Efisiensi Anggaran, Ketua KY: Gaji Pegawai Hanya Cukup Sampai Oktober 2025

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai mengakui, pihaknya juga terkena kebijakan efisiensi anggaran. Ia menyebut kini biaya operasional sehari-hari menjadi terganggu.

"Segala hal (terdampak) karena dengan anggaran yang ada, operasional saja sehari-hari itu agak terganggu," kata Amzulian usai rapat bersama Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2025).

Selain operasional, lanjutnya, gaji pegawai juga ikut terkena imbas. Bahkan gaji pegawai hanya cukup hingga Oktober 2025.

"Gaji pegawai saja, itu hanya cukup sampai bulan Oktober. Saya tadi dapat kabar, BBM kami mulai bulan depan beli sendiri. Keteteran kami," kata dia.

Amzulian membeberkan, semula anggaran KY sebesar Rp 184 miliar, namun sesuai arahan Kementerian Keuangan, maka anggaran lembaganya dipotong hingga 54 persen. Meski demikian ia menilai pemotongan bukan hanya terjadi di lembaganya melainkan semua kementerian dan lembaga lainnya .

"Saya yakin seluruh kementerian dan lembaga pada posisi yang sama, kami akan jalankan. Sesuai dengan kebijakan negara tentu saja. Karena kami bagian dari negara ini," pungkasnya.

Berpotensi Pengaruhi Konsumsi Masyarakat

Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede menuturkan, instruksi efisiensi belanja Kementerian dan Lembaga ini berpotensi mempengaruhi konsumsi masyarakat. 

"Khususnya belanja di daerah yang memang karena konsumsi daerah tersebut bergantung pada dana pemerintah pusat,” kata Josua dalam acara PIER Economic Review 2024, Senin (10/2/2025).

Selain itu, menurut Josua proyek-proyek yang didanai anggaran ini akan mempengaruhi tenaga kerja di sektor tersebut sehingga itu konsekuensinya. Meskipun begitu, jika efisiensi anggaran ini dialokasikan kepada sektor lain tentunya juga dapat memberikan efek beruntun terutama pada sektor-sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Jadi bahwa sekalipun ada potensi penurunan sisi konsumsi dan efeknya ke pendapatan daerah tentunya kami melihat kondisi yang diharapkan dari pemerintah misal dari program MBG efek beruntunnya ada di sektor produktivitas pertanian,” jelas Josua.

Joshua menilai jika program MBG bisa menggerakan profitabilitas sektor pertanian yang saat ini menjadi sektor terbesar kedua di Indonesia setelah manufaktur, sektor pertanian dapat menjadi penggerak perekonomian dengan program MBG.

Selain itu, efek beruntun juga bisa dinikmati oleh petani hingga nelayan akibat upaya hilirisasi dari sektor pertanian atau perikanan. Hal ini karena pemerintah ingin mensukseskan program MMBG bukan mengandalkan impor, tetapi produksi dalam negeri.

"Jadi, meskipun ada efisiensi tetapi ada realokasi ke sektor lainnya maka diharapkan akan ada peningkatan kinerja pada sektor tersebut sehingga kita melihat ada dampak yang harapannya akan bisa positif,” pungkasnya.