Djarot Sebut Akan Ada Kejutan di Rakernas PDIP

Liputan6.com, Jakarta - PDI Perjuangan (PDIP) akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-V pada 24-26 Mei 2024. Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat menyatakan, akan ada kejutan pada Rakernas PDIP kali ini. Kejutan itu termasuk soal siapa saja tamu undangan yang akan hadir.

"Kejutan-kejutan apa saja yang nanti akan muncul di rakernas tunggu saja, termasuk juga siapa saja yang akan diundang," kata Djarot di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, dikutip Jumat, (17/5/2024).

Namun, Djarot memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin tidak diundang.

"Yang jelas presiden dan wakil presiden tidak diundang. Kenapa karena beliau sudah sangat sibuk dan menyibukkan diri," ucapnya.

"Jadi ini hanya internal PDIP, pesertanya hanya internal PDIP," sambungnya.

Sebelumnya, rakernas akan dimulai dengan menyalakan api perjuangan yang bersumber dari api abadi Mrapen, Grobogan, Jawa Tengah. 

Djarot berharap adanya api perjuangan bisa jadi penerang di tengah Indonesia mengalami kegelapan demokrasi. 

"Semoga kegelapan demokrasi yang saat ini melanda Indonesia bisa diatasi dengan api perjuangan dari seluruh komponen bangsa, khususnya para pemuda dan mahasiswa, kelompok civil society, pers, seniman dan budayawan, para guru besar, para politisi berjiwa kenegarawanan," pungkasnya.

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengungkap bahwa pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan diputuskan setelah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP yang akan dilaksanakan pada 24-26 Mei 2024 mendatang.

"Tapi kalau pertanyaannya dikaitkan dengan politik, Bu Mega tetap terikat oleh aturan yang dibuat di partainya sendiri," ujar kata Basarah di Kantor DPP PDIP, Jakarta, dikutip Selasa, (23/4/2024).

"Beliau telah memutuskan 24-26 Mei yang akan datang dilaksanakan sebua rapat kerja nasional yang salah satunya akan diambil keputusan strategis tentang bagaimana posisioning politik PDI perjuangan terhadap pemerintahan Prabowo kelak atau yang akan datang," imbuh Basarah.

Namun, jika pertemuan keduanya dilakukan secara pribadi, tanpa harus melalui rakernas sebab dua tokoh tersebut tak memiliki masalah secara personal.

"Apakah pertemuan secara pribadi itu akan atau dimungkinkan terlaksana? Bisa saja iya," kata Basarah.

Sementara Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, jadwal pertemuan antara Megawati dan Prabowo tengah disusun. Namun, belum diketahui secara pasti kapan pertemuan dua ketua umum partai politik itu bakal terjadi.

"Lagi disusun (jadwalnya). (Komunikasi intensif terakhir) Sebelum lebaran," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/4/2024).

Namun, saat disinggung apakah pertemuan antara Megawati dengan Prabowo setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dia pun tidak menampik hal tersebut.

"Insyaallah. Mudah-mudahan (setelah putusan MK)," ujarnya.

Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, hubungan ketua umumnya Prabowo Subianto dan Ketum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri baik-baik saja, dan masih berkomunikasi.

Menurut dia, dengan melihat hal tersebut tak diperlukan rekonsiliasi antara keduanya.

"Jadi sebenarnya kalau ada yang ngomong rekonsiliasi saya pikir enggak ada yang perlu direkonsiliasi karena tidak pernah ada yang namanya perselisihan, yang namanya perpecahan antara kedua tokoh ini," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (17/4/2024).

Menurut dia, rencana pertemuan keduanya baru akan terlaksana usai keputusan MK terkait sengketa Pilpres 2024.

"Pak Prabowo sangat menghormati Bu Mega, dan saya pikir komunikasi-komunikasi lebih intens mungkin akan ditingkatkan setelah putusan MK," kata dia.

Karena itu, Dasco mengungkapkan tak ada pertemuan Prabowo dan Megawati dalam waktu dekat.

“Komunikasi ini akan jalan setelah putusan MK,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri disebut bakal bertemu dalam momentum lebaran Idul Fitri. Namun, momen itu masih tak kunjung terjadi.

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari mengatakan, sebenarnya baik Prabowo dan Megawati bisa saja berkoalisi. Namun, dari PDIP tak ingin ada lagi sosok Presiden Jokowi yang mengekornya.

"Saya melihatnya bahwa sebetulnya ada kemungkinan Ibu Megawati atau PDI Perjuangan mau berkoalisi dengan Pak Prabowo, tetapi tidak mau ada Pak Jokowi. Saya melihat di situlah kemudian letak kerumitan atau kerepotannya," kata dia dalam keterangannya, Sabtu (13/4/2024).