Syaifullah Tamliha Dicopot dari Pimpinan Komisi V DPR, Sempat Nyatakan Dukung Suharso Monoarfa

Secara tiba-tiba orang menentang pencopoton Suharso Monoarfa dari kursi Ketua Umum PPP, yakni Syaifullah Tamliha dicopot jadi pimpinan Komisi V DPR

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 13 Sep 2022, 09:03 WIB
Diterbitkan 13 Sep 2022, 09:03 WIB
Anggota BKSAP Syaifullah Tamliha
Anggota BKSAP Syaifullah Tamliha (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR mencopot Syaifullah Tamliha dari kursi pimpinan Komisi V DPR. Tamliha akan digantikan oleh Muhammad Iqbal.

Pada agenda yang diterima, penetapan Muhammad Iqbal akan dilakukan siang ini pukul 11.00. Sekretaris Fraksi PPP Achamd Baidowi membantah pencopotan Tamliha terkait dukungan Tamliha pada Mantan Ketum Suharso Monoarfa.

“Tidak ada kaitannya (dengan dukungan), Hanya pergantian biasa, tour of duty,” kata Baidowi alias Awiek saat dikonfirmasi, Selasa (13/9/2022).

Awiek menyebut pencopotan Tamliha adalah hal biasa untuk rotasi kader. “Lebih sekedar untuk memaksimalkan peran kader saja, dan agar pemerataan pengalaman bagi anggota F-PPP. Pergantian seperti hal yang biasa terjadi tak hanya di PPP,” kata dia.

Sebelumnya, Ketua DPP PPP Syaifullah Tamliha menyatakan, pemberhentian terhadap Suharso Monoarfa di Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP dinilainya cacat prosedur. Bahkan Tamliha menyebut pemberhrntian tersebut tidak sah karena tidak sesuai AD/ART PPP.

“Mukernasnya menyimpang dari proses yang diatur AD/ART,” kata Tamliha saat dikonfirmasi, Senin 5 September 2022.

Syaifullah Tamliha menyebutkan, karena Mukernas ilegal, maka pencopotan Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum dan Muhammad Mardinono juga sebagai Plt Ketua Umum juga tidak sah.

Menurut Tamliha, tidak ada wewenang Mukernas mencopot Ketum. “Nggak ada ya nggak bisa mencopot Ketum PPP, sebab yang dipilih oleh muktamirin hanyalah Ketua Umum dan formatur untuk membantu Ketum terpilih menyusun pengurus DPP PPP,” kata dia.

 

Mardiono: Tugas Suharso Berat Jadi Menteri Jokowi, PPP Butuh Perhatian Lebih

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Mardiono. (Istimewa)
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Mardiono. (Istimewa)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) resmi mengesahkan Muhammad Mardiono sebagai Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggantikan Suharso monoarfa. Keputusan tersebut dikeluarkan pada Jumat, 9 September 2022.

Terkait Suharso Monoarfa di PPP, Mardiono menyebut bahwa keputusan tetsebut untuk meringankan beban Suharso dalam menjalankan tugas negara sebagai pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Adapun Suharso dipercaya Jokowi menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

"Karena beliau sekarang memilik tugas tugas berat dan sering meninggalkan Indonesia untuk harus bertugas negara pergi ke luar negeri. Di lain pihak partai memang sangat memerlukan perhantian serius karena kita sudah menghadapi agenda agenda Pemilu 2024," kata Mardiono, saat konferensi pers, di Jakarta, Jumat 9 September 2022 malam.

Kendati demikian, Monoarfa menegaskan PPP tidak pernah melupakan jasa-jasa yang telah diberikan oleh Suharso Monoarfa untuk partai berlambang Ka'bah ini. Sebab, Suharso bagi PPP adalah guru dan mentor terbaik.

"Terkait dengan Pak Suharso, bagaimanapun apapun beliau adalah tokoh kami. Beliau adalah guru kami, beliau adalah mentor kami. Kami akan selalu menghormati dan juga kami selalu memberikan pengharagaan besar kepada beliu atas jasa-jasanya kepada PPP," ucapnya.

Sehingga, permasalahan ke depan saat ini, kata Mardiono bukan lagi persoalan perseorangan, melainkan organisasi untuk bagaimana di Pemilu 2024 bisa meraih kemenangan.

"Tentu saya yakin beliau Pak Suharso akan berjiwa besar, kembali akan bergandeng tangan dengan kami semua untuk mengawal sampai pemilu 2024," ujar Mardiono.

Dia pun meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia karena banyaknya pemberitaan simpang siur karena konflik internal di PPP. Sesungguhnya, hal itu dilakukan untuk menjemput kemenangan PPP di pesta demokrasi 2024 mendatang.

"Kami sampikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia apabila akhir-akhir ini telah terdapat berita yang mungkin membuat kurang nyaman. Tapi itu semua adalah pemberitaan sesungguhnya mengingatkan kita semua agar PPP lebih kuat lagi, jadi lebih baik lagi dan seluru kader semangat menyongsong menjemput kemenangan," imbuhnya. 

Menkumkam Yasonna Sahkan Mardiono Jadi Plt Ketum PPP

Menkumham Klarifikasi Isi Draft RUU KUHP
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly saat menyampaikan keterangan terkait penundaan pengesahan RUU KUHP di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Jumat (20/9/2019). Menkumham juga mengklarifikasi beberapa isu terkait draft RUU KUHP. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly resmi mengesahkan kepengurusan baru Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dipimpin oleh Muhammad Mardiono.

Adapun Muhammad Mardiono ditunjuk menggantikan Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum PPP. Dia ditunjuk sebagai Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP. Suharso belakangan mengklaim masih menyebut sebagai Ketua Umum PPP. Pemberhentian dirinya lewat Mukernas dinilai cacat prosedur.

Yasonna Laoly memutuskan mengesahkan SK kepengurusan PPP Ketua Umum Mardiono lewat keputusan, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-26.AH.11.02 Tahun 2022.

“Mengesahkan H Muhammad Mardiono sebagai Plt Ketum DPP PPP dengan kedudukan kantor tetap di Jalan Diponegoro Nomor 60 Jakarta Pusat,” demikian bunyi Surat Keputusan yang ditandatangani Menkumham Yasonna Laoly, Jumat 9 September 2022.

Sementara Plt Ketua Umum PPP Mardiono meminta kepada seluruh kader partai bernuansa hijau di seluruh Indonesia untuk merapatkan barisan dan satu komando menuju Pemilu 2024.

"Kepada seluruh jajaran, para kader PPP di seluruh Indoneisa saya minta untuk kita merapatkan barisan, kita bersama-sama bergandeng tangan untuk menghadapi kerja-kerja politik dalam rangka untuk menghadapi Pemilu 2024 yang akan datang," kata dia dalam konferensi pers, di Jakarta, Jumat 9 September 2022.

"Kita bersatu padu bergandeng tangan satu garis komando untuk kita bekerja memasuki pada tahapan-tahapan Pemilu yang sudah kita mulai," tambahnya.

Tak hanya itu, Mardiono juga mengucapkan terima kasih kepada Kemenkumham, yang telah mempermudah dan mempercepat proses perubahan kepengurusan PPP hasil dari musyawarah kerja nasional (Mukernas) pada Minggu 4 September 2022.

 

Infografis Golkar, PAN dan PPP Bentuk Koalisi Indonesia Bersatu. (Liputan6.com/Trieyasni)
Infografis Golkar, PAN dan PPP Bentuk Koalisi Indonesia Bersatu. (Liputan6.com/Trieyasni)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya