Jokowi Serahkan 2,5 Juta Sertifikat Tanah Elektronik, Minta Warga Hati-Hati Saat Diagunkan

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi meluncurkan sertifikat tanah berbasis elektronik di Istana Negara, Jakarta. Jokowi secara simbolis juga menyerahkan 2.550.800 sertifikat tanah kepada masyarakat.

"Hari ini kita luncurkan lagi sertifikat tanah elektronik dan penyerahan kepada 2.550.800 sertifikat tanah di seluruh Indonesia. Kecepatan ini yang mau didorong dan saya pastikan bapak ibu sudah dapat sertifikatnya," kata Jokowi dalam penyerahan sertifikat tanah dan sertifikat tanah elektronik di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (4/12/2023).

Jokowi sempat kaget dengan bentuk sertifikat elektronik yang hanya satu lembar. Namun, sertifikat itu tetap bisa dijadikan agunan ke bank.

"Saya kaget yang diserahi satu lembar. Ini nanti juga bisa agunan," ucap dia.

"Pak Hadi (Menteri ATR/BPN sampaikan bisa (diagunkan), nanti banknya saya tanya. Mestinya sekarang semua serba digital, kalau perbankan sudah mendahului lah. Saya kira nggak ada masalah," sambung Jokowi.

Dia pun mengingatkan masyarakat berhati-hati ketika 'menyekolahkan" atau menggunakan sertifikat tanah untuk jaminan pinjaman kredit di bank. Dia berpesan agar dikalkulasi secara cermat untuk membayar angsurannya.

"Tolong kalau mau dipakai agunan ke bank dihitung, dikalkulasi betul bisa cicil ndak bulanannya, pokoknya, untung usaha berapa dihitung semuanya. Jangan sampai sertifikat diserahkan dipakai agunan bank 2 tahun sertifikat hilang. Ini hati hati," pungkas Jokowi.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membuat perencanaan sebuah proyek lebih komprehensif atau harus satu paket sekaligus. Jokowi meminta PUPR dalam membangun jalan harus sekaligus dengan trotoar dan drainase yang harus menjadi kesatuan paket.

"Memang kadang-kadang melihat anggarannya ini hanya bisa mengerjakan saja saja, tapi jadi nanti jalan rusak karena drainasenya belum ada, karena belum dianggarkan, jadi mestinya cara berfikir kita satu paket perencanaan," kata Jokowi dalam acara silaturahmi dengan pegiat infrastruktur di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (4/12/2023).

Dia mencontohkan pembangunan jalan yang tidak disertai drainase bisa membuat jalan itu cepat rusak akibat air yang menggenangi jalan.

Kemudian, pembangunan jalan yang tidak dilengkapi pembangunan trotoar membuat pedagang bisa bebas berjualan di pinggir jalan. Akhirnya, ada lagi penambahan pembangunan trotoar maupun ongkos sosial yang harus dibayar.

"Jalan drainase, trotoar, landscapenya semuanya disiapkan, karena kalau hanya jalan saja nanti yang terjadi rakyat pasti di pinggir jalan tak buat jualan dulu, wah sudah langsung," ujar dia.

"Kaki lima warung-warung di pinggir jalan mau buat trotoar, drainase harus ada ongkos sosialnya lagi, ke depan. Yang saya bilang harus satu paket seperti itu," sambung Jokowi.

Presiden Jokowi juga mengkritik pengerjaan proyek oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dia mengkritik terkait estetika hasil dari sebuah pengerjaan proyek seperti semen yang masih kelihatan.

"Di Labuan Bajo misalnya saya melihat ada jalan bagus ada trotoar bagus mulai tanam pohon bagus wah sudah beda ini PU seperti itu, tapi masih sedikit, semennya kelihatan kesan semen itu keras, dilunakan dengan landscape yang baik sedikit kritik," kata Jokowi dalam acara silaturahmi dengan pegiat infrastruktur di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (4/12/2023).

Di sisi lain, Jokowi mengapresiasi Kementerian PUPR dalam merealisasikan anggaran. Menurut dia, PUPR selalu paling awal merealisasikan anggaran dibanding kementerian lain.

"Januari pasti sudah mulai karena kontraknya sebelum itu yang saya lihat, dibanding kementerian lain selalu mendahului itu yang bagus, Januari mulai. itu yang saya tekankan kepada kementerian lain untuk niru PUPR," pungkas Jokowi.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com