Di Hadapan Kader Demokrat, AHY Cerita Awal Mula Ditawari Jadi Menteri oleh Jokowi

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menceritakan awal mula diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk gabung ke dalam kabinet Indonesia Maju.

Mulanya, pada tanggal 19 Februari 2023, atau tepat sepekan setelah pencoblosan pemilu 2024, AHY mengaku mendapatkan panggilan telepon dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

"Pak Pratik menelepon saya, (menanyakan) apakah ada di Jakarta," kata AHY saat berpidato di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (8/3/2024).

AHY mengungkapkan saat itu Pratikno memintanya untuk datang ke Istana Kepresidenan menemui Presiden Jokowi.

Namun tidak disangka, AHY menyebut kalau saat itu Presiden Jokowi meminta dirinya untuk mengemban amanah menjadi Menteri ATR/BPN.

Saat itu, AHY langsung menyatakan siap menerima permintaan Presiden Jokowi dan bersedia jika Partai Demokrat kembali bergabung dalam pemerintahan.

"Saya tentu menjawab kami siap terima kasih atas kepercayaannya karena dengan demikian Demokrat bisa kembali berperan kepada pemerintah," ucap AHY.

AHY juga lantas menyinggung kalau keputusannya tersebut membuat kejutan bagi para kader Partai Demokrat. Sebab, dirinya ditunjuk sebagai Menteri ATR/BPN di tengah seluruh kadernya melakukan penghitungan suara pasca-pencoblosan pemilu 2024.

Tak hanya itu, AHY juga mengaku terkejut, sebab tidak pernah menyangka ada dinamika politik di tingkat pusat di masa pemilu hingga 20 Maret 2024. "Pasti ini sesuatu yang mengejutkan, pastinya bagi para kader Demokrat," ujar AHY.

AHY dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri ATR/BPN pada tanggal 21 Februari 2024 menggantikan Hadi Tjahjanto yang ditunjuk menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menanggapi penunjukan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN).

AHY menggantikan Hadi Tjahjanto yang juga diangkat Jokowi menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Menurut Hasto, masuknya AHY di kabinet Jokowi pada masa pemilu 2024 patut dipertanyakan. Hasto menduga langkah Jokowi ini sebagai bagian dari konsolidasi kekuasaan.

"Aneh, pemilu belum selesai terus-menerus dilakukan konsolidasi kekuasaan. Sepertinya ada rasa waswas, sehingga politik harus dikonsolidasikan dengan cara-cara seperti itu," kata Hasto usai menghadiri acara diskusi dengan tema "Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi atau Koalisi" yang digelar di Fakultas Ilmu Sosial Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI), Depok, Kamis (7/3/2024).

Hasto mengutip kembali pernyataan sejumlah akademisi yang menyebut ada upaya pihak-pihak tertentu untuk membungkam suara-suara kritis di parlemen.

"Suara para akademisi tadi itu membunuh berbagai suara-suara kritis karena bangunan kekuasaan dibangun dengan merger power yang ada di parlemen, kemudian menghilangkan suara-suara kritis," ujar Sekjen PDIP.

Padahal, kata Hasto, suara kritis sangatlah berharga bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di alam demokrasi. Seharusnya, suara kritis itu dihadapi dan diselesaikan dengan cara yang sesuai.

"Ini seharusnya tidak boleh terjadi kalau kita mendengarkan kritik. Nah, itulah pentingnya tentang kedaulatan bangsa," ucap Hasto.

Partai Demokrat memastikan saat ini pihaknya berada di barisan pemerintahan Presiden Jokowi. Hal ini setelah Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"Kami sekarang berada di pemerintahan Pak Jokowi," kata Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Malarangeng di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Andi menegaskan, jika pihaknya akan konsisten pada saat partainya berada di luar pemerintahan atau menjadi partai yang oposisi.

"Kami konsisten. Kalau kami di luar pemerintahan, ya kami oposisi. Kalau kami dalam pemerintahan, ya kami konsisten menjadi bagian dalam pemerintahan," tegas Andi.

"Bagi kami memang selama ini kami berada di luar pemerintahan, kami konsisten sampai pemilihan umum kami berada di luar pemerintahan, cuma sekarang kami berada di dalam pemerintahan kami juga akan konsisten," pungkasnya.

Reporter: Alma Fikhasari

Sumber: Merdeka.com