India dan Pakistan Berlakukan Kebijakan Timbal Balik Usai Pembunuhan 26 Turis di Kashmir

Liputan6.com, Islamabad - India dan Pakistan membatalkan visa bagi warga negara satu sama lain. Langkah ini diambil setelah India menyalahkan Pakistan atas serangan mematikan oleh pria bersenjata yang menewaskan 26 orang turis di Kashmir yang disengketakan.

India menyatakan semua visa yang dikeluarkan untuk warga Pakistan akan dicabut mulai Minggu (27/4/2025) dan menambahkan bahwa semua warga Pakistan yang saat ini berada di India harus meninggalkan negara itu sebelum visa mereka kedaluwarsa berdasarkan timeline yang direvisi. 

Sebagai balasannya, Pakistan menutup wilayah udaranya untuk semua maskapai milik atau dioperasikan India dan menghentikan semua perdagangan dengan India, termasuk dari dan ke negara ketiga.

Serangan di Kashmir pada Selasa (22/4) merupakan serangan terburuk dalam beberapa tahun terakhir, menargetkan warga sipil di wilayah yang tidak stabil, di mana pemberontakan anti-India telah berlangsung selama lebih dari tiga dekade.

Insiden ini mengejutkan dan memicu kemarahan warga India, mendorong seruan untuk mengambil tindakan terhadap musuh bebuyutan mereka, Pakistan. Pemerintah India menyatakan serangan itu memiliki keterkaitan "lintas batas" dengan Pakistan, tanpa menyajikan bukti apa pun untuk mendukung klaim tersebut. Pakistan membantah terlibat dalam serangan, yang diklaim oleh kelompok militan yang sebelumnya tidak dikenal, yang menyebut diri mereka The Resistance Front.

Komite Keamanan Nasional Pakistan mengutuk "tindakan agresif" India. Mereka menyatakan bahwa meski Pakistan tetap berkomitmen pada perdamaian, mereka tidak akan membiarkan siapa pun "melanggar kedaulatan, keamanan, martabat, dan hak asasi mereka."

Eskalasi konflik ke arah militer?

Menteri dari kedua belah pihak mengisyaratkan bahwa perselisihan ini dapat meningkat menjadi aksi militer. Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengatakan kepada saluran TV Dunya News bahwa "setiap langkah kinetik oleh India akan dibalas dengan respons kinetik yang setimpal."

Istilah "kinetic step" dalam konteks militer atau geopolitik merujuk pada tindakan fisik atau militer, terutama yang melibatkan penggunaan kekuatan atau senjata.

Menteri Pertahanan India Rajnath Singh berjanji pada Rabu (23/4) untuk "tidak hanya memburu pelaku serangan, namun juga mereka yang merencanakan aksi keji ini" dan mengisyaratkan kemungkinan serangan militer. Demikian seperti dilansir AP.

India dan Pakistan masing-masing menguasai sebagian wilayah Kashmir, namun keduanya mengklaim seluruh wilayah itu sebagai milik mereka. Pemerintah India menyebut semua aksi militan di Kashmir sebagai terorisme yang didukung oleh Pakistan. Sementara itu, Pakistan membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa mereka hanya memberikan dukungan moral dan diplomatik kepada rakyat Kashmir. Di sisi lain, banyak warga Muslim Kashmir melihat kelompok militan itu bukan sebagai teroris, melainkan sebagai bagian dari perjuangan lokal untuk kebebasan dari kekuasaan India.

Pembunuhan ini memberi tekanan pada pemerintahan nasionalis Hindu Perdana Menteri India Narendra Modi untuk merespons dengan agresif.

"India akan mengidentifikasi, melacak, dan menghukum setiap teroris, dalang, dan pendukung mereka," kata Modi di hadapan kerumunan pada Kamis. "Kami akan mengejar mereka sampai ke ujung bumi."

Pemerintahnya mengumumkan serangkaian tindakan diplomatik terhadap Islamabad sambil mengisyaratkan rencana lebih lanjut.

Kementerian Luar Negeri India menyatakan pada Rabu bahwa sejumlah diplomat Pakistan diminta meninggalkan New Delhi dan diplomat India ditarik dari Pakistan. Misi diplomatik di kedua negara akan mengurangi staf mereka dari 55 menjadi 30 orang mulai 1 Mei dan satu-satunya perbatasan darat yang masih beroperasi antara keduanya akan ditutup.

Kementerian Luar Negeri India menyarankan warga India untuk tidak bepergian ke Pakistan dan meminta mereka yang saat ini berada di sana untuk kembali.

India juga menangguhkan perjanjian pembagian air bersejarah yang bertahan melalui dua perang antara kedua negara pada 1965 dan 1971, serta bentrokan perbatasan besar pada 1999.

Perjanjian Air Sungai Indus, yang difasilitasi Bank Dunia pada 1960, mengatur pembagian air dari sistem sungai yang menjadi tulang punggung bagi kedua negara, terutama untuk pertanian Pakistan.

Pakistan merespons dengan marah bahwa mereka tidak terlibat dalam serangan itu dan memperingatkan bahwa upaya India untuk menghentikan atau mengalihkan aliran air akan dianggap sebagai "tindakan perang" dan akan dibalas dengan "kekuatan penuh di seluruh spektrum" kekuatan nasional Pakistan.

Di Pakistan, puluhan demonstran berkumpul di beberapa kota, termasuk di depan Komisi Tinggi India di Islamabad, menentang penangguhan perjanjian oleh India dan menuntut pemerintah mereka membalas.

Modi mengubah status quo di Kashmir pada Agustus 2019 ketika pemerintahannya mencabut status semi-otonom wilayah itu dan membawanya di bawah kendali federal langsung.

Hal ini memperdalam ketegangan di wilayah tersebut, namun hubungan dengan Pakistan tetap stabil setelah kedua negara memperbarui kesepakatan gencatan senjata sebelumnya di sepanjang perbatasan mereka pada 2021, yang sebagian besar tetap dipertahankan meski terjadi serangan milisi terhadap pasukan India di wilayah itu.

Ashok Malik, mantan penasihat kebijakan di Kementerian Luar Negeri India, mengatakan respons New Delhi mencerminkan kemarahan yang besar dan langkah India terhadap Perjanjian Air Sungai Indus "akan membebani ekonomi Pakistan."

Malik menambahkan bahwa para pemimpin India menganggap opsi militer layak dilakukan.

"(India) percaya ada ruang untuk aksi kinetik konvensional di bawah payung nuklir. Ruang itu tidak tak terbatas, namun juga tidak kecil," kata dia.

Pembunuhan terbaru ini mengejutkan warga Kashmir, di mana milisi yang melawan pemerintahan India jarang menargetkan turis dan umumnya menyerang pasukan India.

Dalam unjuk rasa publik yang jarang terjadi, warga Kashmir berpartisipasi dalam protes jalanan dan aksi lilin untuk menentang pembunuhan itu. Pasar, sekolah swasta, dan bisnis tutup pada Rabu di tengah ketenangan yang mencekam karena masyarakat khawatir serangan itu akan mengusir turis dan merugikan ekonomi wilayah.

"Orang-orang di sini ketakutan dan panik," kata pemilik hotel Manzoor Ahmed, menambahkan bahwa turis sekarang akan ragu untuk mengunjungi Kashmir.

Pemakaman beberapa korban juga digelar di sejumlah kota di India.