Pj Wali Kota Bandung Minta OPD Akselerasi Penanganan Stunting Sesuai Arahan Presiden

Liputan6.com, Bandung Presiden Joko Widodo menargetkan angka stunting atau gangguan pertumbuhan anak di Indonesia turun ke angka 14 persen pada tahun 2024. Tak terkecuali di Provinsi di Jawa Barat.

Merujuk data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), Jabar berhasil menurunkan angka prevalensi stunting sebesar 10,9 persen, dari angka 31,1 persen di tahun 2018 ke angka 20,2 pada 2022, dengan rata-rata penurunan 2,72 persen per tahun.

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menuturkan untuk mewujudkan target stunting di angka 14 persen diperlukan upaya ganda mulai pemenuhan gizi pada ibu hamil hingga menyediakan infrastruktur yang mumpuni seperti akses air bersih dan sanitasi.

"Ada dua intervensi, yang satu betul-betul ditujukan pada anak, satu lagi ini yang harus dikerjakan bersama-sama seperti sanitasi dan air. Jadi tak hanya makanan atau sampai ibu hamil, tapi juga semuanya harus diperhatikan bersama-sama," ucap Bey belum lama ini.

Sebagai ibu kota Jawa Barat, Kota Bandung juga punya target yang sama terkait stunting. Penjabat Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono menyebut penanganan stunting jadi arahan khusus yang disampaikan Presiden Joko Widodo.

Bambang pun mengingatkan kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjalankan dan mengakselerasi arahan presiden terhadap kinerja pemerintah daerah.

Adapun tujuh arahan yang disampaikan Jokowi itu mulai dari pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, intervensi pemerintah dalam menstabilkan harga, perkuat iklim investasi, intensifkan bantuan sosial, dukung program strategis nasional seperti penanganan stunting, kemiskinan ekstrim, serta hilirisasi produksi, hingga mendukung stabilitas dan kondusifitas wilayah dalam menghadapi Pemilu 2024.

"Ketujuh arahan presiden tersebut harus menjadi atensi kita semua dalam menjalankan roda pemerintahan," tegasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan soal keakuratan data sangat penting terutama dalam penanganan berbagai program seperti pengendalian inflasi, penurunan stunting hingga penanganan permasalahan kemiskinan ekstrem.

"Tentu data ini sangat penting agar kita dapat tepat sasaran dalam upaya intervensi berbagai permasalahan yang ada," ujarnya.

(*)