Usai Pertemuan 8 Parpol, Airlangga Beri Sinyal Akan Ada Gerakan Politik Lain

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto tidak menutup kemungkinan akan ada gerakan politik lain yang dilakukan 8 partai politik (parpol) penolak sistem pemilu proporsional tertutup.

Hal ini menyusul kesepakatan sikap 8 parpol parlemen ini menolak sistem pemilu proporsional tertutup atau coblos partai.

"Tentu tadi, diminta pertemuan ini diselenggarakan rutin. Nah tadi disepakati kami siap memfasilitasi ke depan," kata Airlangga usai pembacaan pernyataan sikap menolak sistem proporsional tertutup di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (8/1/2023).

Dalam pertemuan ini, sebanyak delapan partai politik parlemen terdiri dari Golkar, Gerindra, Demokrat, NasDem, PAN, PKB, PPP, dan PKS menyatakan sepakat menolak sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024 mendatang. Adapun Golkar menjadi inisiasi pertemuan ini.

Meski tidak menutup peluang adanya gerakan politik lain, namun Airlangga masih enggan membocorkan lebih lanjut hal tersebut. Dia menyatakan bahwa pergerakan yang dilakukan 8 partai ini akan menyesuaikan agenda mendatang jelang Pemilu 2024.

"Pergerakan lain sesuai agenda-agenda," ucap Airlangga.

Sebelumnya, delapan partai politik telah menyatakan menolak diterapkannya sistem pemilu proporsional tertutup. Dalam kesepakatan ini, Partai Golkar menjadi inisiator pertemuan sejumlah elite partai politik untuk menyampaikan sikap bersama.

"Ini ada kepentingan bersama terkait dengan kedaulatan rakyat dan ini bukan hanya dirasakan Partai Golkar, tapi oleh seluruh partai peserta pemilu," ujar Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat acara, di Jakarta Selatan, Minggu (8/1/2023).

Airlangga mengatakan alasannya mengajak para parpol, yakni untuk duduk bersama membahas soal sistem pemilu proporsional tertutup yang telah mereka sepakati untuk ditolak.

"Kita duduk bersama, kita rembukan dan kebetulan ini di awal tahun perlu silaturahmi antarpartai politik. Kita ingin di tahun 2023 di tahun politik ini teduh. Nah, keteduhan akan tercipta jika ada komunikasi antarpartai politik," ucap dia.

"Walaupun berbeda-berbeda prioritas dan agendanya, tetapi ada kesamaan. Nah, kesamaaan ini yang dicari terutama menghadapi pemilu 2024 nanti," sambungnya.

Adapun dalam pertemuan ini menghasilkan lima poin kesepakatan bersama yaitu:

1. Kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi. Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita. Di lain pihak, sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat di mana rakyat dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik. Kami tidak ingin demokrasi mundur.

2. Sistem pemilu dengan proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat dan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada tanggal 23 Desember 2008 yang sudah dijalankan dalam tiga kali pemilu. Dan gugatan terhadap yurisprudensi akan menjadi preseden yang buruk bagi hukum kita dan tidak sejalan dengan asas nebis in idem.

3. KPU tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan menjaga netralitas dan independensinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Kami mengapresiasi kepada pemerintah yang telah menganggarkan anggaran pemilu 2024 serta kepada penyelenggara pemilu terutama KPU agar tetap menjalankan tahapan-tahapan pemilu 2024 sesuai yang telah disepakati bersama.

5. Kami berkomitmen untuk berkompetisi dalam pemilu 2024 secara sehat dan damai dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap memelihara stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi.

Pertemuan dihadiri oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

Kemudian Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali dan Wakil Ketua Umum PPP H M Amir Uskara. Perwakilan Partai Gerindra tidak hadir namun disebut menyetujui kesepakatan bersama tersebut.

"Yang hari ini tidak terlihat adalah Partai Gerindra, namun Partai Gerindra sudah berkomunikasi baik dengan saya maupun dengan NasDem, bang Ahmad Ali, dan sudah menyetujui statement yang dibuat ini," ucap Airlangga.

Reporter: Bachtiarudin Alam

Merdeka.com