Liputan6.com, Jakarta - Ratusan massa yang tergabung dalam Front Pemuda Kaili (FPK) Sulawesi Tengah menggeruduk Kantor Gubernur pada hari ini, Senin (10/2/2025).
Massa meminta agar Presiden Prabowo Subianto mencabut izin konsesi kontrak karya (KK) PT Citra Palu Mineral (CPM), perusahaan tambang emas anak usaha dari PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS).
Baca Juga
Mereka menganggap, selama beroperasi PT CPM tidak menyejahterakan masyarakat di sekitar pertambangan. Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura berjanji akan membawa aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat untuk dicari jalan keluarnya saat menyambangi massa di kantornya.
Advertisement
"Sehari pun sisa jabatan gubernur saya masih memiliki kewajiban pada negara untuk melayani masyarakat. Aspirasi ini akan saya bawa ke bapak menteri ESDM dan bapak presiden (Prabowo)," ujar Rusdy kepada ratusan massa di depan kantornya di Palu, yang disampaikan melalui keterangan tertulis, Senin (10/5/2025).
Gubernur Sulteng Rusdy Mastura didampingi asisten Rudy Dewantoro serta sejumlah tenaga ahli Ridha Saleh, Andi Aril Pattalau, dan Andono Wibisono.
Massa pun menyambut positif terkait respons gubernur. Massa berharap Gubernur Sulteng Rusdy Mastura bisa menjadi jembatan dengan pemerintah pusat.
Warga mempertanyakan dugaan CPM melakukan aktivitas tambang di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berpotensi melanggar PP Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
Regulasi ini menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan DAS sebagai sumber air utama. Selain itu, tindakan tersebut juga berpotensi melanggar UU Nomor 32 Tahun 2009 yang mengharuskan adanya kajian lingkungan di kawasan berisiko tinggi.
Aksi Diikuti Ratusan Massa
Aksi ini dilakukan ratusan orang yang tergabung dalam Front Pemuda Kaili (FPK) Sulawesi Tengah. Massa menyuarakan aspirasi tentang keselamatan hidup dari bahaya ekplorasi tambang yang berlebihan oleh CPM dan kontraktornya, Macmahon.
Ketua FPK Sulteng Erwin Lamporo mendesak agar suara masyarakat Kaili sebagai mayoritas di lokasi konsesi didengar oleh pemerintah.
"Sehingga bisa selamat dari musibah bencana bila dilakukan peledakan lokasi tambang, dan hanya menerima dampak negatif," kata Erwin. Massa juga meminta agar Presiden Prabowo Subianto mencabut izin konsesi kontrak karya (KK) milik CPM. Sebab, kata dia, masyarakat tidak ikut menikmati hasil tambang.
"Utamanya, blok Palu yang dieksploitasi selamanya. Terlebih rencana CPM dengan mitranya," kata orator dari mobil komando. Massa juga melakukan penyegelan secara adat di kantor PT Citra Palu Minerals (CPM). Penyegelan dilakukan sebagai bentuk protes terhadap aktivitas pertambangan yang dianggap merugikan masyarakat dan lingkungan.
Massa aksi mengikat kain kuning di gerbang depan kantor PT CPM yang berlokasi di Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikolure, Kota Palu, Sulawesi Tengah.
Kain ini melambangkan penyegelan secara adat sebagai bentuk perlawanan terhadap aktivitas pertambangan yang dinilai merusak.
Advertisement
Atas Nama Masyarakat
Koordinator lapangan aksi, Umar Ali menegaskan, penyegelan ini dilakukan atas nama masyarakat dan leluhur Kota Palu. Dia menyebut, kegiatan eksploitasi tambang oleh PT CPM, terutama rencana underground mining atau pertambangan bawah tanah, berisiko besar bagi warga sekitar.
"Aksi ini kami lakukan atas nama masyarakat dan Front Pemuda Kaili. Kami ingin menghentikan eksploitasi tambang oleh PT CPM, terutama penggunaan metode blasting atau peledakan yang dapat membahayakan masyarakat Poboya dan Kota Palu pada umumnya," kata Umar Ali.
FPK menilai, metode pertambangan bawah tanah yang diterapkan PT CPM dapat menyebabkan dampak serius, termasuk penurunan tanah yang berpotensi merusak infrastruktur dan membahayakan warga sekitar.
PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS) sendiri terang menyebutkan,menaikkan target produksi emas PT Citra Palu Minerals (CPM) 0encapai lebih dari 75.000 troy ounce pada tahun ini, atau 36,36% dari produksi di 2024.
Di tahun lalu, proyeksi realisasi produksi sepanjang tahun 2024 di level 55.000 troy ounce. Direktur BRMS Herwin Wahyu Hidayat dalam diskusi CTalks yang diadakan Sucor Sekuritas, Rabu 5 Februari 2025 menyebutkan peningkatan produksi emas itu bakal berdampak positif pada kinerja keuangan perseroan pada tahun ini.
Sedang dalam keterbukaan informasi awal September 2024 lalu, CPM melaporkan adanya kenaikan kadar dan kandungan emas dari lokasi tambang River Reef dan Hillf Reef di Poboya, Palu.