Warga Disabilitas di Kota Tangerang Mulai Dapat Bansos Dampak BBM Naik

Liputan6.com, Tangerang - Sejumlah kebijakan di berbagai sektor dilakukan Pemerintah Kota Tangerang sebagai upaya menekan dampak dari kenaikan harga BBM.

Salah satunya dalam memenuhi kebutuhan pokok harian masyarakat melalui pemberian Bantuan Sosial (Bansos) bagi kelompok disabilitas secara serentak di 13 Kecamatan se-Kota Tangerang.

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah menyampaikan, sasaran bantuan bahan pokok ditujukan bagi kelompok masyarakat kurang mampu untuk membantu kebutuhan sehari-hari.

“Mudah-mudahan ini bisa sedikit membantu masyarakat,” ujar Arief saat ditemui di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Rabu (7/9/2022).

Selaras dengan hal tersebut, Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang, Mulyani mengatakan, untuk saat ini pemberian bantuan permakanan ditujukan kepada disabilitas.

Sedangkan, bansos untuk lansia miskin dan balita dari Keluarga Sejahtera Mandiri (KSM) akan segera disalurkan pada Oktober 2022 mendatang.

“Sebanyak 246 paket akan kita bagikan ke penyandang disabilitas di 13 kecamatan se Kota Tangerang. Selain kita bagikan di kantor kecamatan, kita lakukan door to door juga,” jelas Mulyani.

Pendisitribusian bantuan sosial permakanan ini dilakukan serentak selama 3 hari kedepan mulai tanggal 6 hingga 8 September mendatang. Adapun bantuan permakanan ini diberikan dalam bentuk paket sembako kebutuhan sehari-hari.

“Kita salurkan mulai hari ini,” kata Mulyani.

Sebagai informasi, untuk bantuan permakanan ini rencananya akan dibagikan kepada Lansia Miskin sebanyak 1.296 orang, Balita KSM 486 balita, dan 246 Disabilitas. Adapun bantuan permakanannya terdiri dari sembako atau bentuk makanan lain senilai kurang lebih Rp 400 ribu. 

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian membeberkan pos-pos anggaran yang bisa digunakan pemerintah daerah (Pemda) untuk mengurangi dampak kenaikan harga BBM subsidi.

Pertama, pos anggaran tak terduga yang belum dibelanjakan Pemda. Secara nasional jumlahnya masih Rp 12 triliun yang belum digunakan.

"Dari Pemda ada anggaran belanja tak terduga, kurang lebih Rp 12 triliun," kata Tito dalam Rakor TPID terkait Antisipasi Dampak Kenaikan BBM secara daring, Jakarta, Senin (5/9/2022).

Kedua, Tito mengatakan ada anggaran untuk bantuan sosial di dinas sosial. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat totalnya masih ada Rp 7 triliun.

"Mata anggaran bansos dari dinas sosial dalam catatan Kemendagri di seluruh daerah kurang lebih Rp 7 triliun," ungkap Tito.

Ketiga, anggaran dana desa untuk kuartal terakhir tahun ini. Setidaknya ada anggaran sisa Rp 19 triliun yang bisa disalurkan untuk masyarakat yang paling terdampak dari kenaikan harga BBM.

"Dari Rp 68 triliun (anggaran dana desa), yang sudah tersalurkan dari pemerintah pusat Rp 49 triliun. Masih ada Rp 19 triliun yang bisa digunakan," kata Tito.