Wacana Jokowi dan Gibran Maju Jadi Ketua Umum, DPP Golkar: Kami Punya Aturan Main

Liputan6.com, Jakarta Selain Presiden Joko Widodo (Jokowi), nama Gibran Rakabuming Raka belakangan mencuat menjadi salah satu calon ketua umum Partai Golkar.

Wakil Ketua DPP Partai Golkar Adies Kadir menyatakan, pemilihan ketua umum bergantung dengan hasil musyawarah nasional (munas) akhir tahun mendatang. Ia mengingatkan, wewenang penyelenggaraan munas berada di ketua umum saat ini, Airlangga Hartarto.

"Terkait dengan munas, itu kan wewenang DPP Partai Golkar, yang dikomandani oleh Pak Airlangga Hartarto. Tentunya Pak Airlangga dan kawan-kawan DPP Partai Golkar punya ancar-ancar kapan itu akan dilaksanakan," kata Adies kepada wartawan, Senin (18/3/2024).

Ketua Umum Ormas Pendiri Partai Golkar Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) itu menegaskan, pihaknya mendukung Airlangga terkait kapan waktu pelaksanaan munas atau pemilihan ketua umum.

"Kami selalu siap saja mendukung kapan pun diputuskan oleh Pak Airlangga Hartarto, munas itu kapan, kami selalu siap mendukung kepemimpinan beliau," kata Adies.

Terkait nama Gibran Rakabuming Raka, Adies mengingatkan ada syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi ketua umum yakni pernah menjadi pengurus selama lima tahun.

"Terkait dengan kemungkinan-kemungkinan Gibran atau siapa dan lain-lain, di Golkar kami punya aturan main, kami punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan sampai saat ini, AD/ART itu, kalau tidak salah menyampaikan bahwa seseorang yang ingin mencalonkan diri menjadi ketua umum itu minimal harus lima tahun di dalam kepemimpinan Partai Golkar," jelas Adies.

Selama tidak ada perubahan AD/ART atau perubahan di musyawarah nasional luar biasa (munaslub), kata Adies, maka syarat tersebut harus dipenuhi putra sulung Jokowi itu.

"Jadi selama ini sebelum ada perubahan AD/ART, kami sebagai underbow Partai Golkar, tentunya masih berpatokan kepada AD/ART. Kita tidak berani berandai-andai apakah ini akan diubah atau tidak. Kita akan mengikuti saja, tetapi sampai saat ini kita harus ikut kepada aturan. Itu aturan baku dari Partai Golkar. Itu buku sakralnya Partai Golkar," kata dia.

"Jadi tegas itu pengurus Partai Golkar. Jadi, mau dia DPP, mau dia di provinsi, mau dia di mana, selama dia pernah jadi pengurus. Yang masalah kan kalau belum pernah jadi pengurus," tegasnya.

Adies Kadir menyatakan wacana Munaslub Partai Golkar untuk mengubah AD/ART partai mustahil digelar tahun ini. Ia menyebut Munas Partai Golkar akan berlangsung Desember 2024.

"Bicara Munaslub ya, saat ini itu suatu yang tidak mungkin. Pertama munas sendiri sudah dekat tinggal hitungan bulan," kata Adies kepada wartawan di Jakarta, Minggu (17/3/2024).

Selain itu, Adies mengingatkan bahwa Ketua Umum Airlangga Hartarto sudah berhasil membawa banyak kemenangan bagi Partai Golkar pada pemilu 2024, sehingga tidak ada hal mendesak untuk menggelar munaslub.

"Keberhasilan Ketum Pak Airlangga sudah nampak, sudah terbukti, sudah dirasakan semua kader baik di tingkat pusat sampai dengan daerah kabupaten/kota. Kalau kita hitung hattrick, beliau sudah tiga kali. Pertama pilkada kemarin memenangkan pilkada seluruh Indonesia 60 persen. Kedua, menang pilpres. Ketiga, berhasil mengangkat suara Partai Golkar dari 85 ke 102," tegas Adies.

Sebelumnya, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) menegaskan dukungan kepada Airlangga Hartarto untuk kembali menjabat sebagai ketua umum partai berlambang pohon beringin.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum DPP MKGR, Adies Kadir, usai pertemuan bersama Dewan Pakar hingga Dewan Penasihat MKGR di Kawasan SCBD, Jakarta Pusat, pada Minggu (17/3/2024).

"Keinginan dewan pakar melanjutkan kembali kepemimpinan dari Pak Airlangga," kata Adies kepada wartawan.

Menurut Adies, MKGR mendukung Airlangga lantaran dianggap sukses di pemilu 2024. Airlangga dinilai sukses menaikkan perolehan suara Golkar secara siginifikan.

"Seluruh ketua dan anggota Dewan Pakar MKGR mengapresiasi kinerja Ketum Golkar Pak Airlangga Hartarto yang telah berhasil menaikkan perolehan suara Partai Golkar secara nasional dan kursi di DPR RI secara signifikan," ujar Adies.

Pengamat politik, Usep Ahyar, memandang sulit Gibran untuk bisa jadi ketua umum Partai Golkar, kecuali yang dipilih adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya orang yang memang punya pengalaman dan punya karakter kuat yang harus memimpin Golkar.

"Sementara Gibran belum teruji untuk itu. Kecuali kalau bapaknya mungkin saya malah mengusulkan Jokowi," ujar Usep, Jumat (15/3/2024).

Usep menambahkan, jangan menyamakan Partai Golkar dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang sekarang dipimpin oleh Kaesang Pangarep, yang merupakan adik Gibran. Ia mengatakan mekanisme organisasi Golkar sudah mapan dan matang, tidak begitu saja bisa direbut.

Pengalaman Gibran, menurut Usep, masih belum teruji untuk mengelola berbagai faksi dan kepentingan yang ada di tubuh partai serta munculnya berbagai dinamika. Gibran Rakabuming Raka dianggap masih belum mampu meredam atau mengurai masalah-masalah itu.

"Partai Golkar itu organisasi besar, partai besar, mekanismenya juga sudah mapan, dewasa juga. Jadi, memang diperlukan sosok pemimpin yang memang pandai juga mengelola konflik. Jadi, di sana itu di Golkar kan teruji, tapi memang mekanisme kepartaiannya juga jalan dan selalu selesai," paparnya.

Usep menyatakan nama-nama politikus Golkar yang namannya mencuat untuk maju sebagai ketua umum Partai Golkar seperti Airlangga Hartarto, Bambang Soesatyo, Agus Gumiwang Kartasasmita dan Bahlil Lahadalia dianggap sebagai kader yang cukup layak menjadi ketua umum daripada Gibran.

Sebab, menurutnya, kalaupun Gibran maju menjadi ketua umum Golkar, minimal harus menunggu satu generasi lagi.

"Kalau saya lihat di Golkar itu juga belum bisa melepaskan dari tokoh-tokoh level kayak Airlangga, Bamsoet, Agus Gumiwang dan Bahlil. Jadi tokoh-tokoh ini juga tokoh muda juga. Menurut saya Gibran masih satu generasi lagi saya kira untuk mengajukan diri di politik Golkar," katanya.