Pastikan Anggaran IKN Tidak Dipangkas, Basuki Segera Surati Sri Mulyani

Liputan6.com, Jakarta Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono akan mengirim surat ke Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani agar anggaran untuk IKN tidak dipangkas. Bahkan, Basuki menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui penambahan anggaran untuk IKN.

"Jadi nanti kami akan mengirim, kami sudah diminta untuk berkirim surat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan sesuai dengan yang disetujui oleh Bapak Presiden," kata Basuki Hadimuljono usai rapat bersama Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/2/2025).

Dia menjelaskan bahwa Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran di kementerian/lembaga dibuat sebelum rapat terbatas mengenai IKN pada 21 Januari 2025.

Dalam rapat itu, Prabowo menyetujui bahwa pahu anggaran untuk OIKN tahun 2025 sebesar Rp6,3 triliun. Lalu, ada penambahan anggaran sebesar Rp8,1 triliun untuk pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif di IKN Nusantara.

"DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) awal yang ada di kami adalah Rp6,3 triliun. Untuk memulai pekerjaan (kawasan) yudikatif dan legislatif dibutuhkan tambahan Rp8,1 triliun," jelas Basuki.

"Nah, itu besok akan segera kami surat, mengirim surat pada Bu Menteri Keuangan sesuai dengan arahan Bapak Presiden pada (rapat) sore hari ini," sambungnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta kementerian/lembaga untuk mengefisiensikan anggaran hingga Rp256,1 triliun pada tahun 2025. Instruksi tersebut diterbitkan melalui surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang dikeluarkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Sebagai bendahara negara, Sri Mulyani memutuskan pemangkasan anggaran infrastruktur sebesar 34,3 persen sebagai bagian efisiensi. Namun, efisiensi anggaran tersebut tidak akan menyentuh belanja pegawai maupun bantuan sosial (bansos).

Kemudian, untuk mengakomodasi arahan Presiden, Sri Mulyani menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya dengan persentase yang bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen.

Baca juga Prabowo Setujui Desain Pembangunan Gedung DPR RI di IKN

Berikut adalah 10 kementerian/lembaga dengan efisiensi anggaran terbesar:

1. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengalami efisiensi anggaran terbesar, yakni mencapai Rp4,81 triliun atau 75,2% dari pagu anggaran Rp6,39 triliun.

2. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp81,38 triliun atau 73,34% dari total pagu Rp110,95 triliun.

3. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp3,66 triliun atau 69,4% dari pagu sebesar Rp5,27 triliun.

4. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) juga melakukan penghematan anggaran mencapai Rp1,46 triliun atau 62,9% dari pagu sebesar Rp2,33 triliun.

5. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp433,19 miliar atau 69,1% dari pagu Rp626,39 miliar.

6. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyaratan melakukan penghematan sebesar Rp6 miliar atau 66,4% dari pagu Rp9,02 miliar.

7. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melakukan penghematan anggaran hingga Rp144,5 miliar atau 62,8% dari pagu sebesar Rp229,9 miliar.

8. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang, mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp33,6 miliar atau 62,8% dari pagu anggaran Rp53,49 miliar.

9. Kementerian Koordinator Bidang Pangan melakukan efesiensi anggaran sebesar Rp27,6 miliar atau 62,6% dari pagu anggaran Rp44 miliar.

10. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, melakukan penghematan anggaran hingga Rp1,23 triliun atau 62,18% dari pagu Rp1,99 triliun.