Menakar Arah Politik Jokowi Usai Dipecat PDIP, Merapat ke Golkar atau Gerindra?

Ahok Ungkit Usulannya Soal Pembangunan IKN, tapi Tak Dijalankan Jokowi

Ahok mengaku memberikan sejumlah saran dan usulan terkait pembangunan IKN, tapi tidak dijalankan Jokowi. Salah satunya soal lokasi IKN yang diusulkan menggunakan lahan milik PT Pertamina di Kalteng atau Balikpapan, sehingga tidak terbentur dengan persoalan pembebasan lahan.

oleh Tim News diperbarui 09 Feb 2024, 07:16 WIB

Diterbitkan 09 Feb 2024, 07:16 WIB

Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama memberikan keterangan usai menemui Presiden Joko Widodo di Istana, Jakarta, Senin (9/12/2019). Pertemuan tersebut Presiden meminta agar memperbaiki defisit neraca perdagangan kita di sektor petrokimia dan migas. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Basuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan bahwa dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebab saat awal wacana IKN disiapkan, Ahok mengaku dipanggil Jokowi untuk membahas soal pembangunan megaproyek pemindahan ibu kota negara tersebut. Bahkan dia ditawari sebagai salah satu kandidat kepala otorita IKN.

"Saya salah satu calon kepala (otorita) IKN. Saat itu ya. Lalu saya ditanya. Ini (belum ada) UU nih. Saya bilang (ke Pak Jokowi), pak kalau mau investor masuk, langkah pertama harus ada UU IKN. Baru orang mau percaya. Langkah pertama," kata Ahok saat dialog di Jakarta Selatan, Kamis (8/2/2024).

Kemudian saran kedua, lanjut Ahok, agar IKN dibangun di Kalimantan Tengah (Kalteng). Hal itu sebagaimana cita-cita dari Presiden ke-1 Republik Indonesia, Sukarno yang sudah sejak lama dalam nawacitanya ingin memindahkan ibu kota.

"Terus kedua, kalau mau berdasarkan historis, sejarah, bicara Trisakti nih, bicara nawacita nih, harusnya IKN itu ada di Kalteng. Sesuai Bung Karno. Kenapa di Kalteng? Karena Kalteng tidak usah bebasin lahan," ujarnya.

Ahok menilai, apabila pembangunan IKN dilakukan di Kalteng, PT Pertamina telah memiliki banyak lahan di sana sehingga tidak perlu repot melakukan pembebasan lahan. Termasuk, soal transportasi yang lebih fleksibel menjangkau seluruh Pulau Kalimantan.

"Semua pegawai kita (Pertamina), semua kantor kita akan kita pindahkan ke Kalteng. Jadi ini kayak denger, Amerika. Ini pesawat itu base-nya di tengah. Jadi ke mana-mana hanya dua jam, dua jam, dua jam. Mungkin empat kali landing. Kita punya avtur sendiri," ucap Basuki Tjahaja Purnama.

Ahok Tidak Tahu Kenapa Usulannya Tidak Dipakai Jokowi

Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok memberikan penjelasan terkait pernyataannya yang menyebut ‘Jokowi dan Gibran tidak bisa kerja’. (Liputan6.com/ Ola Keda)

Sedangkan jika opsinya di Kalimantan Timur, Ahok lebih menyarankan agar pemindahan ibu kota seharusnya ditempatkan di Balikpapan. Karena aset PT Pertamina yang banyak di sana bisa digunakam pemerintah.

"Jadi usul saya nih. Kemudian tiba-tiba keluar semua putusin (IKN) di Kaltim. Soal Kaltim ini saya juga ada ngomong juga, ngomong begini, kenapa kalau mau ngotot di Kaltim, ya gampang pak," kata dia.

"Gampang. Ibu kota ini misal di Kaltim, pakai aja Balikpapan dan sekitarnya. Kenapa? Karena itu aset Pertamina itu ribuan hektare. Puluhan ribu lahannya berantakan semua. Itu saja," sambungnya.

Namun demikian, Ahok tidak mengerti ternyata usulannya kepada Jokowi tidak ada yang direalisasikan. Sebab, pembangunan IKN ternyata dijalankan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

"Saya tidak tahu apa yang terjadi. Ini jangan salah paham lagi ya. Nanti dibilang Ahok enggak sepakat IKN. Saya setuju IKN lho. Cuma sekarang kok mandeg, apa yang bikin mandeg, bebasin lahan bisa dua juta, satu juta setengah ya jelas saja mandeglah," tuturnya.

Ahok Tegaskan Beda dengan Anies yang Menolak IKN

20170420-Ahok dan Anies Berjumpa di Balai Kota-Fanani

Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok dan Cagub DKI, Anies Baswedan melakukan jumpa pers di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (20/4). Pertemuan perdana mereka pasca pencoblosan kemarin hanya berlangsung sekitar 20 menit. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Padahal, Ahok mengatakan apabila sarannya dilakukan sangat mudah untuk mendapatkan hak atas penggunaan lahan. Karena tidak mengikuti sarannya, alhasil banyak problem, seperti investor yang tidak masuk ke proyek IKN.

"Tapi saya enggak tahu apa yang terjadi. Mungkin banyak oknum pejabat punya lahan. Memang punya perusahaan besar kebun diambil enggak bayar. Tapi yang lain enggak diapa-apain kok. Yang punya orang Jakarta masa diganti dua juta per meter," tuturnya

"Investor ya enggak mau masuk dong. Kalau saya bilang, kan harus masuk tuh properti. Kalau saya punya lahan sebesar satu meja ini, enggak laku, saya akan bilang lu tolong pengusaha bangun gedung ini ya, gratis tanahnya, gratis lu bangun," tambahnya.

Sementara saat ini, kata Ahok, pemerintah tidak bisa menjalankan rencananya untuk membiarkan para investor membangun properti di IKN. Sebab, mereka tidak ingin dibebankan biaya untuk pembebasan lahan yang bukan milik pemerintah.

"Kenapa? Begitu lu bangun dua ini, ya kemudian bukan punya dia bos. Kalau tiba-tiba ada ini gedung, ini tiba-tiba jadi mahal enggak tuh punya gua? Mahal punya saya. Tapi sekarang enggak bisa kasih gratis. Sekarang sudah semua punya orang," tuturnya.

"Kalau gitu kenapa enggak dipakai saja yang Balikpapan (Punya Pertamina)?. Ini agak beda sedikit dengan Pak Anies yang menolak IKN. Kalau bagi saya IKN oke, tapi enggak usah ganti lahan. Bisa pakai di Kalteng atau di balikpapan punya Pertamina. Dan sekali lagi mohon maaf ya, mohon maaf pak presiden," katanya menambahkan.

Reporter: Bachtiarudin Alam

Merdeka.com