Wapres Ma'ruf Amin Sebut BBM Tidak Naik, tapi Penyesuaian Harga

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebenarnya dilakukan untuk normalisasi pemberian subsidi yang semula tidak tepat sasaran.

“Sebenarnya bukan kenaikan tapi penyesuaian normalisasi harga pada harga perkonomian, sekarang kan BBM itu sebenarnya seharusnya tidak diberi subsidi tapi subsidinya berupa bansos kepada masyarakat,” kata Ma’ruf dilihat dari Youtube Sekretariat Wapres, Rabu (7/9/2022).

Ma’ruf menyebut sebelumnya subsidi BBM tidak tepat sasaran atau tidak dinikmati masyarakat miskin. Oleh karena itu pemerintah memutuskan menata ulang atau menaikkan harga.

“Yang dilakukan pemerintah itu melakukan penataan kembali pemberian subsidi BBM, bahwa yang sekarang terjadi itu tidak tepat sasaran. Maka, ini dilakukan penataan ulang supaya yang menerima itu benar-benar, yang kalau bahasa kiainya, memberikan hak kepada orang yang berhak,” ujar dia.

Selain itu, Ma’ruf berharap adanya bansos BBM bisa mencegah bertambahnya masyarakat miskin atau kemiskinan ekstrem di Indonesia.

“Kita sudah memberi bantalannya melalui bansos ini, kita harap tidak terlalu berpengaruh. Tapi akan terus kita amati, pemerintah akan terus memantau akibat,”ucapnya.

Sebelumnya, Menurut Ma’ruf, pemerintah tidak bisa lagi menambah subsidi untuk BBM, sebab hal itu akan membahayakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Kalau subsidinya ditambah, kalau ini membahayakan APBN,” kata Ma’ruf di sela kunjungan di Riau, Kamis 25 Agustus 2022.

Saat ini, kata Ma’ruf, pemerintah tengah memikirkan bagaimana BBM subsidi bisa berlanjut namun tidak menganggu APBN. “Bagaimana supaya subsidi ini berkelanjutan? Sebab, kalau ini harus ditambah lagi, ini akan mengganggu APBN tentu, akan mengganggu anggaran belanja,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk melakukan penyesuaian terhadap bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hal itu disampaikan Jokowi, melalui Menteri ESDM Arifin Tasrif di Istana Negara Jakarta, Sabtu 3 September 2022.

Menurut Jokowi, keputusan itu bukan hal mudah. Kepala negara mengaku, dirinya telah mengambil keputusan tersulit dan menjadi pilihan terakhir.

"Saat ini pemerintah harus membuat keputusan yang sulit, ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM," kata Jokowi saat jumpa pers.

Jokowi juga mengaku, keputusan penyesuaian harga BBM bersubsidi adalah hal yang berat. Namun menurut dia, apa daya. Saat ini kondisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dirasa sudah tidak lagi mampu mengganggu hal tersebut.

"Pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dari subsidi APBN," sesal Jokowi.