Densus 88 Antiteror Polri Tangkap 59 Terduga Teroris, Diduga Berencana Ganggu Pemilu 2024

Liputan6.com, Jakarta - Tim Datasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap 59 terduga teroris yang berasal dari jaringan Jemaah Islamiyah (JI) hingga Jemaah Ansharut Daulah (JAD). Salah satu rencana dari sebagian dari terduga teroris yang ditangkap itu diduga berupaya mengganggu jalannya Pemilu 2024.

Kabag Banops Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar menyampaikan, penangkapan tersebut merupakan hasil rangkaian operasi tindak pidana terorisme selama Oktober 2023.

"Sejumlah 59 orang yang berasal dari kelompok Jemaah Islamiyah, Jemaah Ansharut Daulah, maupun dari Anshor Daulah yang tidak terstruktur," tutur Aswin di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (31/10/2023).

Aswin menyebut, upaya penegakan hukum itu dilakukan mulai tanggal 2 Oktober sampai dengan 23 Oktober 2023, disusul informasi pengembangan pada 27 Oktober dan 28 Oktober 2023 dengan jumlah penangkapan terhadap 27 terduga teroris.

"Ini kita bagi jadi dua kategori, untuk penjelasan saja bahwa 19 tersangka yang ditangkap pertama dari tanggal 2 sampai 23 itu mereka merupakan jaringan struktural dari Jemaah Islamiyah yang sampai dengan saat ini belum dilakukan penegakkan hukum. Ini mengingatkan lagi kepada kita bahwa jaringan struktural dari Jemaah Islamiyah masih ada dan terus eksis," jelas dia.

Adapun rincian wilayah penangkapan 19 terduga teroris itu yakni 1 orang di Sumatera Barat, 1 orang di Jawa Barat, 5 orang di Sumatera Selatan, 4 orang di Lampung, 1 di Kalimantan Barat, dan 7 di NTB.

"Ini 19 orang yang kategori pertama yang kita tangkap berkaitan dengan aktivitas mereka selaku anggota struktural Jamaah Islamiyah yang aktif menyebarkan propaganda terorisme dan materi-materi radikal, baik secara media sosial maupun pelatihan-pelatihan fisik yang dilakukan oleh mereka, baik yang Jamaah Islamiyah maupun Anshor Dauhlah," kata Aswin.

Kemudian, penangkapan kategori kedua adalah 40 terduga teroris dari jaringan JAD pimpinan AO yang menjadi pendukung Daulah Islamiyah atau ISIS. Keseluruhannya terdiri dari 23 orang ditangkap di Jawa Barat, 11 orang di DKI Jakarta, dan 6 di Sulawesi Tengah.

"Ini adalah kelompok pimpinannya AO, ada yang disebut dengan kegiatan yang terencana oleh kelompok ini untuk menggagalkan atau mengganggu jalannya pesta demokrasi pemilu," ungkapnya.

Aswin mengatakan, berdasarkan keterangan beberapa tersangka yang telah diperiksa, mereka menilai pemilu atau rangkaian demokrasi merupakan bagian dari kemaksiatan dan melanggar hukum agama.

"Sehingga ada keinginan untuk mengagalkan atau untuk menganggu jalannya proses pesta demokrasi tersebut. Mereka berencana melakukan serangan terhadap aparat-aparat keamanan yang menjadi fokus pengamanan dalam rangkaian kegiatan pemilu tersebut," Aswin menandaskan.

Polda Metro Jaya bersama Kodam Jayakarta turut mengerahkan 163.212 personel gabungan dalam Operasi Mantap Brata Jaya. Operasi ini merupakan operasi pengamanan rangkaian Pemilu 2024.

"Personel yang terlibat dalam operasi mantap Brata Jaya 2023-2024 sebanyak 163.212 personel," ujar Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto, Rabu (18/10/2023).

Ratusan ribu personel itu yang diterjunkan untuk mengamankan pemilu di Jakarta dan sekitarnya. Dia merinci, personel gabungan itu terdiri dari TNI sebanyak 10.980 personel, Korbrimob 1.000 personel, Satgasda 9.866 personel, Satgasres 10.342 personel, hingga Linmas 131.132 personel.

"Yang paling penting kita adalah kebersamaan, semua stakeholder yang harus ikut bertanggung jawab menjaga Jakarta aman. Saya yakin dengan modal soliditas, pemerintah, TNI-Polri dan seluruh masyarakat yang akan sadar akan pentingnya keamanan dan saya yakin ini akan bisa diwujudkan," tutur Karyoto.

Pada gelar pasukan hari ini, pasukan gabungan juga melakukan simulasi pengamanan saat kondisi ricuh. Di mana massa pendukung salah satu calon presiden yang sedang berkampanye, disusupi provokator.

Dengan sigap petugas pun menampilkan skema pencegahan dan pengamanan terhadap provokator yang langsung diamankan.

"Adanya latihan persiapan, ini hanyalah antisipasi Jaga jaga, bagaimana kita melakukan protap dengan benar dan baik. apapun yang kita hadapi adalah masyarakat kita," kata Karyoto.

"Pesta demokrasi mudah-mudahan tidak membantah tujuan dari pada pesta demokrasi itu sendiri. dan kita Sebagai aparat harus betul-betul siap menjalankan tindakan dari tahap preemtif, preventif sampai dengan represif dengan cara yang benar dan baik," tambah dia.

Polri telah memetakan sejumlah provinsi dan wilayah yang memiliki indeks kerawanan sangat tinggi dan rawan dalam Pemilu 2024.

Kabag Anev Robinops Sops Polri, Kombes Muhammad Firman menyebut, ada 12 wilayah hukum kepolisian daerah (polda) yang menjadi prioritas pertama atau dinilai sangat rawan selama pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024. 

Penentuan wilayah prioritas ini dilakukan Polri berdasarkan tingkat kerawanan gangguan pada Pemilu 2024. Firman merinci, 12 daerah itu meliputi Jawa Timur, Aceh, Sulawesi Tenggara, Maluku, Kalimantan Barat, Bali, Jawa Tengah, Jakarta, Sumatra Utara, Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Papua.

"Yang mana ada 12 polda merupakan prioritas pertama, prioritas 1 merupakan prioritas yaang sangat rawan," kata Firman dikutip dari situs humas.polri.go.id, Kamis (12/10/2023).

Selain 12 provinsi sangat rawan, ada 22 daerah lainnya masuk dalam prioritas kedua pengamanan Pemilu 2024. Firman berharap, Operasi Mantap Brata mampu menjaga pesta demokrasi berjalan dengan lancar.

Dia menambahkan, tujuan operasi ini untuk menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban pada setiap tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024.

"Untuk pelaksanaan Operasi Mantap Brata rencana akan digelar pada tanggal 17 oktober 2023, itu operasi sesuai rencana operasi akan digelar selama 222 hari," tambah Firman.