Panglima Minta Prajurit Berdinas di Luar Matra Pakai Seragam TNI

Liputan6.com, Jakarta - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menegaskan, dirinya tidak menutup mata atas penindakan dugaan rasuah yang terjadi di Instansi Basarnas. Diketahui, penindakan yang dilkukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memicu polemik karena dinilai menyalahi prosedur penindakan hukum terhadap militer aktif. 

Sebagai evaluasi, Yudo meminta, prajurit TNI yang berdinas di luar struktur TNI untuk terus menjalin komunikasi dan pembinaan bahwa mereka masih TNI walau seragam sudah berubah warna sesuai instansi kedinasannya. Salah satunya dengan memerintahkan agar dalam seminggu harus ada pakai baju TNI untuk menjaga marwah dan kehormatan jiwa militer. 

“Tujuannya biar mereka sadar bahwa mereka masih TNI, masih punya naluri TNI, masih punya disiplin, masih punya hierarki, masih punya kehormatan militer. Semua TNI yang bertugas di manapun harus membawa nama baik TNI dan itu juga adalah tugas negara,” kata Yudo seperti dikutip dari siaran pers tertulis diterima, Senin (31/7/2023).

Panglima TNI juga meminta, Korps Militer bisa menjadikan peristiwa di Basarnas sebagai bahan pembelajaran dan tidak melihat sisi negatif dari pemberitaan di publik. 

“Mari kita bersama sehingga ke depan tidak terjadi lagi di tubuh TNI ataupun para prajurit TNI yang bertugas di luar struktur TNI,” tulis Yudo.

Yudo memastikan, TNI tetap solid untuk melaksanakan tugas pokok juga fungsinya. Dia pun berpesan, kepada jajaran yang akan bertugas di luar instansi TNI untuk tidak lepas dari induk dan tetap menanamkan identitas kemiliterannya.

"Kepada para pejabat yang nantinya bertugas di luar, kepada Pak Marsdya Kusworo yang nantinya di Basarnas, Pak Irwansyah yang nanti di Bakamla, tolong jangan lepas dari induknya. Harus tetap ditanamkan ke diri masing-masing bahwa aku ini TNI,” Yudo menutup.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara soal polemik penetapan tersangka Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfandi, yang merupakan prajurit militer oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut dia, polemik itu hanya masalah koordinasi antara KPK dengan TNI.

"Ya itu menurut saya masalah koordinasi ya, masalah koordinasi yang harus dilakukan," kata Jokowi usai meresmikan Sodetan Ciliwung Jakarta Timur, Senin (31/7/2023).

Dia mengatakan,  semua instansi memiliki kewenangan masing-masing. Jokowi menilai polemik itu selesai apabila dua instansi itu mengikuti kewenangan masing-masing.

"Semua instansi sesuai dengan kewenangan masing masing, menurut aturan, udah. Kalau itu dilakukan, rampung," tutur dia.