Pemerintah Targetkan Peralihan Mobil Listrik Capai 25 Persen Pada 2030

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menargetkan peralihan dari penggunaan kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) ke penggunaan kendaraan listrik hingga tahun 2030 sebesar 25 persen.

"Transisi itu sedang berjalan dan saya rasa sekarang kurang lebih sudah 12 persen," kata Menteri BUMN Erick Thohir dalam acara Special Event Road to G20 By HIMPUNI, di Bogor, Selasa (25/10/2022).

Untuk mencapai target tersebut, pihaknya terus mendorong untuk mempercepat ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam mengurangi emisi karbon.

"Tetapi jangan sampai kita membuat program ini akhirnya listrik untuk rakyat jadi mahal. Lalu pembangunan industri tidak kompetitif karena harga produksi naik. Nah ini yang harus kita jaga," ujarnya.

Erick mengakui jika infrastruktur pendukung seperti pengisian energi dan fasilitas masih belum masif di Indonesia. Akan tetapi ia menganggap bahwa hal tersebut bukan tantangan besar.

"Sebetulnya kan kita punya kebiasaan. Mengisi ulang batre mobil listrik itu lebih mudah dari pada mencari Pom bensin. Bahkan pakai mobil listrik lebih hemat. Kan bisa charging di rumah, di mal atau dealer," kata dia.

Namun begitu, pihaknya akan terus mendorong PLN dan Pertamina untuk memanfaatkan aset yang dimiliki. Misalnya seperti SPBU Pertamina, di pusat perbelanjaan, Kantor PLN untuk dapat menyediakan fasilitas Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU).

"Tapi sekarang sudah banyak charging station, di rumah-rumah, di mal. Tapi nanti kita akan taruh lebih banyak lagi," ujarnya.

Disisi lain, pemerintah juga berencana untuk melakukan pensiun dini PLTU batu bara dalam mengurangi emisi karbon dan efisiensi anggaran.

Ia mengatakan, PLTU yang berpotensi untuk dimatikan akan mencapai 15 gigawatt (GW). Rencana ini bakal dilakukan hingga tahun 2040 mendatang.

"Sudah ada, 15 GW ini yang potensial untuk shutting down. Apakah dengan angka-angka misalnya 6,8 GW sampai 2030 atau 2040 menjadi 15 GW ini yang kami lihat," ujar Erick

Sementara itu, dalam Presidensi G20 Indonesia 2022 salah satu prioritas yang dibahas adalah transisi energi, dari yang berbasis fosil menjadi energi yang dapat berkelanjutan.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya memastikan keamanan energi bagi komunitas global, selain membuat dunia lebih bersih karena energi yang berkelanjutan adalah energi hijau. Tantangan transisi energi adalah investasi yang sangat besar.

"HIMPUNI sebagai perhimpunan organisasi alumni perguruan tinggi negeri se-Indonesia terpanggil untuk turut serta memikirkan cara terbaik dalam transisi energi tersebut," ujar Koordinator Presidium HIMPUNI Sutopo Kristanto.

Sebagaimana diketahui, T20 adalah bank ilmu/ide bagi G20. Sejalan dengan peran ini, T20 menjadi wadah bagi globalthink-tank dan para ahli untuk menyajikan analisis yang komprehensif terkait diskusi yang sedang berlangsung di G20 dan menghasilkan ide-ide untuk mendukung G20 dalam menghasilkan kebijakan yang konkret dan berkelanjutan.Hasil akhir T20 dipresentasikan kepada G20 working groups, para menteri, dan pemimpin negara sebagai alternatif kebijakan, bukan rekomendasi.

Adapun U20 merupakan forum bagi para pemimpin pemerintah daerah kota-kota U20, diantaranya untuk melakukan aksi terhadap iklim global dan pembangunan berkelanjutan kepada para pemimpin nasional. Kelompok ini yang bertujuan untuk membawa masalah perkotaan ke garis depan agenda G20.