidikan politik di KPK.

Dikutip merdeka.com, permintaan itu tertuang dalam surat resmi dari pimpinan Majelis yakni Mustofa Aqil Siraj, Muhammad Mardiono, Zarkasih Nur yang ditandatangani pada 22 Agustus 2022.

Dalam surat dari DPP PPP kepada Suharso itu, pimpinan Majelis menyebut alasan permintan agar Suharso mundur yakni adanya kegaduhan pascapidato Suharso Monoarfa dalam forum pendidikan antikorupsi bagi PPP yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada 15 Agustus 2022.

"Kami sebagai pimpinan ketiga Majelis di DPP-PPP meminta saudara Suharso Manoarfa untuk berbesar hati mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum DPP-PPP," kutipan surat DPP PPP itu.

Pimpinan Majelis menyebut mundurnya Suharso akan membawa kebaikan bagi PPP. Untuk itu, Majelis PPP minta Suharso bijak memenuhi permintaan tersebut. by