Efisiensi Anggaran Prabowo-Gibran, Firnando DPR: Opsi Paling Relevan

Liputan6.com, Jakarta Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus mendorong efisiensi anggaran di sejumlah kementerian dan Lembaga. Namun, hal ini menuai pro dan kontra.

Terkait hal ini, Anggota Komisi VI DPR Firnando Hadityo Ganinduto menyebut, efisiensi anggaran yang dilakukan Prabowo-Gibran adalah opsi yang paling relevan.

""Saya kira itu sebuah terobosan yang bagus. Efisiensi adalah opsi paling relevan di tengah gejolak perekonomian global yang penuh ketidakpastian," kata dia dalam keterangannya, Selasa (11/2/2025).

Selama ini, lanjut Firnando penggunaan anggaran negara banyak yang tidak bersentuhan langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat di bawah.

"Kalau saya lihat, banyak hal-hal yang tidak penting. Anggaran negara selama ini banyak digunakan untuk acara-acara keluar kota dan keluar negeri. Tentu kegiatan tersebut akan menguras biaya yang lebih besar. Yang jelas kunjungan-kunjungan semacam itu kurang begitu penting. Jadi sudah tepat dengan adanya kebijakan efisiensi ini," klaim dia.

Selain itu, kementerian dan lembaga yang kerap menggelar rapat di hotel-hotel pasti mengeluarkan biaya cukup besar. Karenanya kementerian harus bijak mengelola anggaran yang diterimanya.

"Itu tidak akan berdampak banyak ke hotel. Rapatnya bisa di kementerian, rapat-rapat itu tidak besar (kalau di kementerian). Apalagi sekarang zaman serba teknologi, rapat bisa gunakan zoom dan itu jauh lebih efisien," jelas Firnando.

Ia meyakini, di tengah efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga tidak akan mengurangi kinerja atau capaian yang telah ditargetkan. "Seharusnya tidak berpengaruh," imbuh politikus muda Golkar itu.

Ia menekankan, dengan efisiensi anggaran kementerian dan lembaga juga diwajibkan untuk bekerja secara cerdas dan efektif. Ia optimis, dengan hal tersebut kementerian dan lembaga ke depan juga akan efektif dan efisien.

"Dengan adanya masa efisiensi anggaran ini, kementerian diwajibkan untuk kerja cerdas dan efektif sehingga, ke depan nanti semua kementrian akan menjadi kementerian yang efektif dan efisien ini bagus sekali," kata dia.

Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Cimahi, Arlan Siddh, menilai kebijakan ini merupakan langkah tepat agar anggaran lebih fokus pada kebutuhan rakyat.

"Mendukung efisiensi anggaran termasuk di dalamnya pemangkasan perjalanan dinas, agar anggaran lebih menyentuh langsung kepada masyarakat” ujar Arlan.

Tak hanya itu, Arlan juga meyakini alokasi anggaran tersebut bakal dinikmati langsung masyarakat.

"Anggaran yang dipangkas tidak kemana-mana, tapi lebih diarahkan ke yang langsung bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menyoroti bahwa selama ini banyak perjalanan dinas dan kunjungan kerja yang sifatnya lebih bersifat seremonial.

"Selama ini, porsi kunjungan kerja lebih banyak seremonial dan memang terkesan buang-buang anggaran. Sehingga, sangat baik jika ada upaya efisiensi dari dua kegiatan tersebut," katanya.

Sementara Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, Ihsan Ro'is, menilai kebijakan efisiensi anggaran kementerian dan lembaga berpotensi memperlambat laju pertumbuhan ekonomi pada 2025.

"Penghematan yang dilakukan membuat uang yang beredar di masyarakat semakin sedikit. Jika jumlah uang beredar kecil, maka proyek-proyek pembangunan bisa terhambat, dan ini bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi," ujar Ihsan seperti dikutip dari Antara.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia sepanjang 2024 hanya tumbuh sebesar 5,03 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2023 yang mencapai 5,05 persen.

Ihsan menyoroti bahwa dampak efisiensi anggaran akan sangat terasa di daerah yang bergantung pada sektor Meeting, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE). Nusa Tenggara Barat, misalnya, menjadi salah satu tujuan utama kegiatan MICE dari berbagai kementerian dan lembaga. Jika anggaran dipangkas, jumlah kunjungan ke hotel, restoran, dan destinasi wisata bisa menurun drastis.

"Ada daerah yang rentan dan ada yang lebih kuat menghadapi pemangkasan ini. Kita harus melihat dampaknya dengan bijaksana," kata Ihsan.

Secara nasional, ketergantungan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat masih sangat tinggi, terutama bagi wilayah timur Indonesia. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025, anggaran transfer ke daerah akan dipangkas sebesar Rp50,59 triliun.

Lebih lanjut, Ihsan mengakui bahwa efisiensi anggaran sebenarnya dapat memperkuat kondisi fiskal negara, yang saat ini membutuhkan dana besar untuk berbagai proyek pembangunan. Namun, ia mengingatkan bahwa efek domino dari kebijakan ini harus diperhitungkan secara serius.

"Di satu sisi, kebijakan ini memang bagus karena bisa memperkuat keuangan negara ke depan. Tetapi, dampak negatif terhadap daerah juga harus diperhatikan. Belanja pemerintah masih menjadi faktor dominan dalam mendongkrak perekonomian daerah," pungkasnya.