CSR dan Bapak Asuh Percepat Atasi Kemiskinan Ekstrem di Jambi, Menko PMK: Jangan Berpuas Diri

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta Provinsi Jambi meningkatkan kolaborasi yang melibatkan para pemangku kepentingan, dalam rangka perumusan program penanganan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Hal tersebut ia utarakan saat Roadshow Dialog Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Jambi secara daring pada Senin (14/4/2023). Jambi menjadi Provinsi ke-32 yang disisir permasalahannya oleh Kemenko PMK.

"Jambi mengalami kemajuan yang cukup pesat dalam menangani stunting maupun kemiskinan ekstrem, tetapi kita jangan terus berpuas diri. Kita harus memacu lebih jauh, lebih cepat, lebih tinggi capaiannya, supaya Jambi dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap upaya kita untuk menangani stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem secara nasional,” Ucap Muhadjir.

Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka stunting di wilayah Jambi sebesar 18,0 persen. Angka tersebut mengalami penurunan sebanyak 4,4 persen dimana pada tahun 2021 sebesar 22,4 persen. Angka prevalensi stunting secara nasional saat ini sebesar 21,6 persen. 

Sementara itu, Gubernur Jambi H. Al Haris menjelaskan bahwa penurunan angka stunting tersebut adanya dukungan dunia usaha melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) serta pemberian bantuan berupa pelatihan kader Posyandu, penyediaan antropometri kit, dan pemberian makanan tambahan. Selain itu, pelaksanaan program Bapak Asuh Anak Stunting juga berdampak terhadap penurunan angka stunting.

"Program Bapak Asuh Anak Stunting yang kita terapkan dengan melibatkan para stakeholder dari unsur TNI/POLRI dan ASN di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi untuk mengedukasi para orang tua terkait pola asuh yang baik terhadap anak, serta pemberian makanan tambahan kaya akan gizi yang cukup bagi anak stunting,” Ujarnya. 

Dilakukan Simultan

Sejalan dengan hal tersebut, Sekda Kabupaten Kerinci Zainal Efendi menuturkan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan secara simultan. Konvergensi program intervensi spesifik dan sensitif serta didukung dengan data sasaran yang telah terintegrasi.

"Konvergensi program dan pemberdayaan masyarakat terus kita lakukan. Selain itu, pemberian perlindungan sosial berupa jaminan kesehatan nasional khususnya kepada kelompok masyarakat miskin ekstrem,” tuturnya.

Sementara itu pada tahun 2022,wilayah Jambi termasuk dalam provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem di bawah tingkat kemiskinan nasional yaitu sebesar 1,16 persen. Namun, masih diperlukan upaya untuk menuju 0 persen kemiskinan ekstrem di tahun 2024. Saat ini, tingkat kemiskinan ekstrem secara nasional sebesar 2,04 persen.

Menko Muhadjir menyinggung terkait optimalisasi pemanfaatan dana desa dalam menghapus kemiskinan ekstrem pada Provinsi Jambi dapat dilakukan melalui berbagai bentuk Bantuan seperti Bantuan Sosial, penyediaan sanitasi air bersih, hingga bantuan bagi kelompok UMKM. 

"Untuk Dana Desa ini kita bisa gunakan untuk perbaikan rumah dan fasilitas umum yang bisa diarahkan menjadi program padat karya, dimana melibatkan keluarga miskin ekstrem dalam pengerjaannya sehingga mereka memiliki penghasilan yang layak," jelas Muhadjir. 

Pada Roadshow tersebut turut hadir pula Pj. Bupati Tebo H. Aspan, Bupati Tanjung Jabung Timur Romi Hariyanto, Pj. Bupati Muaro Jambi Bachyuni Deliansyah, Pj. Bupati Sorolangun Henrizal, Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat, Wali Kota Jambi Syarif Fasha, Wakil Walikota Sungai Penuh Alvia Santoni, Wakil Bupati Bungo Safrudin Dwi Apriyanto, Wakil Bupati Merangin Mashuri, dan Sekda Kabupaten Batanghari Muhammad Azan.

Selain itu Perwakilan dari Kementerian/Lembaga terkait di antaranya Sekretariat Wakil Presiden, Kemendes PDTT, Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, Kementerian Agama, serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga turut hadir.