Stafsus Presiden Sebut Keberlanjutan Pemerintahan Jokowi Lewat Prabowo Sudah Dibuktikan

Liputan6.com, Jakarta Staf Khusus Presiden, Grace Natalie mengatakan, keberlanjutan antara pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, nyata dengan kebijakan menjaga defisit anggaran di bawah 3% untuk APBN 2025.

Kebijakan itu disampaikan usai rapat koordinasi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani, dan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco dan Thomas Djiwandono.

"Pemerintahan Pak Prabowo akan menjalankan program makan bergizi gratis. Pada saat bersamaan, kebijakan fiskal pemerintahan Pak Jokowi yang berhati-hati tetap dilanjutkan. Hal tersebut memperlihatkan, keberlanjutan dari pemerintahan Jokowi ke pemerintahan Prabowo benar-benar nyata," kata Grace dalam keterangannya, Rabu (26/6/2024).

Kebijakan tersebut akan menepis kekhawatiran sejumlah pihak, termasuk para pelaku ekonomi.

"Dalam 10 tahun pemerintahannya, Pak Jokowi sudah melakukan berbagai program yang benar-benar nyata manfaatnya di masyarakat. Pemerintahan Pak Prabowo-Mas Gibran juga akan melanjutkan program-program kemasyarakatan, terutama Program Makan Bergizi," jelasnya.

"Kemarin, keberlanjutan tampak jelas dengan koordinasi yang dilakukan pemerintah dan tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo-Gibran," pungkas Grace.

Sebelumnya, pengamat Ekonomi Celios Nailul Huda menilai alokasi anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp 71 triliun masih masuk hitungan. Jumlah itu disebut tidak akan terlalu menguras total anggaran pemerintahan Prabowo Subianto di 2025.

Nailul memprediksi porsi anggaran untuk makan bergizi gratis senilai Rp 71 triliun hanya berkisar di angka 1,83-1,91 persen dari APBN 2025. Adapun menurut bocoran Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, jumlah belanja dalam APBN tahun depan mencapai Rp 3.500-3.540 triliun.

"Dana tersebut (Rp 71 triliun) juga hanya 16 persen dari kebutuhan untuk pelaksanaan program makanan bergizi gratis bagi semua siswa, santri, dan ibu hamil yang diprediksi mencapai Rp 450 triliun," kata Nailul kepada Liputan6.com, Rabu (26/6/2024).

Menurut dia, realisasi program makan bergizi gratis hingga 2029 paling mentok hanya akan terlaksana 50 persen dengan kemampuan APBN saat ini. Angka tersebut juga sudah memperhitungkan batasan defisit fiskal terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 3 persen.

Bilamana hitungan fiskal itu dilanggar, bukan hanya defisit APBN saja yang semakin besar. "Jika dipaksakan realisasi 100 persen dari target, maka defisit APBN akan mencapai lebih dari 3 persen. Presiden bisa terkena impeachment. Maka tidak mungkin menghadirkan program makan bergizi gratis 100 persen," ungkapnya.

Ia pun meminta pemerintah periode berikutnya agar tidak memaksakan program makan siang gratis yang justru berbahaya bagi keuangan negara, dan malah potensi menimbulkan utang baru.

Sepatutnya, pemerintah ke depan mengikuti arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang menetapkan defisit APBN pada sasaran 2,29-2,82 persen. Angka tersebut sudah mencakup anggaran untuk program makan bergizi gratis.

"Defisit APBN ada di rentang -2.29 hingga -2.82 persen dari PDB. Artinya, maksimal ada defisit minimal Rp 586 triliun yang ditutup oleh pembiayaan atau utang baru," ujar Nailul.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan alokasi anggaran Rp 71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau makan siang gratis. Menurutnya itu jadi alokasi secara bertahap.

Sri Mulyani menyampaikan telah menjalin komunikasi dengan tim utusan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Termasuk untuk menyesuaikan besaran anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

"Banyak pertanyaan mengenai program prioritas makanan bergizi gratis, kami telah berkomunikasi dengan presiden terpilih bapak prabowo dan timnya dan ini untuk memberikan clarity mengenai bagaimana makaan bergizi gratis akan fit dalam RAPBN 2025," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Dia mengakui, Prabowo sudah menyepakati alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis atau makan siang gratis andalannya sebesar Rp 71 triliun. Ini merupakan anggaran untuk tahap pertama di tahun perdana Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Presiden terpilih bapak Prabowo telah menyampaikan beliau menyetujui pelaksanaan program makan bergizi gratis dilaksanakan secara bertahap dan untuk tahun pertama pemerintahan beliau, tahun 2025 telah disepakati alokasi sekitar Rp 71 triliun di dalam RAPBN 2025," bebernya.