Petaka Pesawat Jeju Air Hangus Terbakar di Bandara Muan Korsel, Penyelidikannya?

Sekjen PKS: Putusan MK Akan Disambut Gembira Rakyat

Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsyi mengapresiasi putusan mahkamah konstitusi menolak uji materi undang-undang sistem Pemilu.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 15 Jun 2023, 15:19 WIB

Diterbitkan 15 Jun 2023, 15:19 WIB

Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsy memberikan bocoran terkait acara Musyawarah Nasional V PKS mendatang.

Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsyi mengapresiasi putusan mahkamah konstitusi menolak uji materi undang-undang sistem Pemilu.

Aboe menyebut putusan MK terkait UU Pemilu menunjukkan bahwa sistem proporsional terbuka sesuai dengan konstitusi.

"Putusan MK yang menolak permohonan para pemohon menunjukkan bahwa sistem proporsional terbuka telah sesuai dengan konstitusi. Hal ini tentunya memperkuat tafsir atas ketentuan pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat," kata Aboe dalam keterangannya, Kamis (15/6/2023).

Aboe juga menyebut putusan Mahkamah Konstitusi akan menjadikan hubungan antara calon anggota legislatif dengan konstituen menjadi lebih kuat. Ia mengklaim, rakyat pasti menyambut gembira putusan tersebut.

"Putusan ini akan disambut gembira oleh rakyat. Karena mereka dapat memilih para Caleg secara terbuka sesuai dengan aspirasinya. Sehingga ini akan bisa memperkuat bounding antara Caleg dengan para konstituen. Hubungan antar caleg dan pemilih ini sangat penting karena terkait proses penjaringan aspirasi yang akan dilakukan ketika para caleg nanti terpilih," ucap Aboe.

Aboe menuturkan dengan sistem proporsional terbuka kontestasi akan berlangsung secara fair para caleg akan beradu gagasan dan menampilkan kelebihan yang dimiliki di daerah pemilihannya.

"Sistem proporsional terbuka akan bisa membuat kontestasi dapat dilakukan secara fair. Sehingga mereka bisa mengeksplorasi kelebihan-kelebihan persolan yang dimiliki. Dengan demikian, political branding tidak hanya dilakukan kepada partai, namun para caleg sendiri bisa melakukan personal branding secara mandiri," tutup Aboe.

Putusan MK soal Sistem Pemilu

Sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi pasal dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur tentang sistem pemilihan umum (pemilu) proporsional terbuka.

Dengan putusan perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 tersebut, maka pemilu tetap memakai sistem proporsional terbuka.

"Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ucap hakim ketua Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di gedung MK, Jakarta.

Lanjutkan Membaca ↓