5 Fakta Terkait Hamas dan Israel Sepakat Gencatan Senjata Gaza, Termasuk Bebaskan Sandera

Liputan6.com, Jakarta - Hamas dan Israel telah mencapai kesepakatan untuk gencatan senjata di Jalur Gaza, yang juga mencakup pembebasan sandera.

Kesepakatan tersebut menyusun gencatan senjata awal selama enam minggu dengan penarikan bertahap pasukan Israel dari Jalur Gaza. Sandera yang diculik oleh Hamas akan dibebaskan sebagai imbalan atas pembebasan tahanan Palestina yang ada di Israel.

Dalam konferensi pers di Doha, Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani mengatakan, gencatan senjata akan mulai berlaku pada Minggu 19 Januari 2025.

"Kesepakatan ini akan menghentikan pertempuran di Jalur Gaza, mempercepat bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina, dan menyatukan para sandera dengan keluarga mereka setelah lebih dari 15 bulan dalam penahanan," kata Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden di Washington, seperti dikutip dari CNA, Kamis 16 Januari 2025.

Kesepakatan Hamas dan Israel itu akan dibagi dalam tiga fase. Fase pertama, kedua belah pihak sepakat untuk menghentikan sementara pertempuran.

Hamas juga akan membebaskan para sandera warga Israel dan Israel akan membebaskan sejumlah tahanan pada fase tersebut.

Meski begitu, sejumlah detail dan waktu mengenai pelaksanaan kesepakatan Hamas juga ISrael itu masih belum jelas.

Kesepakatan gencatan senjata ini akan menjadi yang kedua kali bagi Israel dan Hamas sejak agresi Israel sebagai balasan atas aksi penculikan oleh Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu.

Berikut sederet fakta terkait Hamas dan Israel sepakat untuk gencatan senjata di Gaza dihimpun Tim News Liputan6.com:

Hamas dan Israel telah mencapai kesepakatan untuk gencatan senjata di Jalur Gaza, yang mencakup pembebasan sandera. Kesepakatan ini menyusun gencatan senjata awal selama enam minggu dengan penarikan bertahap pasukan Israel dari Jalur Gaza.

Sandera yang diculik oleh Hamas akan dibebaskan sebagai imbalan atas pembebasan tahanan Palestina yang ada di Israel.

Dalam konferensi pers di Doha, Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani mengatakan bahwa gencatan senjata akan mulai berlaku pada hari Minggu 19 Januari 2025.

"Kesepakatan ini akan menghentikan pertempuran di Jalur Gaza, mempercepat bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina, dan menyatukan para sandera dengan keluarga mereka setelah lebih dari 15 bulan dalam penahanan," kata Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden di Washington, seperti dikutip dari CNA, Kamis 16 Januari 2025.

Kesepakatan Hamas dan Israel untuk gencatan senjata yang dimulai pada Minggu 19 Januari 2025, terbagi dalam tiga fase.

Fase pertama, kedua belah pihak sepakat untuk menghentikan sementara pertempuran. Hamas juga akan membebaskan para sandera warga Israel dan Israel akan membebaskan sejumlah tahanan pada fase tersebut.

Meski begitu, sejumlah detail dan waktu mengenai pelaksanaan kesepakatan Hamas juga ISrael itu masih belum jelas.

Kesepakatan gencatan senjata itu akan menjadi yang kedua kali bagi Israel dan Hamas sejak agresi Israel sebagai balasan atas aksi penculikan oleh Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu.

Pada gencatan kedua kali ini, fase pertama akan dilaksanakan mulai Minggu 19 Januari 2025 dan akan berlangsung selama enam pekan. Israel sepakat akan menarik mundur pasukan militer di Gaza, pertukaran sandera dan tahanan, dan mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza.

Total ada 33 sandera yang akan dibebaskan Hamas pada gencatan senjata kali ini. Sandera warga negara Israel-Amerika Serikat rencananya termasuk yang akan dibebaskan pada fase pertama gencatan senjata.

Fase kedua dan ketiga gencatan senjata belum bisa diumumkan detailnya. Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani mengatakan kedua fase itu akan disampaikan lebih detail pada pelaksanaan fase pertama gencatan senjata.

"Kami akan melanjutkan upaya apapun yang kami mampu, semua hal mungkin terjadi akan diusahakan oleh para mitra kami untuk memastikan kesepakatan ini segera dilaksanakan," tutur Mohammed Al Thani.

"Semoga saja pada akhirnya, kesepakatan ini akan membawa kita pada perdamaian. Saya percaya bahwa semua itu tergantung pada pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan dengan iktikad baik dan memastikan tidak ada kegagalan pada kesepakatan itu," ia menambahkan.

Pejabat Hamas menyebut kesepakatan gencatan senjata Gaza sebagai keuntungan besar yang mencerminkan sejarah yang telah dicapai melalui keteguhan Gaza, rakyatnya, dan keberanian perlawanannya.

"Ini juga merupakan penegasan kembali kegagalan penjajahan untuk mencapai salah satu tujuannya," kata Sami Abu Zuhri kepada Reuters.

Proses gencatan senjata akan dilakukan menyusul dengan pembebasan sandera dan penarikan pasukan Israel secara bertahap di Gaza. Kesepakatan itu berlaku selama enam minggu.

Pertama, Israel disebut akan membebaskan 30 tahanan Palestina sebagai ganti setiap sandera Israel, dan 50 tahanan Palestina lainnya untuk setiap tentara wanita Israel yang ditahan di Gaza.

Sandera perempuan dan mereka yang berusia di bawah 19 tahun akan dibebaskan terlebih dahulu. Dengan demikian, 33 warga Israel akan dibebaskan dalam 42 hari pertama sejak perjanjian tersebut ditandatangani.

Melansir Al Arabiya, jumlah warga Palestina yang ditahan Israel mencapai 1.650 orang. Lebih lanjut, warga yang mengungsi dari Gaza Utara dapat kembali mulai 22 Januari.

Kemudian kedua, dalam perjanjian ini Israel mengatakan akan menarik pasukannya secara bertahap dari koridor Netzarim dan Philadelphi.

Israel menginginkan peran pengawasan di Philadelphi yang kemudian ditolak Hamas dalam kesepakatan gencatan senjata. Kemudian digantikan dengan permintaan Israel agar memiliki perwakilan permanen di penyebrangan Rafah.

Kantor PM Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya mengatakan Hamas telah mengajukan permintaan di menit terakhir untuk mengubah penempatan pasukan Israel di koridor yang membentang di sepanjang perbatasan Mesir-Gaza.

Ketiga, perundingan untuk perjanjian tahap kedua akan dimulai pada hari keenam belas gencatan senjata. Fase ini akan mencakup pembebasan seluruh sandera yang tersisa dan penarikan penuh Israel dari Jalur Gaza.

Poin keempat, dalam perjanjian juga dibahas mengenai perbantuan Gaza. Diketahui, pasukan Israel kerap menghadang bantuan untuk warga Gaza.

Enam ratus truk bantuan kemanusiaan disebut akan memasuki Gaza setiap hari selama enam minggu gencatan senjata.

Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan gencatan senjata sangat penting untuk menghilangkan hambatan dalam pengiriman bantuan ketika ia menyambut baik kesepakatan tersebut. Penyeberangan Rafah diperkirakan akan dibuka mulai 16 Januari.

Warga Palestina merespons kabar tentang kesepakatan ini dengan merayakannya di jalanan Jalur Gaza. Di Khan Younis, kerumunan sesak memenuhi jalan-jalan dengan suara klakson, mereka bersorak, mengibarkan bendera Palestina, dan menari.

"Saya sangat bahagia, ya, saya menangis, namun ini adalah air mata kebahagiaan," kata Ghada, seorang ibu yang terlantar dengan lima anak.

Di Tel Aviv, keluarga sandera Israel dan teman-teman mereka bergembira mendengar kabar ini. Mereka merasakan kegembiraan dan kelegaan yang luar biasa atas kesepakatan untuk membawa orang yang mereka cintai pulang.

"Penerimaan Israel terhadap kesepakatan ini belum resmi sampai disetujui oleh Kabinet Keamanan dan pemerintah Israel, dengan pemungutan suara yang dijadwalkan pada Kamis," kata seorang pejabat Israel.

Kesepakatan ini diperkirakan akan disetujui meskipun ada penolakan dari beberapa pihak di pemerintahan koalisi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, termasuk Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang kembali mengutuk kesepakatan tersebut pada hari Rabu 15 Januari 2025.

Presiden Israel Isaac Herzog meminta kabinet dan pemerintah Israel untuk menerima dan menyetujui saat kesepakatan ini diajukan.

"Dengan mengorbankan banyak darah, melalui upaya keamanan, diplomatik, dan sosial yang sangat besar, kita telah menciptakan sebuah momen kesempatan. Kita harus memanfaatkannya," ungkap Herzog, seperti dikutip dari kantor berita NPR.

Kantor PM Israel mengungkapkan bahwa Netanyahu menelepon Biden dan presiden terpilih AS Donald Trump untuk mengucapkan terima kasih dan mengatakan dia akan segera mengunjungi Washington.

Dalam sebuah pernyataan di media sosial yang mengumumkan gencatan senjata, Hamas menyebut kesepakatan sebagai 'sebuah pencapaian bagi rakyat kami' dan 'sebuah titik balik'.

Jika berhasil, gencatan senjata akan menghentikan pertempuran yang telah meratakan sebagian besar Jalur Gaza yang sangat padat penduduk dan memaksa sebagian besar penduduk asli wilayah kantong ini, yang sebelumnya berjumlah 2,3 juta orang, untuk mengungsi.

Hal ini dapat mengurangi ketegangan di seluruh Timur Tengah, di mana perang telah memicu konflik di Tepi Barat yang diduduki Israel, di Lebanon, Suriah, Yaman, dan Irak, serta meningkatkan kekhawatiran akan perang besar-besaran antara musuh bebuyutan: Israel dan Iran.

Seorang sumber menyebutkan, tahap pertama dari kesepakatan ini melibatkan pembebasan 33 sandera Israel, termasuk semua perempuan, anak-anak, dan pria di atas 50 tahun. Dua sandera asal AS, Keith Siegel dan Sagui Dekel-Chen, termasuk di antara mereka yang akan dibebaskan dalam fase pertama.

Kesepakatan mencakup pula peningkatan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menekankan bahwa "prioritas saat ini harus untuk meredakan penderitaan luar biasa yang disebabkan oleh konflik ini."

Baik PBB maupun Komite Palang Merah Internasional mengatakan mereka sedang mempersiapkan untuk meningkatkan operasi bantuan mereka secara besar-besaran.

Kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera tercapai menyusul berbulan-bulan negosiasi yang rumit dan berulang yang dilakukan oleh mediator Mesir dan Qatar, dengan dukungan dari AS, dan datang tepat menjelang pelantikan Trump pada Senin (20/1).

Di akun media sosialnya, Trump menyebutkan kesepakatan ini tidak akan terjadi jika dia tidak memenangkan Pilpres AS 2024.

Utusan Timur Tengah Trump, Steve Witkoff, hadir di Qatar bersama utusan Gedung Putih untuk negosiasi dan seorang pejabat senior pemerintahan Biden menyatakan kehadiran Witkoff sangat penting untuk mencapai kesepakatan setelah 96 jam negosiasi intensif.

Biden mengatakan kedua tim "telah berbicara sebagai satu kesatuan" meskipun pemerintahan Trump akan menangani sebagian besar pelaksanaan kesepakatan ini.