3 Majelis Keluarkan Surat Kedua Desak Suharso Monoarfa Mundur dari Ketum PPP

Liputan6.com, Jakarta - Tiga Majelis pimpinan di Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yaitu Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, dan Majelis Pertimbangan mengirim surat kedua kepada Suharso Monoarfa agar segera mengundurkan diri dari posisi Ketua Umum DPP PPP. 

Dikeluarkannya surat kedua ini merupakan buntut adanya pernyataan Suharso terkait amplop kiai sebagai bentuk politik uang. Selain itu, surat pertama yang berisi permohonan serupa juga tidak mendapat respons.  

"Permintaan pengunduran ini kepada saudara Suharso Monoarfa ini semata hanya untuk kebaikan kita bersama sebagai pengemban amanah dari pendiri PPP," tulis surat yang tersebar di kalangan wartawan, Senin (29/8/2022).

Surat tersebut tampak ditandatangani oleh Ketua Majelis Syariah Mustofa Aqil Siroj, Ketua Majelis Kehormatan Zarkasih Nur, dan Ketua Majelis Pertimbangan Muhamad Mardiono.

Tidak ketinggalan adanya tanda tangan putra almarhuh Kiai Maimoen Zubair yaitu Abdullah Ubab Maimoen Zubair dan juga Ahmad Haris Shodaqoh, Muhyidin Ishaq, dan Fadlolan Musyaffa.

Adapun surat tersebut tertanggal 24 Agustus 2022 dan berisikan permintaan agar Suharso serius mundur dari posisi Ketum. Para ketua majelis menyebutkan bahwa Suharso telah mengabaikan surat pertama dengan tidak memberikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis. 

Padahal, keadaan PPP tengah semakin memburuk di masyarakat. Untuk itu, pengunduran diri Suharso diyakini dapat meredakan gejolak, terutama di kalangan habaib, kiai, hingga para pendukung PPP.

"Selanjutnya mekanisme akan diatur sesuai peraturan organisasi yang ada pada AD/ART Partai Persatuan Pembangunan (PPP)," lanjut surat tersebut.

Majelis Pertimbangan PPP Usman M Tokan membenarkan adanya surat dan isi dari berkas tersebut.

"Ya surat pertama enggak dibalas, enggak ada jawaban, jadi berkirim surat kedua untuk mengingatkan lagi agar segera mengundurkan diri," ujar Usman.

Menurutnya, ada momen Suharso Monoarfa berkunjung ke Surabaya dalam rangka pendidikan politik. Dalam perjalanannya, Ketum PPP tersebut mencoba berkomunikasi dengan Ketua Majelis Syariah Mustofa Aqil Siroj.

"Pak Kiai ada di Cirebon jadi dia mau silaturahim. Namanya Kiai silaturahim boleh. Terus dateng gitu, dikasih makan, udah," ujarnya.

Meski ada komunikasi dengan Suharso Monoarfa, lanjut Usman, Ketua Majelis Syariah Mustofa Aqil Siroj diyakini tetap konsisten atas sikapnya sesuai isi surat tersebut.

"Kesepakatan tiga majelis. Jadi berusaha untuk meminta tanda tangan per orang larinya dia. Jadi diminta tanda tangan untuk mencabut, untuk macam-macam lah. (Padahal) Kesepakatan bersama. Enggak bisa memutuskan sendiri gitu. Itu kesepakatan majelis gitu kan. Jadi nggak bisa seorang Ketua Umum itu berusaha mau mencoba untuk, kasarnya itu memecah belah kiai kan gitu ya.Nggak ada (dikumpulkan). Dia pergi keliling satu-satu," Usman menandaskan.

Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) dalam waktu dekat akan menggelar rapat dengan sejumlah fungsionaris. Hal itu, guna membahas soal surat desakan dari Pimpinan Majelis PPP agar Suharso Monoarfa mundur sebagai ketua umum.

"Jadi institusi PPP DPP akan segera menggelar rapat untuk menyikapi problem yang berkembang, agar persoalan ini selesai dan tidak berkembang berlarut-larut mencari solusi bersama," kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi, saat dihubungi, Kamis (25/8/2022).

Lebih lanjut, Awiek panggilan sapaannya mengatakan, rapat tersebut akan digelar di Kantor DPP PPP dan akan membahas bagaimana solusi yang akan diambil untuk menyelesaikan permasalahan internal di partai berlogo Kabah ini.

"Kemarin sudah dengan Pak Kiai Muhajir, nah yang lain tentu dicarikan formulasi forumnya, kalau tabayun itu kan bisa personal tapi kan kalau atas nama institusi resmi harus dibahas di rapat harian," jelasnya.

Awiek pun menegaskan, hingga saat ini PPP tetap solid dan menganggap jika desakan kepada Ketua Umum PPP Suharso untuk mundur adalah hal yang biasa.

"Ini permasalahan biasa hanya seorang ketua umum yang diminta mundur. Oleh karenanya DPP akan menyikapi permasalahan ini secara organisasi. Dalam rapat resmi," imbuhnya.