5 Isi Pidato Megawati Soekarnoputri Tanggapi Dinamika Politik Terkini, Termasuk soal Keputusan MKMK

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato menanggapi dinamika politik saat ini. Salah satunya Megawati Soekarnoputri menyoroti keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Megawati mengatakan, keputusan MKMK memberikan cahaya terang di tengah gelapnya demokrasi saat ini. Dia menyebut MKMK yang menjatuhkan sanksi kepada hakim MK yang memutus batas usia calon presiden dan wakil presiden ini menjadi bukti kokohnya kebenaran.

"Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memberikan cahaya terang di tengah kegelapan demokrasi. Keputusan MKMK menjadi bukti bahwa kekuatan moral, politik kebenaran, dan politik akal sehat tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi," ujar Megawati dalam pidatonya yang disiarkan di YouTube, Minggu 12 November 2023.

Lalu, dia pun mengaku prihatin dengan apa yang terjadi di dunia politik dan hukum konstitusi akhir-akhir.

"Kita semua tentunya sangat sangat prihatin, dan menyayangkan mengapa hal tersebut sampai terjadi. Berulang kali saya mengatakan bahwa konstitusi itu adalah pranata kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus diikuti dengan selurus-lurusnya," kata Megawati.

Megawati pun mengajak seluruh masyarakat untuk terlibat mengawal konstitusi. Dia berharap tak ada lagi rekayasa hukum ke depannya.

"Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan," kata dia.

Berikut sederet pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait dinamika politik terkini dihimpun Liputan6.com:

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyebut keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memberikan cahaya terang di tengah gelapnya demokrasi saat ini.

Dia menyebut MKMK yang menjatuhkan sanksi kepada hakim MK yang memutus batas usia calon presiden dan wakil presiden ini menjadi bukti kokohnya kebenaran.

"Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memberikan cahaya terang di tengah kegelapan demokrasi. Keputusan MKMK menjadi bukti bahwa kekuatan moral, politik kebenaran, dan politik akal sehat tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi," ujar Megawati dalam pidatonya yang disiarkan di YouTube, Minggu 12 November 2023.

Megawati mengaku prihatin dengan apa yang terjadi di dunia politik dan hukum konstitusi akhir-akhir.

"Kita semua tentunya sangat sangat prihatin, dan menyayangkan mengapa hal tersebut sampai terjadi. Berulang kali saya mengatakan bahwa konstitusi itu adalah pranata kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus diikuti dengan selurus-lurusnya," kata Megawati.

Megawati menyebut, konstitusi tidak hanya ditaati sebagai sebuah hukum dasar tertulis. Namun konstitusi juga mewakili kehendak dan cita-cita para pendiri bangsa.

"Namun konstitusi itu harus memiliki ruh. Ia mewakili kehendak, tekad, dan cita-cita tentang bagaimana bangunan tata pemerintahan negara disusun dan dikelola dengan sebaik-baiknya seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa," kata Megawati.

Megawati mengaku prihatin dengan apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK). Apalagi, hakim MK diberi sanksi atas putusan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (batas usia capres-cawapres) di bawah 40 dan pernah menjadi kepala daerah.

Megawati Soekarnoputri kemudian teringat momen di mana dirinya saat menjadi Presiden ke-5 RI membentuk dan mendirikan MK.

"Apa yang terjadi saat ini, mengingatkan saya, ketika sebagai Presiden Republik Indonesia saat itu, diperintahkan melalui perubahan ketiga UUD 1945 yang diatur dalam Pasal 7b, Pasal 24 ayat 2, dan Pasal 24c, tentang dibentuknya Mahkamah Konstitusi," ujar dia.

Megawati menyebut, dirinya saat itu sangat serius dalam membentuk dan mendirikan MK. Bahkan, dia mengaku memilih sendiri lokasi gedung MK yang akhirnya dekat dengan Istana Negara.

Menurut dia, MK didirikan bukan untuk kepentingan pribadi maupun golongan, melainkan demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

"Dengan perannya yang begitu penting, saya sangat serius menggarap pembentukannya. Saya sebagai presiden didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara, mencarikan sendiri gedungnya dan saya putuskan berada di dekat Istana, yaitu suatu tempat yang sangat strategis yang disebut sebagai Ring Satu. Sehingga Mahkamah Konstitusi tersebut harus bermanfaat, bukan bagi perorangan, tapi bagi rakyat, bangsa, dan negara," kata Megawati.

Dengan kejadian di MK akhir-akhir ini, Megawati mengaku berterima kasih dengan mantan Ketua MK Jimly Asshidiqie yang berperan sebagai Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam sidang etik putusan MK soal batas usia calon presiden dan wakil presiden.

Megawati menyebut Jimly konsisten mengawal konstitusi.

"Saya ingat waktu itu, Ketua MK yang pertama adalah Pak Jimly Asshidiqie, dan saya sangat berterima kasih atas segala konsistensinya selama ini," ucap dia.

Selain itu, Megawati menyebut, dasar pendirian MK salah satunya yakni untuk melawan pemerintahan yang otoriter.

"Dengan seluruh suasana kebatinan terkait pembentukan MK ini, apa yang menjadi kehendak rakyat melalui reformasi, adalah suatu perlawanan terhadap watak dan kultur pemerintahan yang pada waktu itu memang sangat otoriter," terang dia.

"Dalam kultur otoriter dan sangat sentralistik ini, lahirlah nepotisme, kolusi, dan korupsi," Megawati menambahkan.

Megawati menyebut, praktik kekuasaan yang otoriter seperti itu yang mendorong lahirnya reformasi. Dia menyebut dari zaman orde baru hingga menuju reformasi bukanlah sesuatu yang hal mudah. Banyak korban bertebaran di sana.

"Bukan sebuah proses yang mudah, bukan yang indah, karena pada waktu itu, sampai saat ini, kita masih seharusnya mengenang dengan perasaan hati yang begitu sedih atas pengorbanan rakyat dan mahasiswa melalui peristiwa Kudatuli, peristiwa Trisakti, peristiwa Semanggi, hingga berbagai peristiwa penculikan para aktivis, bagian dari rakyat, dan lain lain," kata Megawati.

"Mereka banyak saksi-saksi hidup, yang sampai saat ini berdiam diri. Semua menjadi wajah gelap demokrasi," Megawati menambahkan.

Megawati menyebut, perjuangan menuju reformasi ini dilakukan untuk meutup rapat-rapat kekuasaan yang otoriter. Dari perjuangan reformasi ini lahirnya sistem demokrasi yang kita jalani hingga saat ini.

"Praktik kekuasaan yang otoriter itulah yang telah kita koreksi. Maka melalui reformasi, janganlah lupa, lahirlah demokratisasi melalui pelaksaaan Pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung dan terbatas, serta undang-undang tentang pemerintahan yang bebas dari nepotisme, kolusi, dan korupsi," kata Megawati.

Megawati pun menyebut apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK) menyadarkan masyarakat soal terjadinya manipulasi hukum. Di mana, hakim MK diberikan sanksi oleh MKMK atas putusan soal batas usia capres dan cawapres.

"Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua, bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktik kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki, politik atas dasar nurani," ujar Megawati Soekarnoputri.

Megawati mengajak seluruh masyarakat untuk terlibat mengawal konstitusi. Dia berharap tak ada lagi rekayasa hukum ke depannya.

"Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan," kata dia.

Megawati Soekarnoputri pun meminta seluruh masyarakat ikut mengawal jalannya Pemilu 2024 mendatang. Megawati memberi sinyal akan adanya kecurangan dalam Pemilu 2024 mendatang.

"Jangan biarkan kecurangan Pemilu 2024 yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani," ujar Megawati.

"Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi," Megawati menambahkan.

Awalnya Megawati dalam pidatonya menyinggung soal keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi.

"Jangan lupa, kita adalah bangsa pejuang. Kita bangsa yang mampu mengatasi berbagai cobaan sejarah. Karena itulah dalam situasi seperti ini, mari kita kawal Pemilu 2024 dengan nurani dan sepenuh hati," kata Megawati.

Megawati kemudian mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta dalam menentukan calon pemimpin Republik Indonesia periode 2024-2029.

"Kita jadikan Pemilu 2024 sebagai momentum untuk mendapatkan pemimpin terbaik yang benar-benar mewakili seluruh kehendak rakyat Indonesia, mengayomi, agar Indonesia menjadi bangsa hebat, unggul, dan berdiri di atas kaki sendiri," kata Megawati.

Tak hanya itu, Megawati juga menyarankan kepada seluruh elemen bangsa untuk berani menyuarakan kebenaran. Menurut dia, sudah menjadi kewajiban bagi seluruh warga negara untuk bersuara agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.

"Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi itu! Jangan lupa, terus kawal demokrasi berdasarkan nurani! Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat, selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat," tandas Megawati.