Airlangga Hartarto Sebut 3 Negara Ini Siap Bantu Dana Percepat Keanggotaan Indonesia di OECD

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan Indonesia secara resmi telah menerima peta jalan (roadmap) untuk menjadi keanggotaan OECD.

Adapun ini diterima dari Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann di markas besar OECD di Chateau de la Muette, Paris, Prancis.

"Indonesia mendapatkan secara resmi roadmap untuk menjadi anggota OECD, di dalam statement Pak Sekjen (OECD) Mathias Cormann mengapresiasi Indonesia berproses secara cepat," kata Airlangga dalam keterangannya, Kamis (2/5/2024).

Dia mengungkapkan, berbagai negara mendukung penuh keanggotaan Indonesia dalam OECD.

Misalnya, Pemerintah Jepang, melalui Perdana Menteri Nishida ikut mempromosikan Indonesia untuk segera menjadi anggota OECD. Perwakilan Pemerintah Belanda yang hadir dalam pertemuan tingkat menteri OECD juga mendukung keanggotaan Indonesia.

"Bahkan Belanda, Australia, Jepang, itu menyediakan dana agar proses Indonesia menjadi anggota OECD bisa lebih cepat," ujar Airlangga.

Ketua Umum DPP Partai Golkar ini menambahkan, Indonesia mencatatkan sejarah bagus dalam keanggotaan OECD. Sebab, Indonesia menjadi negara pertama di ASEAN yang berhasil menjadi anggota OECD.

"Dan (Indonesia) menjadi negara Asia ketiga sesudah Jepang dan Korea (Selatan)," tegas Airlangga.

Menko Perekonomian menuturkan, Indonesia hanya butuh tidak lebih dari delapan bulan untuk mendapatkan keputusan Dewan OECD dalam keanggotaan Indonesia.

Sebab, Indonesia menyampaikan intensi keanggotaan OECD pada Juli 2023, dan pada Februari 2024, keluar keputusan Dewan OECD yang menyepakati untuk memulai proses aksesi Indonesia. Bahkan, seluruh anggota OECD yang berjumlah 38 negara secara bulat menerima Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan Menteri Perdagangan Selandia Baru Todd McClay. Dalam pertemuan tersebut, pihak Selandia Baru menyampaikan dukungannya atas aksesi Indonesia ke OECD.

Menteri Perdagangan Selandia Baru juga menganggap masuknya Indonesia ke OECD akan membawa nilai tambah bagi Indonesia dan tentunya OECD itu sendiri.

Menko Airlangga, mengatakan dihadapan Mendag Selandia Baru bahwa Indonesia berkomitmen untuk mengintegrasikan kebijakan transformasi kedalam Peta Jalan (Roadmap) Aksesi OECD.

"Indonesia juga meminta dukungan konkret dari Selandia Baru untuk mempercepat proses aksesi," kata Menko Airlangga dalam pertemuan bilateral yang berlangsung di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri OECD, di Paris, Prancis (2/5/2024).

Menteri Perdagangan McClay juga mengapresiasi hubungan dagang dan ekonomi yang sangat baik. Ia juga sampaikan ucapan selamat atas keberhasilan Indonesia sebagai Chair ASEAN tahun lalu seraya menekankan arti penting RCEP bagi Selandia Baru.

Terkait isu bilateral, kedua pihak berharap bahwa masing-masing Pemerintah bisa terus tingkatkan upaya memperdalam perdagangan, khususnya untuk produk holtikultura seperti buah. Diakui bahwa impor produk buah yang sudah bersertifikasi dari Indonesia berkontribusi dalam diversifikasi produk bagi masyarakat Selandia Baru.

Di sisi lain, kedua pihak sepakat bahwa hambatan terhadap akses pasar produk hortikultura harus diatasi secara konkret. Dalam hal ini, Indonesia sampaikan perkembangan terkait aspek karantina dalam aturan impor yang baru.

Lebih lanjut, Menko Airlangga juga sampaikan potensi peningkatan permintaan di Indonesia mengingat Pemerintah mendatang akan menggalakkan program susu gratis.

Pertemuan tersebut juga membahas perkembangan Memorandum of Understanding (MoU) Halal. Indonesia dan Selandia Baru telah menandatangani MoU antara BPJPH dan MPA Selandia Baru, serta perjanjian Pengakuan Timbal Balik (MRA) dengan tiga Badan Sertifikasi Halal Terakui (LHLN) Selandia Baru pada November 2023. MoU ini merupakan langkah maju yang signifikan dalam memfasilitasi produk halal Selandia Baru masuk ke pasar Indonesia.

Kedua menteri juga sepakat untuk intensifkan kerja sama dalam forum Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) dan Selandia Baru akan mendukung Indonesia dalam proses bergabungnya ke CPTPP guna perluas akses pasar diluar kawasan Indo-Pasifik.