Kemendag Siap Tinjau Ulang Aturan Impor di Permendag 8/2024

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan meninjau ulang Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor. Kemendag akan membahas aturan impor ini dengan kementerian dan lembaga yang berhubungan.

"Perlu pembahasan antarkementerian dan lembaga, jadi nanti akan dibahas lagi, kemarin sudah bicara dengan Pak Sesmenko untuk segera dilakukan review-nya itu seperti apa," ujar Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu) Kemendag Isy Karim di Kantor Kemendag, Jakarta, Rabu (9/4/2025).

Rencana peninjauan ini untuk menjalankan permintaan Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut Permendag 8/2024 apabila tidak menguntungkan bagi negara. Permintaan tersebut diungkap saat bertemu dengan para ekonom, pengusaha dan menteri dan pimpinan lembaga dalam Sarasehan Menteri Ekonomi Selasa kemarin.

Isy menyampaikan pada dasarnya aturan terkait dengan kebijakan importasi tidak bisa diputuskan oleh Kemendag sendiri.

Setiap detailnya harus melibatkan kementerian-kementerian terkait lainnya, seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga Kementerian Lingkungan Hidup.

Menurutnya, setiap kementerian memiliki kepentingan sektoral, sehingga membutuhkan waktu yang relatif tidak sebentar untuk memutuskannya.

"Tidak hanya untuk kepentingan hulunya, tidak hanya untuk kepentingan hilir. Hulu dan hilir harus seimbang. Nah, ini yang mempertemukan hulu-hilir kan memang tidak mudah. Jadi, ini yang mungkin perlu waktu," kata Isy.

Ia juga mengatakan hasil kajian bersama kementerian/lembaga akan dilaporkan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang kemudian diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, sebagai respons terkait penerapan kebijakan tarif impor Trump, Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan agar Indonesia meningkatkan impor terhadap produk-produk Amerika Serikat (AS).

Peningkatan impor itu terutama di sektor pertanian seperti kedelai dan gandum, yang merupakan komoditas yang tidak diproduksi di dalam negeri dan berasal dari daerah-daerah pemilih Partai Republik di AS.

"Tetapi arahan Pak Presiden, Pak Prabowo, bahwa kita akan meningkatkan produk dari Amerika, terutama juga produk agri-culture yang kita tidak punya, seperti soya bean dan wheat dari negara penghasil agri-culture, yang kebetulan daerah ini adalah daerah konstituennya Republican," kata Airlangga dalam acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI: Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional, di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (8/4/2025).

Selain itu, Indonesia juga mempertimbangkan pembelian produk rekayasa teknik (engineering product), serta energi seperti LPG dan LNG dari Amerika.

Namun, Airlangga memastikan pembelian ini tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena dilakukan melalui skema realokasi atau switch dari sumber pembelian sebelumnya.

"Nah, kemudian juga pembelian daripada engineering product, dan juga dengan pembicaraan dengan Menteri ESDM, juga kita arahan Pak Presiden, kita juga disiapkan untuk membeli LPG dan LNG, peningkatan dari Amerika, tetapi ini tidak menambah, tetapi realokasi pembelian, switch, jadi tidak mengganggu APBN," ujar dia.

Dia menuturkan, melalui pendekatan ini, Indonesia berharap dapat membangun hubungan ekonomi yang lebih kuat dan saling menguntungkan dengan Amerika Serikat, tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi dalam negeri.