Ma'ruf Amin: PKB dan PBNU Tidak Ada Hubungan Struktural, Jangan Saling Intervensi

Liputan6.com, Jakarta Wakil Presiden Maruf Amin angkat bicara soal polemik antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang belakangan memanas. Ma’ruf menyatakan dirinya adalah Ketua Tim Lima pembentukan PKB. Dia menjelaskan bahwa hubungan kedua lembaga itu adakah hubungan kultural, bukan struktural. 

"Saya Ketua Dewan Syuro pertama PKB. Sebelum Gus Dur juga saya. Jadi sebenarnya hubungan PBNU dengan PKB itu hubungan aspiratif, hubungan kultural, dan hubungan historis, tidak ada hubungan struktural,” kata Ma’ruf di sela kunjungannya di Bandung, Jawa Barat, Kamis (1/8/2024).

Ma’ruf mengingatkan seharusnya kedua lembaga tidak boleh saling intervensi.

"Jadi hanya PKB tuh membawakan aspirasi bagi NU di dalam berpolitik, jadi tidak saling mengintervensi ya, jadi dia memiliki independensi,” kata dia.

Bahkan, lanjut Ma’ruf  seharusnya dua lembaga itu saling bersinergi, bukan malah berkonflik.

"Bekerja sama baik, dan saling dengan tugas masing masing. PBNU tetap pada isu pembangunan keumatan, nah PKB pada politik,” kata dia.

Ma'ruf pun meminta agar sahut menyahut antara PKB dan PBNU dihentikan. Dia meminta PBNU dan PKB menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan fungsi organisasi.  

"Jadi kalau terjadi konflik itu memang agak aneh juga. Karena memang tugasnya beda, nah itu kita harapkan sudah lah jangan sampai terjadi lagi lah. Masing-masing berada di jalurnya,” kata dia. 

Konflik Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meruncing. PBNU ingin mengembalikan PKB ke pangkuan Nahdlatul Ulama (NU). Alasannya, PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, sudah melenceng.

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, menilai banyak elite PKB yang kerap membuat pernyataan melawan sejarah atau ahistoris.

Bahkan, kata Gus Ipul, ada upaya nyata dan sistematis dari para elite partai untuk menjauhkan PKB dari struktural Nahdlatul Ulama. Parahnya lagi, kata Gus Ipul, banyak pernyataan elite PKB yang menganggap PBNU tidak perlu didengarkan.

PBNU lalu membentuk tim lima atau panitia khusus (pansus). Tim ini dibentuk sebagai upaya PBNU mengembalikan PKB ke pangkuan NU.

Selain itu, tim ini juga dibuat untuk meluruskan sejarah partai yang saat ini sudah melenceng dari tujuan awal pendirian partai. Sebab, para pengurus PBNU melihat ada upaya pembelokan sejarah, termasuk penguasaan partai oleh segelintir orang dan keluarga Ketua Umum Muhaimin Iskandar.

Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid mengatakan jika partainya dari awal telah menyadari hubungan antara PKB dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

"Dari awal PKB menyadari hubungan historis antara PKB dan NU, dan kami tidak pernah mempermasalahkan jika PBNU posisinya berjarak dengan seluruh partai politik, termasuk PKB," kata Jazilul kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 30 Juli 2024.

"Meskipun faktanya, saya rasa Gus Yahya-Gus Ipul itu sering menggembosi PKB. Yang kedua bahwa PKB bukan badan otonom PBNU. PKB berdaulat menjalankan Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang nomor 2 tahun 2011. Sedangkan NU berjalan dengan Undang-Undang Ormas. Jadi kamarnya berbeda," sambungnya.

Menurut Jazilul, kisruh yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul itu menunjukkan tidak paham dengan konstitusi, tata kelola organisasi dan tata krama.

"Jadi disayangkan organisasi yang di situ membawa didasari keulamaan ternyata tidak menunjukkan etika keulamaan. Mau nyerobot, mau ambil alih, mau ngambil sesuatu yang bukan haknya, itu pantang bagi ulama," ujar Jazilul.

"Itu adalah tindakan yang batil, tindakan yang tidak hak. Kita tidak menduga-duga," tambahnya.

Selain itu, rencana pembentukan pansus oleh PBNU, ditegaskan Jazilul, batal demi hukum.

"Pansus PBNU itu batal demi hukum kalau menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan Undang-Undang Ormas. Enggak ada itu. Maka dengan sendirinya enggak ada pansus itu, enggak ada pansus itu," tegasnya.