Wamen PKP Fahri Hamzah Sebut Siapkan Anggaran Rp19 Triliun untuk Renovasi Sekolah di 2025

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Wamen PKP Fahri Hamzah menyampaikan terdapat anggaran sebanyak Rp19 triliun untuk renovasi sekolah dasar dan menengah serta pondok pesantren (ponpes) pada 2025 ini.

"Kami lagi koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama agar penanganan asrama dan betul-betul memakai standar yang secara tradisional di pesantren dan di sekolah di seluruh penjuru Indonesia," ujar Wamen PKP Fahri Hamzah di Temanggung, Jawa Tengah, dikutip dari Antara, Minggu (26/1/2025).

Ia menyampaikan hal tersebut usai meninjau Ponpes Karang Santri di Desa Bandunggede, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung.

"Karena Pak Presiden di tahap awal sudah mengalokasikan anggaran yang cukup besar yaitu Rp19 triliun untuk merenovasi sekolah dasar dan menengah," kata Fahri Hamzah.

Dia menambahkan, renovasi itu artinya bisa memperbaiki dan untuk penambahannya.

"Karena selama ini Kementerian PUPR yang lalu itu belum fokus sementara kami di perumahan sekarang itu difokuskan untuk mengatasi back lock sehingga nanti terkait dengan asrama dan lain-lain itu akan koordinasikan dengan alokasi anggaran yang sudah ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama," jelas Fahri Hamzah.

Fahri Hamzah menyampaikan terkait anggaran, akan menggunakan data pokok pendidikan (Dapodik) yang dimiliki Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama (Kemenag).

Sebelumnya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, pemerintah tengah mengevaluasi program pembangunan rumah agar bisa tahan terhadap ancaman gempa bumi berskala besar, alias megathrust.

"Memang mulai sekarang kita mau mengevaluasi, kenapa banyak rumah masyarakat Indonesia kalau gempa 7 skala Richter saja, 80 persen bisa habis," ujar Fahri Hamzah di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Jakarta, Rabu 8 Januari 2025.

Mengacu kepada riset dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Fahri menyebut, struktur konstruksi saat ini memang sudah dibangun agar bisa tahan terhadap gempa yang lebih besar.

"Sekarang ini dalam skema kita dalam penyelenggaraan perumahan baru, kita akan memasukan secara ketat bahwa konstruksi dan bangunannya betul-betul bersumber dari satu riset yang di-prove oleh pemerintah, bahwa ini layak bangun atau tidak," imbuh dia.

Oleh karenanya, ia mewajibkan seluruh pembangunan rumah baru ke depan mampu kuat menahan guncangan super dahsyat. "Harus, bukan lagi ada rumah yang kalau gempa itu hilang. Semuanya harus dengan standar baru," tegas Fahri.

Termasuk menyangkut soal standar kesehatan. Lantaran, Fahri dalam beberapa kali kunjungan ke daerah mendapati, banyak rumah subsidi dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang tidak memiliki dapur.

"Kalau toilet itu sumber sampah manusia, dapur itu sumber sampah keluarga, sampah rumah tangga. Itu kalau enggak dikelola karena enggak ada dalam standar, ini yang menjadi sumber sampah di mana-mana di seluruh Indonesia," ungkapnya.

"Jadi kita musti disiplin dalam membangun rumah, apalagi kalau pakai fasilitas pemerintah, harus lengkap sebagai rumah. Kalau tanggung bagaimana, nanti jadi sampah lagi," seru Fahri Hamzah.

Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Pembangunan Kewilayahan (PKP) masih menunggu arahan dari DPR RI untuk peta jalan program 3 juta rumah, khususnya pada Komisi V.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengatakan, pihaknya masih menunggu undangan dari DPR untuk memaparkan rencana detil pembangunan 3 juta rumah.

"Kita sedang menyiapkan karena DPR yang minta, tapi nanti kita paparkan di DPR. (Kapan?) Tergantung undangan DPR, kita tunggu," ujar Fahri saat ditemui di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Jakarta, Rabu 8 Januari 2025.

Fahri pun menjanjikan cetak biru (blueprint) program yang jadi janji kampanye Presiden Prabowo Subianto tersebut bakal menjadi dokumen publik. "Oiya, harus dong. Kan itu adalah janji kampanye yang akhirnya jadi program pemerintah," ungkapnya.

Adapun untuk tahun ini, Kementerian PKP akan berfokus pada kelanjutan program pembangunan perumahan yang telah dianggarkan dalam APBN 2025. Namun, instansi baru pecahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini bakal fokus menyasar hunian untuk kelompok menengah ke bawah.

"Meskipun kami terus berjalan untuk mengevaluasi bagaimana supaya efek pembangunan perumahan itu lebih masif ke bawah. Karena kalau ke atas itu sudah ada mekanismenya," sebut Fahri.

Sebab menurut dia, kelompok masyarakat kelas menengah atas telah mudah dijangkau untuk pemberian rumah. Lantaran telah terintegrasi dengan sistem pembiayaan, baik di perbankan maupun lembaga jasa keuangan lain untuk membeli hunian.

"Yang bermasalah itu yang di bawah, itu belum terintegrasi dengan sistem pembiayaan. Sehingga mereka sulit disentuh dengan program pengadaan rumah. Sekarang kita fokus mencari ke bawah. Mekanisme itu yang lagi kami bicarakan dengan banyak lembaga," tegasnya.