Kumpulkan Masalah Rekrutmen Polisi, SSDM Polri Buka Hotline Pengaduan

Liputan6.com, Jakarta Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri meluncurkan hotline pengaduan masyarakat (dumas) terkait proses rekrutmen calon anggota Polri yang jika ditemui ada masalah.

Bagi masyarakat yang mengalami, melihat, mendengar, dan mengetahui adanya dugaan penyimpangan dalam proses penerimaan calon anggota polisi dapat mengadu ke nomor ponsel 085773760016, yang tersambung langsung dengan aplikasi WhatsApp SSDM Polri.

"Kegiatan rekrutmen ini harus menjadi kontribusi positif dengan melaksanakan prinsip Betah (bersih, transparan, akuntabel dan humanis), dan clean and clear," tutur Asisten Kapolri bidang SDM (As SDM) Irjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (11/4/2023).

"Ini adalah operas khusus SDM. Rekrutmen Polri pernah mendapat sertifikat ISO dengan prinsip BETAH, inilah pertanggungjawaban kita. Penting untuk meningkatkan kerja keras dalam meningkatkan public trust Polri. Saat ini telah mencapai 70,8 persen," sambungnya.

Dedi menyebut, pihaknya menargetkan terjadi peningkatan kepercayaan publik hingga menyentuh 76 persen lebih pada Hari Ulang Tahun Bhayangkara 1 Juli mendatang. Untuk itu, melalui proses rekrutmen yang bersih dia berharap usaha tersebut dapat membuahkan hasil maksimal.

"Brand image yang masih melekat di masyarakat, 'masuk polisi pakai uang', 'masuk bintara sekian ratus (juta rupiah)', '(masuk) taruna sekian ratus juta atau sekian miliar (rupiah)'. Image ini harus kita ubah,” jelasnya.

Dedi mengingatkan seluruh jajaran agar setiap pelanggaran dalam proses rekrutmen anggota Polri dapat dihindari. Para pejabat kepolisian, baik di tingkat pusat maupun daerah, diminta memiliki upaya mitigasi kecurangan dalam penerimaan anggota Polri.

"Kita harus ubah image tersebut. Contoh kasus di Jawa Tengah ini sudah cukup memukul kita. Jangan sampai terulang kembali. Mitigasi sedari awal sampai selesai proses rekrutmen," kata Dedi.

Mantan Kadiv Humas Polri itu juga memerintahkan jajarannya, baik panitia pusat maupun daerah, untuk menggandeng pihak eksternal dalam rangka pengawasan proses rekrutmen anggota.

"Selain pengawasan internal, (pengawasan) eksternal diperkuat. Silakan yang di wilayah gandeng pengawas eksternal lainnya," ujarnya.

Dedi menegaskan hanya ada satu nomor hotline pengaduan yang resmi dipakai oleh SSDM Polri. Apabila masyarakat menerima pesan atau panggilan dari nomor selain hotline SSDM Polri dan hotline masing-masing panitia daerah yang mengaku sebagai pihak panitia penerima anggota Polri, digarapkan tidak mudah percaya.

"Kalau ada nomor-nomor lain, itu oknum yang memanfaatkan proses rekrutmen untuk mencari keuntungan sendiri,"Dedi menandaskan.