PBNU akan Sanksi Pengurus yang Bawa-bawa NU untuk Politik Praktis

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan akan memberikan sanksi kepada pengurus yang mengatasnamakan NU untuk kegiatan politik praktis.

Salah satunya memberikan dukungan ke salah satu calon presiden (capres) dengan menggunakan nama NU.

"Kalau ada pengurus NU kemudian menggunakan lembaga NU untuk kegiatan politik praktis, langsung kita tegur," kata Gus Yahya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (4/9/2023).

Gus Yahya mengatakan telah memberikan sanksi kepada pengurus karena membawa-bawa nama NU untuk kegiatan politik. Sanksi berupa teguran itu diberikan karena pengurus NU itu mengadakan deklarasi untuk capres di kantor NU.

"Ada dan sudah beberapa kali kita laksanakan. Saksinya bukan calon atas nama NU ya, tapi kemarin ada beberapa pengurus di tingkat kabupaten yang kita tegur karena misalnya mengadakan deklarasi calon presiden di kantor NU," jelasnya.

Gus Yahya menegaskan Nahdlatul Ulama tidak boleh dikait-kaitkan dengan kegiatan politik. Dia menyampaikan pengurus diperbolehkan memberikan dukungan politik, namun harus atas nama pribadi.

"Ini ndak boleh, kita tegur. Tapi misalnya dia pribadi ikut ke sana ke mari itu hak pribadinya," ujar Gus Yahya.

Dia juga menekankan bahwa calon presiden tidak bisa mengatasnamakan NU.

"Kalau ada capres mengatasnamakan NU tapi bukan pengurus NU, ya kami juga bisa mengatkan itu tidak benar. Tapi kan kami tak bisa beri sanksi apa-apa kalau bukan pengurus," pungkas Gus Yahya.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf meminta bakal calon presiden dan calon wakil presiden tak mengatasnamakan Nahdlatul Ulama dalam Pemilihan Presiden 2024.

"Jangan ada calon mengatasnamakan NU. Kalau ada calon mengatasnamakan (NU), kredibilitasnya atas nama perilakunya sendiri-sendiri, bukan atas nama NU," ujar Gus Yahya, sapaan akrabnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Ia menjelaskan, secara struktural NU maupun kiai-kiai NU juga tidak akan memberikan dukungan kepada calon tertentu.

"Kalau ada klaim, kiai-kiai NU merestui, itu sama sekali tidak betul. Selama ini tidak ada pembicaraan terkait calon presiden atau wakil presiden," kata Gus Yahya, dikutip Antara.

Kalaupun ada warga NU yang ingin mencalonkan diri, Gus Yahya mempersilakan untuk bisa berjuang lewat partai politik, bukan lewat NU.

"Orang tahu NU ini punya warga banyak sekali. Survei Alvara 52,9 persen populasi muslim Indonesia mengaku NU," jelas Gus Yahya.

Menurutnya, warga NU sangat cerdas sehingga tidak bisa lagi ditarik-tarik untuk memenuhi ambisi calon tertentu.

"Pola pikir NU ini dulu dianggap kayak kebo (kerbau). Ini menghina sekali, padahal warga NU ini sudah cerdas, mereka sudah bisa menilai orang. Kami tidak mau NU ini dicocok-cocok hidungnya dibawa ke sana ke mari," tambahnya.

Gus Yahya juga memastikan bahwa keputusan Muktamar NU, sebagai lembaga tidak akan ikut dukung mendukung dan juga tidak akan jadi kompetitor dalam politik.