Kata DPP Golkar soal Dewan Pakar Akan Evaluasi Hasil Munas: Tidak Punya Kewenangan

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Pakar Golkar melakukan evaluasi terhadap hasil Munas yang mendorong Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai calon presiden. DPP Partai Golkar menegaskan, Dewan Pakar tidak punya kewenangan untuk melakukan evaluasi keputusan pengurus pusat, termasuk soal pilpres.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menjelaskan, sampai hari ini pengurus pusat masih menjalankan hasil Munas Golkar tersebut. Tidak melenceng dari ketetapan yang ada.

"Ya kewenangan untuk mengevaluasi keputusan DPP sih enggak ada ya. Apalagi kan DPP selama ini kan menjalankan keputusan Munas, Rapimnas, dan Rakernas," tegas Doli ketika dihubungi, Minggu 9 Juli 2023.

Dewan Pakar hanya bisa memberikan saran dan masukan. Biasanya keputusan yang dikeluarkan Dewan Pakar berkaitan dengan pemerintahan.

Maka, kata Doli, tidak ada kewenangan Dewan Pakar untuk evaluasi hasil Munas. Forum yang setara berhak mengevaluasi keputusan Munas soal pilpres.

"Nah, yang berhak mengevalusi itu ya forum setingkat yang sama. Dewan atau Dewan Pakar itu tidak punya kewenangan untuk melakukan evaluasi kebijakan itu. Kalau memberikan saran dan masukan ya boleh-boleh saja," jelasnya.

Doli menyebut, Dewan Pakar sudah memberikan saran dan masukan dalam forum resmi bernama Rakernas. Keputusan dalam Rakernas terakhir sudah menimbang masukan Dewan Pakar.

Yaitu soal arah politik terkait Pilpres 2024 diserahkan sepenuhnya kepada Airlangga.

"Jadi kalau berkaitan dengan Pilpres kan sudah diberikan kemarin, kekuatan bahwa seluruh yang berkaitan soal keputusan akhir, tentang momentum, strategi, dan keputusan akhir terkait dengan pilpres kan diserahkan mandatnya kepada ketua umum," jelas Doli.

"Dan waktu itu juga secara eksplisit disampaikan ke Ketua Dewan Pakar Golkar dalam rapat kerja nasional itu. Terus apa yang mau dievaluasi?" pungkasnya.

Anggota Dewan Pakar Golkar Ridwan Hisjam mengatakan, terbuka peluang menggelar Munaslub atau Munas luar biasa untuk mengubah keputusan Munas terkait Airlangga sebagai calon presiden. Sebab sampai hari ini tidak ada kejelasan terkait sikap dan arah politik Golkar untuk Pilpres 2024.

"Apabila keputusan Munas itu bukan Airlangga jadi calon presiden, berarti harus munaslub kan, karena harus mengubah keputusannya," jelas Ridwan ketika dihubungi, Minggu (9/7).

Munaslub untuk mengubah keputusan Airlangga menjadi calon presiden terbuka. Maka terbuka juga Golkar mendukung nama lain menjadi calon presiden.

"Jadi munaslub dalam rangka mengubah keputusan bahwa Airlangga bukan calon presiden, bisa calon lain kan, apakah yang lainnya saya ndak sebut nama, nah itu bisa juga," jelas Ridwan.

Bahkan, bila Munaslub digelar terbuka peluang untuk pergantian ketua umum. Semua tergantung pemilik suara Golkar nanti di Munaslub.

"Tapi berpeluang juga karena Munaslub maka pergantian ketua umum bisa mengarah ke sana, tergantung pemilik suara, kita kan bukan pemilik suara," jelas Ridwan.

Reporter: Ahda Bayhaqi/Merdeka.com