DPRD DKI Jakarta Usul Korban Kebakaran Pertamina Plumpang Direlokasi ke Wisma Atlet hingga Rusun Nagrak

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi D Bidang Pembangunan DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan solusi jangka panjang kepada warga Tanah Merah korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara.

Ida lantas menyoroti sejumlah lahan yang dikelola Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI Jakarta seperti sebidang lahan di Jalan Yos Sudarso atau persis berada di seberang lokasi kebakaran Depo Pertamina Plumpang. Menurut Ida sejumlah lahan Pemprov DKI Jakarta dapat dibangun rumah susun sewa (Rusunawa) untuk relokasi warga.

"Lahan milik Pemprov DKI bagus untuk dibangun Rusunawa untuk relokasi warga yang menjadi korban kebakaran di Tanah Merah. Ini solusi jangka panjang yang dewan juga usulkan," kata Ida dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (7/3/2023).

Selain itu, beberapa waktu belakangan pihaknya juga telah meminta Pemprov DKI bersurat ke pemerintah pusat agar Wisma Atlet dialihkan pengelolaannya kepada Pemprov DKI Jakarta, sehingga bisa dialihfungsikan menjadi rusunawa atau rumah sakit bagi warga DKI Jakarta.

Ida menilai opsi relokasi warga korban Tanah Merah kebakaran Depo Pertamina Plumpang ke Wisma Atlet Kemayoran lebih dekat dan juga strategis. Pemprov DKI bisa saja langsung berizin kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensetneg) perihal wacana tersebut.

"Nah setelah Pak Presiden ke sana, saya berpikir lagi, kenapa Pemda DKI tidak minta kepada Mensesneg untuk Wisma Atlet Pademangan dibuat saja (untuk) mereka (korban kebakaran)," jelas Ida.

Tak hanya Wisma Atlet, Ida juga memberi opsi pada rusun milik Pemprov DKI Jakarta lainnya yakni Rusun Nagrak. Terlebih, kata Ida Rusun Nagrak juga banyak yang tengah dalam keadaan kosong.

"Atau mau di Nagrak, kita punya Nagrak kan. Rusunawa Nagrak ini juga banyak yang kosong, bisa juga di sana. Warganya dikasi pilihan, mau di nagrak atau mau di wisma atlet," terang dia.

Ida mengungkapkan bahwa saat ini setidaknya ada lebih kurang sekitar 11 tower di Rusun Nagrak yang sedang kosong. Ida menyebut bahwa di masa awal, Pemprov DKI Jakarta bisa memberikan subsidi kepada warga apabila warga merasa keberatan dengan sistem sewa unit Rusun Nagrak.

"Nagrak kita ada 11 tower atau 10 tower yang masih kosong, itu bisa. Kalau keberatan dengan ongkosnya, kita kasih sewa dulu kita kasih subsidi lah," kata dia.

Lebih lanjut, Ida menyatakan bahws proses relokasi warga ke Rusun Nagrak juga akan berlangsung dengan cepat. Bahkan, kata dia proses relokasi bisa saja dilakukan besok atau lusa karena dikelola oleh Pemprov DKI.

"Kalau Rusun Nagrak kan tidak perlu ada surat menyurat dan sebagainya, sudah milik kita kan. Kalau hari ini atau besok mereka pindah kan bisa," ucapnya.