Eks Wamenkumham Eddy Hiariej Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan, KPK: Kami Siap Hadapi

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej Kembali mengajukan gugatan praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gugatan tersebut telah teregister di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Pemberitaan (Kabag) KPK, Ali Fikri menyebut pihaknya akan tetap siap menghadapi gugatan yang diajukan kembali oleh Eddy.

"Tentu kami siap hadapi bila memang terdakwa dimaksud kembali ajukan praperadilan. KPK melalui Biro hukum akan jawab semua dalil permohonan dimaksud," kata Ali sata dikonfirmasi, Kamis (4/1/2024).

Ia menegaskan semua proses hukum yang telah dilakukan KPK telah sesuai dengan ketentuan hukum. Mulai dari penyelidikan hingga mengumumkan Eddy sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

"Setiap proses penyidikan perkara korupsi, kami pastikan KPK patuh pada ketentuan hukumnya termasuk ketika menetapkan seseorang sebagai tersangka pasti berdasarkan kecukupan alat bukti dan prosedur yang benar," tandas dia.

Sebelumnya, Eddy pernah mengajukan gugatan status 'tersangkanya' namun dipertengahan sidang berlangsung justru dicabut.

Kuasa Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, Iwan Priyatno, mengatakan, telah menyerahkan surat pencabutan gugatan itu kepada Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Estiono yang memimpin persidangan perkara tersebut.

Selain kepada hakim, pihaknya juga menyerahkan surat serupa kepada KPK selaku pihak termohon.

"Nanti setelah isoma (istirahat, solat, makan) pihak KPK akan menanggapi permohonan itu," katanya.

Pengacara tidak dapat menjelaskan lebih lanjut alasan pencabutan permohonan perkara praperadilan mantan Wamenkumham tersebut.

"Kami tidak bisa berbicara. Itu saja yang bisa kami sampaikan," katanya.

Sebagaimana diketahui, Eddy Hiariej, Yogie Rukmana dan Yosi Andika Mulyadi mengajukan gugatan ke PN Jakarta Selatan terkait penetapan status tersangka yang dinilai tidak sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Gugatan tersebut tertuang dengan nomor perkara 134/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL. Permohonan dimasukkan pada Kamis (4/12) di kepaniteraan pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam permohonannya itu juga terdapat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang mengumumkan penetapan pada 9 November 2023 di media massa.