Liputan6.com, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membeberkan tantangan yang ia hadapi saat memimpin Jakarta. Heru Budi menyebut, menjabat Pj Gubernur DKI Jakarta kerap menjadi sorotan, baik karena masalah inflasi maupun banjir.
Hal ini disampaikan Heru Budi saat memberikan sambutan dalam acara Deklarasi Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kota Lengkap dan Implementasi Layanan Sertifikat Tanah Aset Pemerintah DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa (2/4/2024).
Baca Juga
Acara ini dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Advertisement
"Kalau di DKI itu bebannya berat pak. Inflasi sedikit Pj Gubernurnya disorot, menyumbang 27 persen inflasi," kata Heru.
Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) ini juga menyinggung soal banjir yang seringkali melanda ibu kota. Bahkan, kata Heru, banjir Jakarta kerap viral dan menjadi perbincangan warganet di media sosial.
Meski begitu, Heru menilai sorotan warga soal beragam persoalan di Jakarta itu sebagai bentuk kepedulian kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
"Banjir semata kaki, ribut. Padahal cepat surut. Itu beban-beban yang saya senang saja, berarti yang memviralkan itu adalah yang sayang dengan Pemda DKI," kata dia.
Cerita Soal Cabut KJP Pelajar Terlibat Tawuran
Lebih lanjut, Heru juga berbagi cerita ihwal aksi tawuran yang melibatkan pelajar di Kemayoran, Jakarta Pusat. Kejadian itu, kata Heru, tak dapat ditolerir hingga Kartu Jakarta Pintar (KJP) maupun Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) peserta didik yang terlibat harus dicabut.
"Saya tidak toleransi terhadap masyarakat yang seperti itu. Kemarin ada di Kemayoran itu, tawuran. Saya minta kepada Dinas Pendidikan dan trantib (Satpol PP) untuk dicabut KJP-nya. Kalau dia mahasiswa dicabut KJMU," ucap Heru.
Terakhir, Heru berharap agar tak ada warga Jakarta yang saling mengganggu ketentraman satu sama lain, terlebih selama bulan Ramadhan.
"Tidak ada masyarakat di Jakarta mengganggu masyarakat yang menjalankan ibadah puasa dan menjalankan aktivitas ekonomi. Kami bersama Polda dan Kodam akan melakukan tindakan tegas terhadap itu," ucap Heru Budi Hartono.
Advertisement