Hari Buruh, PKS: Pemerintah Jangan Hanya Berdiri di Sisi Pengusaha

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani mengatakan pemerintah harus memberi ruang dan kesempatan luas bagi para pekerja untuk menyampaikan aspirasinya pada momentum May Day yang jatuh setiap 1 Mei.

Menurut Netty, penetapan 1 Mei sebagai hari libur merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap kaum pekerja yang telah berkontribusi dalam pembangunan di berbagai sektor.

"Biarkan para pekerja menjadikan May Day sebagai panggung demokrasi untuk menyampaikan tuntutannya. Aparat terkait tinggal melakukan pengawalan agar kegiatan tersebut berjalan lancar dan aman,” kata netty dalam keterangnnya, Rabu (1/5/2024).

Apalagi, lanjut Netty, saat ini kondisi mayoritas kaum pekerja masih memprihatinkan.

"Mayoritas pekerja di Indonesia masih jauh dari sejahtera. Upah yang diterima  tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang makin besar. Belum lagi terkait jaminan keamanan dan keselamatan kerja yang belum ideal dengan risiko pekerjaan yang kadang taruhannya nyawa," tambah Netty.

Netty mendesak pemerintah agar mendengarkan masukan dan tuntutan dari para pekerja yang selalu disuarakan setiap tahunnya.

"Dengarkan tuntutan buruh dengan sepenuh hati. Pemerintah harus dapat  bertindak sebagai pengayom dan pembina yang berempati dan berpihak pada pekerja dalam hubungan industrialis,” kata dia.

Netty meminta Pemerintah tidak hanya berpohak pada pengusaha, melainkan memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak.

“Jangan sampai pekerja merasa bahwa pemerintah hanya berdiri di sisi pengusaha dan abai terhadap para pekerja. Keadilan dan kesetaraan harus juga dirasakan oleh kaum pekerja," pungkas Netty.

Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya perlindungan bagi semua jenis buruh. Hal itu disampaikan Puan pada momen May Day 2024, ia mendorong terciptanya keadilan untuk semua buruh di Indonesia.

“Perlindungan dan keadilan bagi buruh harus menjadi perhatian kita bersama. Karena buruh atau pekerja memiliki peran besar untuk negara. Bukan hanya sebagai penggerak ekonomi, buruh juga merupakan pelaku utama pembangunan,” kata Puan dalam keterangannya, Rabu (1/5/2024).

Puan menilai, perlindungan terhadap buruh sangat penting di tengah banyaknya tantangan global saat ini. Salah satu yang menjadi perhatian Puan adalah mengenai tingkat pengangguran global yang kian mengkhawatirkan.

“Untuk menyelesaikan pengangguran di Indonesia yang masih cukup tinggi perlu kerja bersama seluruh stakeholder terkait, terutama Pemerintah. Jika tidak ada perbaikan, jumlah pengangguran yang terus meningkat dapat menjadi masalah pembangunan yang serius,” tuturnya.

Terkait perlindungan untuk buruh, Puan menilai hal tersebut dapat mengurangi kesenjangan sosial yang terus meningkat. Menurutnya, perlindungan bagi buruh tidak cukup hanya dengan jaminan kesehatan dan upah dari pemberi kerja.

“Pemerintah harus bisa memastikan pemberi kerja disiplin menyiapkan perlindungan jaminan masa tua untuk buruh atau pekerja,” sebutnya.

Puan juga mendorong pemberi kerja untuk memberikan kesejahteraan tambahan kepada buruh, misalnya dengan bonus untuk pekerja yang berprestasi.

“Awareness pemberian bonus bagi pekerja harus semakin ditingkatkan. Tak hanya sekadar pemberian THR yang memang sebuah kewajiban dari pemberi kerja, tapi juga harus ada bentuk-bentuk penghargaan lainnya,” ucap Puan.

Puan mengakui, di berbagai perusahaan yang sehat pemberian bonus dan penghargaan bagi pekerja berprestasi sudah banyak dilakukan.

“Tapi tidak sedikit pula perusahaan yang kurang memiliki kesadaran terhadap hal tersebut. Pemberian penghargaan yang adil tentunya akan menciptakan buruh atau pekerja yang semakin kompeten. Kesejahteraan pekerja berpengaruh terhadap performa perusahaan,” paparnya.

Lebih lanjut, Puan menyoroti pentingnya perlindungan terhadap buruh maupun pekerja perempuan di tempat kerja. Hal ini lantaran masih kerap terjadinya kesenjangan gender di lingkungan kerja, termasuk maraknya kekerasan seksual.

“Perlindungan terhadap hak-hak perempuan harus diatur secara rigid dalam perjanjian kerja dan peraturan perusahaan. Penting juga adanya kesetaraan dalam upah kerja, dan peluang peningkatan karir yang sama bagi pekerja perempuan,” ujar Puan.

Puan menegaskan, DPR terus berupaya mendukung perlindungan bagi pekerja perempuan. Misalnya lewat Rancangan Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) yang turut memperhatikan aspek jaminan bagi pekerja perempuan setelah menjadi ibu.

“Dengan RUU KIA yang sedang kami perjuangkan, pekerja perempuan yang hamil dan masih menyusui juga harus mendapat perlindungan dari perusahaan. Seperti penyediaan ruang bagi ibu hamil dan ruang laktasi,” terang perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Puan juga mengingatkan pentingnya pemberi kerja memperhatikan ketentuan cuti haid sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan. 

“Pemberian cuti haid bagi pekerja perempuan kerap kali terabaikan, padahal hal ini menjadi salah satu perlindungan yang harus diberikan perusahaan untuk pekerja perempuannya,” tegas Puan.

Di sisi lain, Puan menyoroti pentingnya keadilan bagi seluruh jenis buruh. Menurutnya, perlindungan dari pemberi kerja dan Pemerintah juga harus diberikan bagi buruh maupun pekerja lepas atau buruh musiman.

“Pemberi kerja berkewajiban memberikan perlindungan terhadap buruh atau pekerja harian lepas, berdasarkan ketentuan yang berlalu sesuai dengan kategori pekerjaan,” kata Puan.