Mahfud Md Sebut Surpres RUU Perampasan Aset Sudah Ada di Meja Jokowi

Menurut Mahfud, Surpres RUU Perampasan Aset itu paling lambat akan diserahkan ke DPR pekan depan setelah diteken Presiden Jokowi.

oleh Liputan6.com diperbarui 28 Apr 2023, 11:25 WIB
Diterbitkan 28 Apr 2023, 11:25 WIB
Menko Polhukam Terima Laporan Investigasi Tragedi Kanjuruhan dari Komnas HAM
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD (kedua kiri) bersama Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik (kiri) menyampaikan keterangan di sela penyerahan berkas laporan terkait investigasi tragedi Kanjuruhan di Kantor Menko Polhukam, Jakarta, Kamis (3/11/2022). Menko Polhukam mewakili Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima laporan terkait investigasi tragedi Kanjuruhan yang berisi rekomendasi untuk membekukan seluruh kegiatan PSSI. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menuturkan, Surat Presiden (Surpres) mengenai Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset sudah berada di meja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pemerintah, kata dia, terus mendorong agar RUU Perampasan Aset bisa segera disahkan.

"Sudah di meja presiden. Kan habis Lebaran baru dua hari kita ngantor. Sudah disampaikan presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait," kata Mahfud Md di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (27/4/2023).

Mahfud mengungkapkan, Presiden Jokowi tinggal meneken Surpres RUU Perampasan Aset itu. Kata dia, paling lambat pekan depan surpres itu akan diserahkan ke DPR.

"Ya tinggal presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan sudah," ungkap Mahfud.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong agar RUU Perampasan Aset segera diselenggarakan DPR untuk menjadi undang-undang. Menurutnya, proses RUU tersebut sudah berjalan di DPR.

"RUU Perampasan Aset itu memang inisiatif dari pemerintah dan terus kita dorong agar itu segera diselesaikan oleh DPR dan ini prosesnya sudah berjalan," katanya saat ditemui di Pasar Johar Baru, Jakarta, Rabu (5/4/2023).

 

Mudahkan Penindakan Korupsi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. (dok: Arief)

Jokowi mengungkapkan, UU Perampasan Aset bisa memudahkan dalam menindak pidana korupsi. Sebab, regulasi itu memiliki payung hukum yang jelas.

"Saya harapkan dengan UU perampasan aset itu dia akan memudahkan proses-proses utamanya dalam tindak pidana korupsi untuk menyelesaikan setelah terbukti karena payung hukumnya jelas," ujarnya.

 

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya