Sekda DKI: Pengelolan TIM, JIS, hingga Velodrome Saya Akui Salah Sejak Lahir

Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono, mengakui proses pengelolaan Jakarta International Stadium (JIS), Taman Ismail Marzuki (TIM), hingga Velodrome salah sejak awal proyek dibangun.

Hal ini diungkapkan Joko, usai DPRD DKI Jakarta mencatat bahwa pembangunan JIS, revitalisasi TIM tidak memberikan keuntungan kepada Pempro DKI. Justru, dalam prosesnya, malah membebani keuangan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai BUMD yang ditugaskan untuk mengelola.

"Terkait dengan masalah pengelolaan di TIM, JIS, Equestrian, dan Velodrome, memang saya mengakui bahwa ini salah sejak lahir," kata Joko dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 3 Agustus 2023 malam.

Joko menjelaskan, badan usaha milik daerah (BUMD) DKI harusnya hanya ditugaskan untuk membangun proyek infrastruktur dengan anggaran dari Pemprov DKI. Dia lantas mencontohkan penugasan PT Adhi Karya oleh pemerintah pusat dalam proyek LRT Jabodebek.

"Jadi semestinya penugasan seperti halnya Pemerintah Pusat menugaskan Adi Karya membuat LRT Jabodebek itu tidak sama dengan Pemerintah DKI Jakarta didalam memberikan penugasan," jelas Joko .

Sedangkan, kata Joko penugasan yang dilakukan Pemprov DKI kepada BUMD disertai dengan memberikan penyertaan modal daerah (PMD). Joko menilai, titik inilah yang menimbulkan kesalahan karena penyertaan PMD membebani BUMD terkait biaya pemeliharaan hingga terjadi penyusutan.

"Penugasan yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta itu memberikan PMD dan kemudian akhirnya aset dan sebagainya itu menjadi miliknya BUMD. Karena milik BUMD, sehingga ini membebani biaya pemeliharaan, kemudian biaya penyusutan," ujar Joko.

Akhirnya, lanjut Joko karena ditugaskan mengelola fasilitas dengan anggaran terbatas, aset seringkali tidak bisa dimanfaatkan secara optimal hingga timbul menjadi beban korporasi bagi PT Jakpro. Joko menyebut, hal ini membuat Jakpro dan BUMD terkait lainnya yang mengelola aset milik Pemprov DKI seringkali tidak untung alias rugi.

"Silahkan Jakpro membangun TIM, JIS itu menggunakan anggaran yang diciptakan oleh Jakpro sendiri, bukan dari PMD, sehingga pada saat ini sudah terbangun, pemerintah tinggal bayar saja," kata Joko.

"Tetapi kalau ini dari PMD, artinya ini menjadi asetnya Jakpro kan. sSetelah menjadi asetnya Jakpro, ini kan biaya pemeliharaan harus ditanggung oleh Jakpro, biaya penyusutan ini yang sangat besar harus ditanggung oleh Jakpro, sehingga ini akan menjadi beban yang sangat tinggi di Jakpro," sambung dia.