Sudah Panen Dividen, Anggaran untuk Danantara Bisa Ditarik Lagi?

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, mempertanyakan realokasi anggaran untuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara. Dia menuturkan itu tidak bersifat mendesak, sehingga bisa dialihkan ulang untuk sektor lain yang lebih mendesak. 

Lantaran, situasi ekonomi nasional kini tengah megap-megap. Ditandai oleh pelemahan tingkat daya beli masyarakat di dua bulan awal tahun ini. 

"Misalnya untuk Danantara, nanti dulu lah, biar konsolidasi dulu. Tapi untuk yang lesu-lesu, ekonomi perlu disuntik," kata Tauhid kepada Liputan6.com, Minggu (30/3/2025).

Tanpa disokong oleh belanja negara, Tauhid menilai Danantara sudah memiliki aset dan tabungan yang besar. Terlebih, Danantara telah mengantongi dividen dari sejumlah BUMN raksasa. 

"Danantara sudah punya modal inti, kapitalisasi asetnya besar. Ini kan yang benar-benar bergantung pada APBN lebih banyak lagi," sebut dia. 

Menurut dia, pemerintah perlu kembali melakukan realokasi dari sejumlah program yang banyak menyedot anggaran. Bedanya, jika dulu pengalihan uang negara bikin pemerintah harus berhemat, kini itu bisa dikembalikan untuk menggenjot belanja.  

"Karena itu yang dibutuhkan di kuartal kedua ini adalah kepastian realokasi anggaran. Itu harus cepat-cepat agar ada kepastian bagi pelaksana di tingkat teknis. Kalau enggak disetujui-setujui ya enggak jadi. Saya kira itu penting," tegasnya. 

Bukan tanpa alasan, Tauhid menyebut efisiensi anggaran pemerintah telah berdampak pada pelemahan tingkat daya beli. Sebagai contoh, langkah penghematan membuat proses pengadaan barang dan jasa dari UMKM terkena imbas.  

"Saya kira pemerintah harus dorong anggaran lebih besar lagi untuk belanja program lebih banyak. Ini kan belum kelihatan, zaya kira ini harus didorong. Itu jadi peluang untuk membentuk perubahan," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana merubah sejumlah aturan bagi perusahaan pelat merah. Terutama aturan terkait efisiensi perusahaan.

Erick belum merinci berapa aturan yang akan diubahnya. Namun, proses revisinya akan dimulai pada April 2025 mendatang usai libur lebaran 2025 ini.

"Nanti insyaaAllah setelah April, setelah liburan lebaran ini, kami akan merevisi lagi beberapa peraturan yang bisa mendorong efisiensi lebih dalam lagi," ungkap Erick di Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (27/3/2025).

Dia memberi sinyal perubahan aturan itu untuk meningkatkan kinerja BUMN. Hal ini juga jadi bagian usai beralihnya pengelolaan BUMN ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Erick menyampaikan, efisiensi kinerja BUMN dan investasi yang akan dikelola Danantara akan berkontribusi pada ekonomi nasional.

"Untuk tadi kinerja daripada BUMN sendiri tentu bersama-sama pihak dari Danantara yang memang hari ini berfokus pada investasi," ucapnya.

"Bagaimana peningkatan yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini," tambah Erick.

Pejabat Kementerian Jabat Komisaris BUMN

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara terkait perombakan susunan komisaris dalam bank-bank pelat merah. Dia mengatakan penunjukan pejabat kementerian dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) punya tujuan penting.

Erick menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto telah meminta bank BUMN dijalankan secara transparan dan profesional. Dia menegaskan, perwakilan kementerian di bank BUMN sebagai cara untuk menjaga keselarasan program pemerintah.

"Kita lihat juga kemarin perwakilan daripada para menteri (Kementerian) yang hadir di tentu di komposisi pemegang saham yang ada di Himbara sendiri," ungkap Erick usai melepas Mudik Bersama BUMN 2025, di Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (27/3/2025).

"Tidak lain untuk memastikan sinergisitas program pemerintah tapi tetap transparasi publik terus terjadi secara korporasi," imbuhnya.

Dia mengatakan, perwakilan pemerintah disesuaikan dengan fokus bank BUMN. Komisaris BRI misalnya, diisi oleh perwakilan dari Kementerian UMKM. Sama halnya dengan perwakilan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang menjabat komisaris BTN.

"Kita lihat kemarin di BRI ada perwakilan dari Kementerian UMKM misalnya. Lalu kita lihat dari BTN ada perwakilan Kementerian Perumahan. Nah tidak lain ini untuk mensinergikan, tetapi tetap diawasi, ada Kemenkue, BI dan lain-lainnya," tuturnya.

Adapun beberapa pejabat kementerian jadi komisaris di bank BUMN di antaranya:

- Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza jadi Komisaris BRI

- Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahro Hamzah jadi Komisaris BTN

- Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung jadi Komisaris Bank Mandiri

- Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Suryo Utomo jadi Komisaris Utama BTN

- Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Luky Alfirman jadi Komisaris Bank Mandiri

- Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN, Tedi Bharata jadi Wakil Komisaris Utama BNI.