Jokowi ke Perusahaan Besar di Daerah: Jangan Sampai Pabrik Besar, Lingkungannya Miskin

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta perusahaan besar di daerah untuk memberi pendampingan kepada petani atau pelaku usaha kecil agar bisa berkembang. Jokowi mengingatkan agar jangan sampai perusahaan besar di daerah berkembang pesat, namun lingkungan sekitarnya justru miskin.

"Jangan sampai ada perusahaan besar berada di sebuah daerah, pabriknya kelihatan tinggi-tinggi dan besar sekali, lingkungannya miskin. Hati-hati. Bina lingkungan itu sangat penting, warung-warungnya kumuh," kata Jokowi saat menyampaikan sambutan di Peluncuran Gerakan Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas di Jakarta, Senin (3/10/2022).

Dia mengatakan, perusahaan besar tersebut bisa memberikan pembinaan kepada warung-warung dalam hal penataan barang ataupun perbaikan kemasan. Jokowi menyebut pemerintah tak bisa melakukan hal itu semuanya kepada warung-warung di daerah.

"Ada pembinaan warung-warung sehingga penataan barangnya baik, packaging dari produk-produk yang ada didampingi. Ini yang kita harapkan. Pemerintah tidak mungkin melakukan itu, yang bisa dan cepat melakukan adalah kalau ada gerakan kemitraan," ujar Jokowi.

Jokowi mencontohkan pendampingan yang dilakukan perusahaan besar kepada penjual madu. Menurut dia, pendampingan itu membuat kemasan dan branding madu tersebut menjadi lebih baik serta harga jualnya naik dua sampai tiga kali lipat.

"Hal-hal, sentuhan-sentuhan seperti itu yang kita harapkan dan marketnya kalau bisa pasarnya tidak hanya pasar lokal, tidak hanya pasar domestik, tapi bisa dibawa untuk pasar ekspor. Ini yg kita harapkan," tutur Jokowi.

Dia meyampaikan pabrik otomotif yang berdiri di Indonesia juga harus bermitra dengan usaha kecil menengah (UKM) industri. Misalnya, membiarkan pelaku UKM membuat knalpotnya, kaca spion, atau mengerjakan interior kursi.

"Artinya, kalau ini bisa berjalan saya meyakini akan berefek pada kemiskinan ekstrem yang akan bisa tertangani dengan cepat dan baik," pungkas Jokowi.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin untuk berkonsultasi ke Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terkait kemungkinan berakhirnya pandemi Covid-19 di Indonesia.

Menurut Menkes Budi, Indonesia diperkenankan melonggarkan protokol kesehatan apabila pandemi dinyatakan berakhir.

"Pak Presiden meminta saya untuk berkonsultasi dengan Dirjen WHO. (WHO) bilang, kalau ada kebijakan-kebijakan lokal mengenai pengurangan pengetatan dari protokol kesehatan bisa dilakukan," kata Budi Gunadi usai rapat bersama Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/10/2022).

Kendati begitu, kata dia, nantinya WHO yang akan menentukan kapan pandemi Covid-19 berakhir. Hal ini mengingat pandemi merupakan suatu kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia.

"Khusus mengenai pandemi karena ini sifatnya dunia, nanti WHO yang akan memberikan timing-nya kapan," jelasnya.

"Itu kan pandemi itu di WHO ada namanya public health emergency of international concern. Itu nanti biasanya kapan dicabutnya, dia (WHO) akan resmikan, dipublish resmi," sambung Budi.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi membuka kemungkinan pandemi Covid-19 di Indonesia akan segera dinyatakan berakhir.

Namun, kata dia, pemulihan ekonomi pasca pandemi justru akan semakin sulit karena perang antara Rusia dan Ukraina.  

"Yang kita lihat ini dunia, pemulihan ekonomi pasca pandemi memang belum pada kembali normal, tetapi justru semakin tidak baik. Karena selain pandemi, ditambah lagi karena adanya perang di Ukraina," kata Jokowi saat menyampaikan sambutan di Peluncuran Gerakan Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas di Jakarta, Senin (3/10/2022).

Dia mengatakan bahwa situasi ekonomi dunia saat ini berada pada posisi yang tidak baik-baik saja. Jokowi menyebut semua negara berada di posisi yang salut karena ketidakpastiaan global.

"Situasi ekonomi dunia sekarang ini betul-betul pada posisi yang tidak baik-baiksaja. Ketidakpastiannya sangat tinggi. Semua negara pada posisi yang sangat sulit sekarang ini. Bahkan negara-negara maju pun berada pada posisi yang sangat sulit," jelasnya.